Djarot nilai KJP Plus Anies-Sandi hanya angin surga
Merdeka.com - Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta nomor urut dua Djarot Saiful Hidayat tidak masalah dengan adanya program Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus milik pesaingnya yakni Anies-Sandiaga. Namun, dia mengingatkan, program bantuan pendidikan yang dicanangkannya ingin membudayakan tertib.
Djarot mengatakan, KJP tidak hanya bertujuan untuk memberikan bantuan pendidikan semata. Sebab dana tersebut hanya dapat dicairkan oleh anak-anak yang menerima jika sekolah dan dapat tepat sasaran kepada mereka yang memerlukan.
"KJP itu fungsinya mendidik seperti anak-anak kita mau sekolah, tertib sekolah, rajin sekolah. Kemudian yang ke dua tepat sasaran dan tidak boleh disalahgunakan. Oleh karena itu tidak boleh ditarik tunai," katanya di kawasan Lubang Buaya, Kampung Makassar, Jakarta Timur, Kamis (30/3).
-
Kenapa Kaltim berikan dana beasiswa? Gubernur Kaltim Isran Noor menilai program beasiswa adalah investasi jangka panjang. Karena para pemuda dan pelajar adalah aset generasi masa depan.
-
Kenapa Bank Jatim salurkan kredit? 'Kebetulan hari ini bankjatim melakukan penyerahan kredit Jatim Ritel Investasi kepada Ibu Balkiah yang merupakan debitur kami yang bergerak di bidang penerbitan dan perdagangan buku', jelasnya.Menurutnya, penyaluran kredit tersebut merupakan upaya mendukung program Kampoeng Kreasi.
-
Apa kritik Djarot untuk Jokowi? Menurut Djarot, meski tidak melanggar prosedur, tindakan Jokowi melanggar etika moral.
-
Mengapa Kementan beri bantuan RJIT di Kulonprogo? Bantuan diberikan untuk dua lokasi sebagai salah satu langkah menangani dampak El Nino.
-
Bagaimana Bapak Joko bisa menyekolahkan anaknya? 'Ya suatu kebanggan bagi saya, memang dari dulu sebelum menikah, bahkan saya itu punya cita-cita nanti kalau sudah berkeluarga dan punya anak, yang saya utamakan memang segi pendidikan, walaupun bapaknya kondisinya kayak begini, yang penting anaknya bisa sekolah,' jelas Joko.
-
Kenapa bapak-bapak di Klaten beri diklat ke Karang Taruna? Semua hal tersebut semata-mata dilakukan bukan tanpa alasan. Generasi muda di masa kini yang digempur berbagai ancaman budaya luar memang rasanya perlu melestarikan adat dan tradisi setempat.
Mantan Wali Kota Blitar ini mengungkapkan, perbedaan mendasar antara programnya dengan milik pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Salahuddin Uno adalah tidak dapat dicairkan. Tujuannya tentu untuk mendapatkan data mengenai penggunaan bantuan tersebut oleh masing-masing anak.
"Kalau nontunai kan bisa diketahui untuk beli kacamata, telur, daging, tapi kalau tunai kan tidak diketahui. Kan tidak mungkin kita monitor. Ada 530.000 siswa, bagaimana memantau kalau kita gunakan cashless," jelasnya.
Djarot menegaskan, KJP merupakan program yang diperuntukan warga bersekolah, sehingga ini juga menjadi pembeda program mereka. Sebab pasangan calon nomor urut tiga juga akan memberikan bantuan dana kepada mereka yang tidak sekolah.
"Tidak sekolah tidak akan dapat KJP. Kita dorong supaya sekolah. Mereka bisa masuk ke kursus. Otomatis kalau masuk ke situ dapat KJP. Itu untuk mendidik. Kita tidak bisa memberikan angin surga," tutupnya.
(mdk/dan)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pencairan dana KJP Plus biasanya diumumkan melalui situs resmi atau media sosial pemerintah.
Baca SelengkapnyaFraksi Partai Golkar DPRD DKI Jakarta meminta agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menganggarkan dana untuk program makan bergizi gratis Prabowo
Baca SelengkapnyaBudi menyebutkan sebanyak 2.090 sekolah itu ditargetkan bisa diterapkan (sekolah gratis) pada tahun ajaran baru 2025.
Baca SelengkapnyaDPRD DKI menyebut, 80 persen atau 684 siswa penerima KJP didapati menggunakan bantuan pendidikan itu untuk hal-hal yang tidak baik.
Baca SelengkapnyaProgram sekolah Ganjar dipuji Presiden Jokowi karena dianggap bisa menyelesaikan masalah kemiskinan di Indonesia.
Baca SelengkapnyaProgram sekolah swasta gratis direncanakan mulai berjalan Juli 2025.
Baca SelengkapnyaDKI masih mendalami anggaran untuk program sekolah gratis yang menggandeng sekitar 2.900 sekolah swasta dari jenjang SD, SMP, hingga SMA dan SMK.
Baca SelengkapnyaPenerima KJP adalah warga DKI yang memang benar-benar dari golongan tidak mampu
Baca SelengkapnyaSekolah swasta gratis di Jakarta tak akan menerapkan peraturan zonasi dan batasan usia atau umur seperti di sekolah negeri.
Baca SelengkapnyaNamun Pemprov DKI belum merinci berapa nilai pencairan KJP kali ini
Baca SelengkapnyaHeru pun menggencarkan kepada Dinas Pendidikan agar pemberian bantuan sosial tersebut bisa tepat sasaran.
Baca SelengkapnyaPlt Kadisdik DKI Purwosusilo mengaku bakal akan konsekuensi jika rencana sekolah gratis diterapkan
Baca Selengkapnya