Djarot sebut PPSU berdampak langsung buat rakyat, sedang BLT tidak

Merdeka.com - Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat mengungkapkan program kerjanya saat masih aktif sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta, yakni program Penanganan Sarana dan Prasarana Umum (PPSU). Program ini efektif membangun perekonomian anggotanya, serta mampu membuat lingkungan menjadi lebih bersih dan nyaman.

"Untuk petugas PPSU tentu ini merupakan bagian dari peningkatan ekonomi bagi mereka sedangkan untuk warga lainnya, keberadaan petugas ini terbukti mampu menjadikan lingkungan pemukiman bersih dan nyaman," tutur Djarot kepada awak media di rumah Lembang, Jalan Lembang, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (22/11).

Djarot melanjutkan, dia berjanji akan terus meningkatkan kualitas serta kuantitas para petugas PPSU. Sebab, mereka telah menjadi elemen penting dalam pembangunan Jakarta.

"Petugas PPSU telah menjadi elemen terpenting ibukota saat ini. Kinerjanya harus diapresiasi. Saya pun berharap mereka tetap semangat karena keberadaan mereka saat ini sangat dibutuhkan warga," lanjutnya.

Menurutnya, program tersebut jauh lebih baik dibandingkan dengan memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi warga yang tidak mampu. Dia menganggap program di era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tersebut, tidak berdampak langsung untuk pemberdayaan masyarakat.

"Karena kita berkaca pada waktu saya menjadi wali kota (di Blitar), itu program BLT tidak berdampak langsung dengan pemberdayaan masyarakat," ucap Djarot.

Selain itu, dengan adanya program-program kerja seperti subsidi perumahan, transportasi, pangan serta pendidikan yang telah dijalankan oleh Pemerintah Provinsi (Pemrov) DKI Jakarta telah mendongkrak kesejahteraan warga DKI.

Dengan adanya subsidi tersebut, warga dapat menekan angka pengeluaran, sehingga kebutuhan sehari-hari dapat tercukupi. Menurutnya, cara seperti itulah yang terbukti telah mengatasi kemiskinan di ibu kota.

"Sekarang Jakarta itu, tingkat kemiskinannya paling rendah di Indonesia. Orang miskin di Jakarta itu 3,4 persen, cukup rendah. Yang menjadi persoalan di kita sekarang adalah kita memperpendek gap antara orang kaya dengan yang miskin," tandasnya.