Djarot yakin Ahok menolak jadi cawagub DKI dari PDIP
Merdeka.com - Petinggi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mempertimbangkan memasukkan nama Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau biasa disapa Ahok dalam daftar bakal calon wakil gubernur. Ketua Bidang Keanggotaan dan Organisasi DPP PDIP Djarot Saiful meyakini Ahok pasti menolak posisi tersebut. Terlebih saat ini mantan Bupati Belitung Timur itu telah mendapatkan dukungan dari tiga partai, Hanura, Nasdem dan Golkar.
"Ya kan pasti beliau enggak mau," katanya di Balaikota DKI Jakarta, Rabu (24/8).
Wakil Gubernur DKI Jakarta ini mengaku belum tahu soal wacana itu. Semua informasi terkait sikap politik partai tidak bisa ditanyakan ke kader, tapi harus ke petinggi PDIP.
-
Siapa yang memberi klarifikasi ke Sekjen PDIP? Effendi Simbolon memberi klarifikasi ke Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto terkait ucapannya mendukung Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto.
-
Bagaimana PDIP menjelaskan tentang tidak diundangnya Jokowi? 'Tidak ada refleksi khusus atas tidak adanya Pak Jokowi,' kata Hasto di DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (22/5). Hasto mengatakan, PDIP didasarkan pada kekuatan kolektif seluruh anggota mulai dari tingkat anak ranting hingga Satgas Partai. Menurutnya, kekuatan itu menyatu dengan akar rumput.'Karena partai ini didasarkan kepada kekuatan kolektif dari seluruh anggota, dari tingkat anak ranting, ranting, PAC, satgas partai. Dan itu adalah sumber kekuatan partai yang menyatu dengan akar rumput,' tuturnya.
-
Apa kritik Djarot untuk Jokowi? Menurut Djarot, meski tidak melanggar prosedur, tindakan Jokowi melanggar etika moral.
-
Apa tanggapan PDIP soal Jokowi di Golkar? 'Dari manuver-manuver ini kan terbaca bahwa series cawe-cawe yang berlangsung selama ini dan kemungkinan ke depan, tidak lebih tidak kurang dari cara bagaimana agar bisa tetap berkuasa baik itu secara langsung maupun tidak langsung,' imbuh dia.
-
Bagaimana PDIP menentukan sikap politiknya? 'Memberikan usulan kepada Ibu Megawati Sukarnoputri selaku ketua umum PDIP pemegang hak prerogatif kongres untuk kemudian disanalah (Rakernas) PDIP akan menentukan sikap politiknya. Akan berada di dalam atau di luar pemerintahan,' ungkapnya.
-
Siapa yang menjawab pertanyaan soal kesiapan PDIP menjadi oposisi? Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menjawab pertanyaan soal kesiapan partai berlambang kepala banteng menjadi oposisi atau berada di luar pemerintahan.
"Ini kan sudah ranah DPP. Yang ngomong sudah enggak boleh perorang loh. Jadi ini harus ditanyakan ke Sekjen. Bukan ke kader-kader. Jadi kalau mau konfirmasi kebenaran, tunggu keputusan DPP karena ini adalah keputusan partai," tegasnya.
Sebelumnya, Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pereira mengatakan pertimbangan menaruh Ahok sebagai cawagub karena partainya memiliki suara terbanyak di Jakarta dengan 28 kursi. Jika dihitung, Ahok bersama 3 partai pendukung, hanya bisa mengumpulkan 24 kursi.
"Dari dulu kan Pak Ahok nomor 2. Yang dibawa kursinya kan 22 atau 23 kursi kan, PDI Perjuangan 28 kursi. Jadi lebih banyak dong, kalau dari logika kalkulator lebih banyak," kata Andreas di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (23/8).
Menurutnya, simulasi untuk mencari pasangan calon ideal versi tiap parpol pun wajar dilakukan. Hasil simulasi itu, lanjut Andreas, bisa menjadi pertimbangan Mega untuk mengambil keputusan.
"Saya kira bisa menjadi salah satu opsi, kita lihatlah nanti perkembangannya. Di dalam konstelasi ini kan bisa Pak Djarot nomor 1, siapa nomor dua. Simulasi itu biasa," tutup dia.
Politikus PDIP Masinton Pasaribu mengatakan, ada 3 simulasi yang sedang dilakukan. Simulasi pasangan calon tersebut, katanya, dilakukan dengan mengumpamakan petahana Basuki T Purnama (Ahok) sebagai cawagub dari PDIP. Sedangkan calon DKI 1 berasal dari kader PDIP.
"PDIP jumlahnya 28 dan tiga partai mendukung Pak Ahok kursi 24. Kita simulasi cagub dari PDIP pasangannya jika Pak Ahok cawagub, ada Djarot-Ahok, Risma-Ahok, FX Rudi-Ahok," kata Masinton di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (23/8).
Masinton mengatakan, jika ingin didukung PDIP, Ahok harus bersedia diplot menjadi cawagub dari kader PDIP. Rencana ini pun, lanjut dia, akan segera dikomunikasikan ke 3 parpol pendukung Ahok, yakni NasDem, Hanura, dan Golkar.
"Masing-masing punya prestasi, yang sudah teruji memimpin di daerahnya. Kita mensimulasi internal yang paling mungkin, bila Ahok mau didukung PDIP harus realistis jadi cawagub. Nanti dijajakin komunikasi," tegasnya.
"Ahok harus realistis, jika enggak mau jadi cawagub jangan memaksakan diri melalui PDIP. Nanti dikomunikasikan ke tiga partai pengusung," sambung Anggota DPR Komisi III ini. (mdk/noe)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
PDIP masih belum mengambil keputusan perihal dukungan calon gubernur pada Pilkada Jakarta 2024.
Baca SelengkapnyaKetua DPP PDIP Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menyatakan siap maju Pilkada
Baca SelengkapnyaPDIP belum memutuskan bakal mendukung siapa di Pilkada Sumut 2024
Baca SelengkapnyaAhok menanggapi pertanyaan adanya kemungkinan koalisi antara paslon 03 dengan paslon 01 jika ada putaran kedua
Baca SelengkapnyaDjarot belum mau bicara banyak siapa kandidat yang akan diusung PDIP di Pilgub Jakarta.
Baca SelengkapnyaDasco menegaskan, tidak ada pembicaraan terkait susunan kabinet antara Presiden Jokowi dengan Prabowo.
Baca SelengkapnyaMenurut Hasto, sebagai kader punya tanggung jawab dalam menjaga kemurnian suara rakyat.
Baca SelengkapnyaGerindra merespons isu Presiden Joko Widodo (Jokowi) menolak PDIP masuk kabinet pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Baca SelengkapnyaBila ada anggota partai yang melanggar konstitusi, etika dan moral, maka dia sudah bukan menjadi bagian dari keluarga besar PDIP.
Baca SelengkapnyaDjarot menegaskan koalisi gemuk bukan jaminan menang.
Baca SelengkapnyaTidak banyak yang dikatakan Jokowi saat diminta tanggapan terkait rasa sedih PDIP.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi dituding cawe-cawe dalam kepengurusan PDI Perjuangan (PDIP) periode 2019-2028.
Baca Selengkapnya