Djarot minta KPUD evaluasi masalah sebelum putaran 2 digelar
Merdeka.com - Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta nomor urut dua, Djarot Saiful Hidayat meminta kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta untuk melakukan evaluasi. Sebab, kata dia, masih banyak masalah ditemukan seperti sulitnya warga DKI menggunakan hak suaranya pada masa pencoblosan.
Menurut Djarot, sebenarnya tidak partisipasi masyarakat dapat lebih baik dari saat ini. Di mana dalam pesta demokrasi pada putaran pertama, tingkat partisipasi pemilih mencapai hampir 80 persen dan ini lebih tinggi dibandingkan tahun 2012.
"Belum lagi seumpama kita sigap bahwa mereka-mereka yang tidak masuk DPT (Daftar Pemilih Tetap) bisa menggunakan hak pilihnya. Karena banyak yang tidak masuk DPT tapi dia tidak bisa menggunakan hak pilihnya karena keterbatasan surat suara," kata Djarot di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (16/2).
-
Siapa ketua KPU DKI Jakarta? Keputusan itu ditetapkan Ketua KPU DKI Wahyu Dinata pada Sabtu, 9 Maret 2024.
-
Bagaimana cara Pilkada DKI 2017? Pemilihan umum Gubernur DKI Jakarta 2017 (disingkat Pilgub DKI 2017) dilaksanakan pada dua tahap, yaitu tahap pertama di tanggal 15 Februari 2017 dan tahap kedua tanggal 19 April 2017 dengan tujuan untuk menentukan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta periode 2017–2022.
-
Siapa yang dikritik Golkar soal maju Pilgub DKI? Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily menyindir, Anies Baswedan yang tengah mempertimbangkan maju kembali di Pemilihan Gubernur Jakarta.
-
Kenapa KPU DKI Jakarta imbau warga urus pindah memilih? Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta mengimbau masyarakat yang belum pindah memilih untuk segera mengurus berkas sebelum batas waktu yang telah ditetapkan yakni 15 Januari 2024.
-
Apa tugas Ahmad Sahroni di Pilgub DKI Jakarta? Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus akhirnya menunjuk Bendahara Umum (Bendum) Partai NasDem, Ahmad Sahroni sebagai ketua pemenangan untuk pasangan Ridwan Kamil - Suswono di Jakarta.
-
Siapa saja kandidat yang bertarung di Pilkada DKI 2017? Pada putaran pertama, ada tiga pasangan calon: Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) - Djarot Saiful Hidayat; Anies Baswedan - Sandiaga Uno; dan Agus Harimurti Yudhoyono - Sylviana Murni.
Mantan Wali Kota Blitar ini mengungkapkan, seharusnya pihak penyelenggara pemilu dapat mengantisipasi adanya warga yang tidak masuk dalam DPT. Karena bukan tidak mungkin, pada saat proses verifikasi data mereka sedang tak ada di rumah atau berada di luar negeri.
"Tapi kita harus antisipasi juga, jangan sampai mereka enggak bisa menggunakan hak pilihnya. Supaya sesuai dengan imbauan KPU di mana-mana ayo memilih, ayo memilih itu kan untuk mendongkrak partisipasi," jelasnya.
Djarot juga sempat mendapatkan keluhan mengenai kakunya pihak panitia di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Sebab ada warga yang tengah mengantri, tetapi panitia bersikeras menutup TPS pada pukul 13.00 WIB.
"Kami dapat laporan mereka udah datang berjam-jam di sana tapi surat suaranya hanya tinggal 20, yang datang banyak sekali. Terus sudah tutup. Ya udah itu sebagai pembelajaran evaluasi supaya tanggal 19 April itu kita lebih siap lagi," tutupnya.
(mdk/msh)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Penerapan Pilkada Jakarta dua putaran masih sesuai dengan Pasal 10 Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta.
Baca SelengkapnyaDjarot menegaskan tak ada instruksi khusus dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri terkait hak angket
Baca SelengkapnyaTim Hukum Pasangan Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) melaporkan Komisi Pemilihan Umum Daerah DKI Jakarta ke DKPP. Ini pelanggaran yang diadukan.
Baca SelengkapnyaProses rekapitulasi suara di tingkat provinsi dijadwalkan berlangsung pada 7-9 Desember 2024.
Baca SelengkapnyaKerawanan tinggi potensial terjadi pada tahapan kampanye dan proses pemungutan suara.
Baca SelengkapnyaKetua DPP PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat menantang Partai Keadilan Sejahtera untuk mengusung Ahok.
Baca SelengkapnyaTim hukum Ridwan Kamil-Suswono sedang menyiapkan materi gugatan ke MK.
Baca SelengkapnyaPendukung Ridwan Kamil-Suswono melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta.
Baca Selengkapnya"Ini benar-benar memberikan kesimpulan yang sangat kuat, bahwa demokrasi mundur dan ini tidak boleh terjadi," kata Hamdan Zoelva.
Baca SelengkapnyaRIDO menilai, KPU DKI Jakarta tak profesional dalam menjalankan tugasnya sebagai pelaksana Pilkada.
Baca SelengkapnyaKPU DKI Jakarta menerima surat dari Bawaslu DKI Jakarta perihal saran dan perbaikan.
Baca SelengkapnyaHasto meminta penyelenggara Pemilu untuk mencermati dan mengkroscek dengan baik sehingga jangan sampai ada sekenario pengaturan kekuasaan.
Baca Selengkapnya