DKPP Minta KPU-Bawaslu Pahami Regulasi Pemilu, Tak Boleh Kalah Pintar dengan Timses
Merdeka.com - Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Muhammad Alhamid meminta penyelenggara Pemilu lebih cerdas dibanding pihak pasangan calon di Pilkada 2020. Dia tak ingin penyelenggara pemilu di akal-akali oleh timses paslon.
"Tidak boleh ada alasan KPU Bawaslu tidak lebih pintar dari pada pemain, KPU Bawaslu kan wasit Pemilu, kalau wasit yang tidak lebih cerdas dari pada pemain itu pasti pertandingannya kacau," kata Alhamid dalam diskusi potensi dan jalan keluar dari kerawanan Pilkada 2020, Selasa (17/11).
Maka dari itu, Alhamid mengimbau penyelenggara Pemilu wajib profesional dan menguasai aturan Pemilu. Tidak boleh pemahaman regulasinya lebih mudah di goncang dibanding pasangan calon tim sukses.
-
Bagaimana cara pengawas pilkada 2024 memastikan proses pemilihan adil? Dengan hadirnya pengawas yang independen dan kompeten, diharapkan dapat meminimalisir pelanggaran-pelanggaran yang mungkin terjadi.
-
Apa tugas PKD di Pilkada 2024? PKD dalam Pilkada adalah Panitia Pengawas Pemilihan Kelurahan/Desa. PKD adalah bagian integral dari badan Adhoc yang memiliki tanggung jawab khusus dalam pelaksanaan pemilihan di Indonesia, termasuk di Pilkada 2024 nanti.
-
Bagaimana PKD membantu Pilkada 2024? PKD atau Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa merupakan salah satu bagian dari badan adhoc yang akan membantu mensukseskan jalannya Pilkada.
-
Apa kriteria PKS untuk calon di Pilkada? PKS memiliki sejumlah pertimbangan utama bagi seseorang figur dapat maju sebagai bakal cagub-cawagub di Pilkada Serentak 2024. Terutama, mereka yang memiliki kans menang paling besar.'Ya kita perlu (figur) dengan kans menangnya besar, kan ikut Pilkada buat menang bukan biar kalah,' ucapnya.
-
Siapa yang membantu PPK dalam Pilkada? Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan di tingkat kecamatan atau yang disebut dengan nama lain yang telah ditetapkan oleh KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota.
-
Siapa yang membuat PKD pemilu? Di Indonesia terdapat lembaga khusus yang melakukan pengawasan pemilu, tidak lain adalah Bawaslu. Pengawasan tidak hanya bersifat nasional, namun juga terbagi dalam daerah-daerah yang lebih kecil. Tidak heran, jika Bawaslu membentuk PKD di setiap daerah.
"Ini tim sukses hebat hebat loh, lawyer-lawyernya kelas satu semua dibayar mahal, sarapan paginya adalah peraturan KPU, peraturan Bawaslu, jadi kalau Anda lemah dalam aturan regulasi Anda bisa dipatahkan," ujarnya.
Alhamid meminta penyelenggara Pemilu menguasai regulasi secara menyeluruh. Tidak sepotong-potong atau pilih-pilih halaman seperti membaca koran.
"Jadi penguasaan regulasi, Anda mesti firm dengan regulasi itu, kuasai secara Kaffah dalam bahasa agama, enggak boleh sepotong potong, cara Anda memahami peraturan undang-undang Pilkada, peraturan Bawaslu, peraturan DKPP dan peraturan yang relevan tidak boleh Anda seperti membaca koran di pesawat," pungkasnya.
(mdk/gil)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
DKPP mengingatkan bahwa legitimasi Pemilu bukan cuma saat pencoblosan, melainkan dimulai dari proses tahapan pesta demokrasi tersebut.
Baca SelengkapnyaSebab, dia menilai saat ini pengawasan DPR RI pada Pemilu 2024 tak ada marwahnya.
Baca SelengkapnyaKetua MK Anwar Usman menyebut para peserta bimtek kali ini mendapat pembekalan hukum acara khususnya untuk mempertahankan haknya.
Baca SelengkapnyaPresiden PKS Ahmad Syaikhu menghormati hasil rapat pleno terbuka hasil Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaMantan Ketua MK Jimly Asshiddiqie meminta anggota DPR RI tak mempelebar penggunaan hak angket menjadi pemakzulan Presiden.
Baca SelengkapnyaPelanggaran terhadap enam anggota KPU lainnya ini dikarenakan menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaDua lembaga ini disebut Haedar juga mendapatkan amanat dari masyarakat sebagai penyelenggara Pileg, Pilpres dan Pilkada.
Baca SelengkapnyaAnggota Komisi II DPR Fraksi Nasdem, Saan Mustofa meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) waspada adanya rezim di Pemilu maupun Pilkada.
Baca SelengkapnyaKetua DPP PDIP Djarot Syaiful Hidayat menilai, Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 menjadi yang terburuk pascareformasi.
Baca SelengkapnyaPemilu 2024 sudah memasuki tahapan rekapitulasi suara di tingkat kecamatan.
Baca SelengkapnyaJokowi juga meminta agar KPU melakukan pendidikan politik secara lebih masif.
Baca SelengkapnyaDia menilai masih banyaknya dugaan pelanggaran etika oleh KPU dan Bawaslu.
Baca Selengkapnya