Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Doli sebut jika Golkar tak Munaslub bakal dianggap tolerir kader korupsi

Doli sebut jika Golkar tak Munaslub bakal dianggap tolerir kader korupsi Ketua GMPG Ahmad Doli Kurnia. ©2017 Merdeka.com/Rendi Perdana

Merdeka.com - Ketua Gerakan Muda Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia meminta pengurus DPP untuk segera menggelar rapat pleno membahas musyawarah nasional luar biasa (Munaslub) paling lambat Senin (4/12). Doli mendorong agar Munaslub untuk mengganti Setya Novanto dari kursi ketua umum Partai Golkar digelar pertengahan Desember.

Jika Munaslub tidak digelar pada bulan Desember, Doli menyebut Golkar akan kehilangan momentum perubahan dan keluar dari krisis yang terjadi.

"Saya sering mengatakan perubahan yang kita dorong kita inginkan sudah masuk masa injury time masuk pada pertengahan Desember. Kalau tidak Desember Golkar akan kehilangan momentum melakukan perubahan," kata Doli dalam diskusi publik bertajuk "Munaslub : Golkar Masa Depan, Harapan dan Tantangan" di Jalan Kapten Tendean, Jakarta, Jumat (1/12).

Menurutnya, tidak ada lagi alasan bagi DPP Partai Golkar menunda Munaslub. Sebab, syarat menuju Munaslub yakni harus mendapat dukungan 2/3 dari 34 DPD I telah terpenuhi.

Ditambah, pengurus DPD-DPD I bersama Airlangga Hartarto, calon ketum Golkar telah menemui Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla membahas munaslub itu. Jokowi dan JK disebut telah mendukung Golkar menggelar Munaslub.

"Apa yang sudah terjadi hari ini sudah ada dukungan 2/3 dari DPD provinsi yang kemudian secara politis menjadi gemanya luar biasa DPD-DPD itu bertemu Pak Jokowi dan Pak JK. Munaslub tidak bisa dihindari lagi," tegas Doli.

Dalam rapat pleno DPP Partai Golkar pada (21/11) lalu, diputuskan pembahasan soal posisi Setnov dan munaslub menunggu hasil putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Doli menyebut DPP tidak bisa lagi menunggu putusan praperadilan Setnov.

Doli berujar, apabila Golkar menunda Munaslub justru akan mendapat opini buruk dari masyarakat. Masyarakat akan menganggap Golkar mentolerir kader melakukan korupsi.

"Golkar mendapat hukuman. Hukumannya apa? Dianggap tersandera dalam isu korupsi yang begitu akut. Golkar sudah diidentikkan kekuatan partai politik permisif dan ofensif terhadap korupsi," tandasnya.

Sebelumnya, Politikus senior Partai Golkar Fadel Muhammad memastikan partai Pohon Beringin ini akan menggelar Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) untuk memilih pengganti Ketua Umumnya, Setya Novanto. Fadel mengatakan Munaslub itu akan dilaksanakan pada tanggal 16 sampai 17 Desember 2017 mendatang.

"Mungkin 16-17 Desember," kata Fadel di Balai Kartini, Jakarta Selatan, Rabu (29/11).

Menurutnya, Munaslub itu sudah hampir pasti dilaksanakan. Calon yang akan diajukan, kata Fadel, juga masih sama dengan yang dibahas dalam rapat pleno tanggal 21 November lalu. (mdk/eko)

Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Waketum Pastikan Munas Golkar di Luar Desember 2024 Inkonstitusional
Waketum Pastikan Munas Golkar di Luar Desember 2024 Inkonstitusional

Seluruh kader Partai Golkar diminta untuk taat kepada AD/ART.

Baca Selengkapnya
Jusuf Kalla Tolak Munaslub Golkar Melengserkan Airlangga: Partai Diganggu Lagi, Makin Kacau Negeri Ini
Jusuf Kalla Tolak Munaslub Golkar Melengserkan Airlangga: Partai Diganggu Lagi, Makin Kacau Negeri Ini

JK mengatakan, apabila Golkar pecah, tidak akan bisa menang pada Pemilu 2024 mendatang.

Baca Selengkapnya
Munaslub Golkar, Upaya Ganggu Soliditas di Tikungan Terakhir
Munaslub Golkar, Upaya Ganggu Soliditas di Tikungan Terakhir

Munaslub Golkar dilakukan oleh Faksi Kecil yang bermain di tikungan terakhir jelang Pemilu 2024

Baca Selengkapnya
Tak Ada Celah Untuk Munaslub Golkar
Tak Ada Celah Untuk Munaslub Golkar

Sekretaris Jenderal Partai Golkar Lodewijk F Paulus menegaskan, tidak ada dorongan Munaslub oleh Dewan Pakar Golkar.

Baca Selengkapnya
Airlangga: Seluruh Senior dan DPD Golkar Tolak Munaslub
Airlangga: Seluruh Senior dan DPD Golkar Tolak Munaslub

Belakangan ini, isu Munaslub berembus kencang untuk melengserkan Airlangga dari kursi Ketum Golkar.

Baca Selengkapnya
JK: Golkar Sangat Tergantung Penguasa Cari Koalisi, Bahaya Kalau Begini Terus
JK: Golkar Sangat Tergantung Penguasa Cari Koalisi, Bahaya Kalau Begini Terus

JK sebut Golkar telat dalam menentukan arah koalisi pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Baca Selengkapnya
Tegas, Akbar Tandjung Minta Wacana Munaslub Golkar Dihentikan
Tegas, Akbar Tandjung Minta Wacana Munaslub Golkar Dihentikan

Akbar meminta seluruh pengurus dan kader Golkar menjaga kekompakan dan soliditas partai.

Baca Selengkapnya
Keras!, Ada Ancaman Pemecatan Bagi Kader Golkar Suarakan Munaslub
Keras!, Ada Ancaman Pemecatan Bagi Kader Golkar Suarakan Munaslub

Waketum Golkar curiga ada penumpang gelap dengan kemunculan gagasan Munaslub melalui orang yang mengaku anggota Dewan Pakar Golkar.

Baca Selengkapnya
Golkar Bicara Proses Pencalonan Pilkada 2024 Usai Airlangga Mundur dari Ketum
Golkar Bicara Proses Pencalonan Pilkada 2024 Usai Airlangga Mundur dari Ketum

Golkar menyatakan Airlangga sudah merekomendasikan kepada 22 bakal calon gubernur dan wakil gubernur untuk ikut kontestasi Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya
Golkar Ungkap Syarat Gelar Munaslub Cari Ketua Umum Pengganti Airlangga
Golkar Ungkap Syarat Gelar Munaslub Cari Ketua Umum Pengganti Airlangga

Golkar adalah partai yang matang dan berpengalaman dan semua sudah berjalan dengan sesuai mekanisme dan aturan berlaku.

Baca Selengkapnya
Klarifikasi Dewan Pakar Dianggap Biang Kerok Isu Munaslub Golkar
Klarifikasi Dewan Pakar Dianggap Biang Kerok Isu Munaslub Golkar

Sebagai informasi, desakan Munaslub untuk melengserkan Airlangga dilakukan Kelompok Pemrakarsa Penggerak Kebangkitan Partai Golkar.

Baca Selengkapnya
Agung Laksono: Tidak ada Munaslub, Kalau Ingin Jadi Ketum Golkar Ada Waktunya
Agung Laksono: Tidak ada Munaslub, Kalau Ingin Jadi Ketum Golkar Ada Waktunya

"Tidak ada Munaslub. Semua sudah final dan tegas, Munas digelar 2024," tegas Agung Laksono.

Baca Selengkapnya