DKPP: Banyak anggota KPU di daerah nyambi jadi calo suara
Merdeka.com - Jelang Pemilihan Umum (Pemilu) tinggal dua hari lagi beragam modus-modus kecurangan dilakukan oleh partai politik, caleg dan bahkan oleh penyelenggara pemilu sendiri.
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mengaku mendapatkan laporan dari tiga elit partai politik bila penyelenggara pemilu di tingkat daerah menawarkan jasa. Mereka menawarkan bisa membantu mendulang perolehan suara asal ada imbalan segepok uang.
"Ada beberapa daerah yang dilaporkan bahwa anggota KPU , dan petugas pelaksana itu menawar-nawarkan jasa pada caleg dan pimpinan parpol setempat. Tentu laporan seperti ini harus diterima secara rasional," ujar Ketua DKPP Jimly Asshiddiqie di Kantor Bawaslu , Jakarta, Senin (7/4).
-
Dimana Rapat Koordinasi Penyelenggara Pemilu di Jawa Tengah? 'Agar pemilu ini berjalan dengan sukses dan damai, penyelenggara Pemilu ini harus berintegritas,' kata Pj Gubernur Jateng, Nana Sudjana saat memberi sambutan sekaligus membuka acara Rapat Koordinasi Penyelenggara Pemilu di Regional Jawa Tengah di Hotel Lor In Solo (14/11).
-
Apa yang diadukan kepada Ketua KPU? Ketua KPU Hasyim Asyari didalilkan lalai dan tidak cermat dalam menentukan serta menetapkan anggota KPU Kabupaten Puncak yang terindikasi sebagai anggota aktif partai politik.
-
Informasi apa yang disebarluaskan? Diseminasi adalah proses penyebaran informasi, temuan, atau inovasi yang direncanakan, diarahkan, dan dikelola agar dapat dimanfaatkan oleh kelompok target atau individu.
-
Kenapa Bawaslu Temanggung melakukan pemetaan kerawanan? Roni Nefriadi di Temanggung, mengatakan bahwa pihaknya melakukan pemetaan potensi kerawanan Pilkada 2024 sebagai acuan untuk merumuskan strategi mitigasi secara maksimal.
-
Kenapa Bawaslu Jateng menangani pelanggaran Pemilu? “Data penanganan dugaan pelanggaran Pemilu 2024 di Jateng per 15 Juni 2023 menunjukkan bahwa 16 dugaan pelanggaran yang terbukti itu terdiri dari dua pelanggaran jenis administrasi, 10 pelanggaran jenis kode etik penyelenggara pemilu, serta empat pelanggaran hukum lainnya,“
-
Kapan Bawaslu Jateng menemukan kasus pelanggaran Pemilu? “Data penanganan dugaan pelanggaran Pemilu 2024 di Jateng per 15 Juni 2023 menunjukkan bahwa 16 dugaan pelanggaran yang terbukti itu terdiri dari dua pelanggaran jenis administrasi, 10 pelanggaran jenis kode etik penyelenggara pemilu, serta empat pelanggaran hukum lainnya,“
Namun Jimly enggan membeberkan 3 partai politik yang memberikan laporan terhadap dirinya. Yang jelas, tegas Jimly, ketiga partai itu tidak saling komunikasi dan tidak bekerja sama untuk menyampaikan informasi terhadap dirinya.
Topik pilihan: Sosok Caleg | Pilpres | Kampanye Pemilu 2014
Lebih jauh, Jimly juga enggan membeberkan berapa besaran tawaran yang diminta oleh penyelenggara pemilu di tingkat daerah itu dengan menjadi calo suara.
"Laporannya banyak, ada yang di daerah Jawa dan luar Jawa. Kami sarankan untuk menyampaikan laporan secara resmi," katanya.
Menurut Jimly, ada 3 partai politik yang mengeluhkan akan modus-modus calo yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu.
"Saya yakinkan pada pimpinan parpol ini gejala sporadis. Namun, untuk menjaga Pemilu 2014 yang berintegritas kami berpendapat mengambil langkah-langkah mengingatkan semuanya. Untuk menjaga aturan hukum dan aturan kode etik yang sama-sama kita bangun dan kita praktikan," jelasnya.
(mdk/did)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
TPN Ganjar-Mahfud menemukan indikasi kecurangan pada pelaksanaan Pemilu 2024 berupa penggelembungan suara.
Baca SelengkapnyaDari lima kota dan satu kabupaten di DKI Jakarta jumlah warga yang telah melapor pencatutan NIK berjumlah 253 orang.
Baca SelengkapnyaMenurut Hasto, ada oknum yang melakukan pemindahan suara ke partai baru dekat dengan penguasa.
Baca SelengkapnyaKepala desa biasanya memiliki hubungan dengan petahana sehingga dapat mendobrak atau mengurangi suara politisi tersebut.
Baca SelengkapnyaLaporan Tim Pengawal Demokrasi diterima Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dengan nomor 001/PL/PB/Prov/14.00/X/2024.
Baca SelengkapnyaSejak tahapan kampanye Pemilu 2024 dimulai pada 28 November 2023, Bawaslu Jawa Barat mencatat 10 jenis dugaan pelanggaran di 22 kota dan kabupaten.
Baca SelengkapnyaPKS memperingatkan kepada para penyelenggara untuk bersikap amanah dan tidak mencuri suara rakyat.
Baca SelengkapnyaKantor Bawaslu DKI Jakarta DKI Jakarta menjadi sasaran aksi protes dugaan kecurangan Pemilu 2024, pada Kamis (7/3).
Baca SelengkapnyaPelanggaran pemilu merujuk pada tindakan yang melanggar aturan dan norma-norma yang telah ditetapkan dalam proses pemilihan umum suatu negara.
Baca SelengkapnyaAnggota kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) di Empat Lawang, Sumatera Selatan, diduga menjual surat suara sisa kepada calon anggota legislatif.
Baca SelengkapnyaSebagian besar aduan yang masuk didominasi tentang rekrutmen penyelenggaraan Pemilu.
Baca SelengkapnyaDugaan terjadinya penggelembungan suara pada Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) ditemukan ormas Pemuda Pancasila (PP).
Baca Selengkapnya