Follow
Djarot: NU tidak pernah dukung mendukung
Merdeka.com - Calon Wakil Gubernur nomor urut 2 Djarot Syaiful Hidayat melakukan silaturahmi ke kantor PWNU, Jakarta Timur.
Dia mengatakan, kunjungannya hanya sebatas silaturahmi. Pasalnya, NU tidak terlibat dalam politik.
"Sebagai organisasi NU tidak pernah dukung mendukung, jadi enggak boleh," kata Djarot di Kantor PWNU Jakarta Timur, Sabtu (8/4).
-
Bagaimana cara Pilkada DKI 2017? Pemilihan umum Gubernur DKI Jakarta 2017 (disingkat Pilgub DKI 2017) dilaksanakan pada dua tahap, yaitu tahap pertama di tanggal 15 Februari 2017 dan tahap kedua tanggal 19 April 2017 dengan tujuan untuk menentukan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta periode 2017–2022.
-
Siapa yang bisa ikut Pilkada? Pilkada: Berfokus pada tingkat lokal, memilih kepala daerah seperti gubernur, bupati, dan walikota, serta anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota.
-
Siapa saja yang bisa ikut Pilkada? Calon kepala daerah bisa berasal dari partai politik atau independen dengan memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh KPU.
-
Bagaimana Pilkada DKI 2017 dijalankan? Pilkada DKI Jakarta 2017 merupakan salah satu pemilihan kepala daerah yang paling menonjol dalam sejarah Indonesia karena berbagai dinamika politik dan sosial yang terjadi.
-
Siapa saja kandidat yang bertarung di Pilkada DKI 2017? Pada putaran pertama, ada tiga pasangan calon: Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) - Djarot Saiful Hidayat; Anies Baswedan - Sandiaga Uno; dan Agus Harimurti Yudhoyono - Sylviana Murni.
-
Apa hak warga binaan Jawa Tengah di pemilu? Pj Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana mengatakan, dalam sebuah perhelatan pemilu, salah satu indikator kesuksesaannya adalah partisipasi pemilih. Guna memastikan hak pilih warga binaan lembaga pemasyarakatan (lapas) dan rumah tahanan (rutan) terlindungi pada Pemilu 2024, Pemprov Jateng melakukan koordinasi dengan Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM (Kanwil Kemenkumham).
Lebih lanjut, Djarot menuturkan, secara organisasi NU tidak boleh untuk mendukung orang perorang dalam pilkada.
"Tidak boleh. Tetapi warga nahdliyin-nya itu boleh untuk mendukung, bebas," tuturnya.
Ditambahkan, Ketua Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Djan Faridz, sejak zaman Presiden Republik Indonesia ke-4 yaitu Abdurrahman Wahid (Gusdur) NU tidak melakukan politik atau ikut berpolitik.
"Sejak jaman Gus Dur tidak berpolitik, tapi kita membebaskan untuk anggota NU untuk berpolitik sebagai pribadi bukan sebagai organisasi," jelasnya di tempat yang sama.
"Saya pernah berada di PBNU, dan saya tahu betul sistemnya," tutupnya.
(mdk/hrs)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
NasDem menilai PBNU sebagai organisasi struktural tentu tidak dapat melarang masyarakat NU untuk berpolitik
Baca Selengkapnya
Sekjen PBNU Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan PBNU tidak mendukung capres siapapun
Baca Selengkapnya
Cak Imin juga setuju dengan pernyataan Gus Yahya pengurus PBNU tidak boleh mengatasnamakan organisasi dipimpinnya secara politik.
Baca Selengkapnya
Gus Yahya menegaskan bahwa PBNU tidak terlibat dalam dukung-mendukung salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pemilu 2024.
Baca Selengkapnya
Nahdlatul Ulama tidak ingin terlibat dalam politik praktis.
Baca Selengkapnya
Ia menyentil, jika pihak yang meragukan ke NU an dari Khofifah Indar Parawansa adalah justru tidak pernah menjadi pengurus dari organisasi NU.
Baca Selengkapnya
Gus Yahya menegaskan seluruh pengurus organisasinya tak boleh mengatasnamakan PBNU jika memberi dukungan politik.
Baca Selengkapnya
Cak Imin mengatakan setuju dengan PBNU tidak boleh terlibat politik praktis seperti yang disampaikan Ketum PBNU Gus Yahya.
Baca Selengkapnya
Gas Yahya meminta calon pemimpin akan berkontestasi tidak menjual embel-embel NU dan agama demi meraih suara.
Baca Selengkapnya
Warga Nahdliyin yang tergabung komunitas Jaringan Nahdliyin Pengawal Khitthah Nahdlatul Ulama (JNPK-NU) prihatin terhadap kisruh PBNU dan PKB.
Baca Selengkapnya
Gus Yahya tidak melarang setiap pengurus NU mengutarakan pendapat pribadinya.
Baca Selengkapnya