Dongkrak suara partai, Ketum PPP bikin website
Merdeka.com - Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suryadharma Ali meluncurkan website online guna menjaring suara dalam pemilihan presiden 2014. Peluncuran website tersebut dilakukan pada Harlah PPP di Bandung, Jawa Barat.
Padahal, Suryadharma Ali (SDA) bukan calon tunggal sebagai Calon Presiden 2014 dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Masih ada enam calon presiden lagi yang bakal bertarung untuk maju sebagai capres dari partai berlambang kabah tersebut.
Wasekjend PPP Bidang IT Sigit Haryanto mengatakan, pihaknya telah menyiapkan IT untuk memsosialisasikan Suryadharma Ali melalui website online yaitu www.suryadharmaali.go.id.
-
Apa yang dijual dengan harga Rp1.000? Dengan bahan sederhana dan murah, Anda bisa menjual berbagai olahan es lilin ini dengan terjangkau, yaitu Rp1.000.
-
Negara apa yang paling murah? Posisi pertama untuk negara dengan biaya termurah adalah Pakistan.
-
Siapa yang membayar pajak paling rendah? Laporan itu memberikan contoh, seorang Elon Musk membayar hanya sekitar 3% pajak pada tahun 2014 hingga 2018.
-
Gimana Sidodadi bisa hemat? 'Selain itu berinovasi dengan membuat roti seperti roti tawar tapi rasa agak sedikit manis dengan nama Roti Frans, untuk dapat lebih menghemat maka dibuat pula Roti Frans dengan isian coklat. Jadi orang tidak perlu membeli mentega sebagai olesan dan coklat butir (mesies) sebagai isian. Sehingga dapat lebih menghemat,' ujarnya
-
Kenapa biaya isi daya di SPKLU lebih murah? Biaya ini lebih ekonomis dibandingkan dengan pengeluaran untuk bahan bakar kendaraan konvensional.
-
Siapa yang mendapat paket internet murah? XL Axiata memberikan apresiasi kepada para Ibu dan menawarkan beragam paket Ramadan mulai dari Rp 3 Ribu sebagai bagian dari komitmen mereka untuk memberikan layanan terbaik bagi masyarakat Indonesia.
"Biaya pembuatan website dilakukan tim teknologi informasi DPP PPP," ujar Sigit di sela-sela acara Harlah PPP ke-41 di Bandung, Minggu (9/2).
Menurut Sigit, website yang berisi profil dan berita-berita Menteri Agama itu dibuat dengan biaya yang teramat murah. Upaya pembuatan website tersebut, sebagai ikhtiar untuk mendongkrak perolehan suara PPP pada 9 April 2014 mendatang.
"Biaya yg dikeluarkan sangat murah sekali, tidak lebih dari Rp 1 juta," terang Sigit.
"Saat ini dikelola oleh tim teknologi informasi DPP PPP yang cukup banyak dan bekerja 24 Jam," tutup Caleg PPP Dapil Depok-Bekasi Jabar itu.
Sebelumnya, hasil Mukernas PPP kedua di Bandung menyimpulkan ada 7 bakal calon capres dan cawapres 2014 yang telah disepakati. Mereka adalah Suryadharma Ali, Jusuf Kalla, Joko Widodo, Din Syamsudin, Khofifah Indar Parawansa, Isran Noor, dan Jimly Asshiddiqie.
"Nama-nama tersebut dinilai juga patut dan pantas dicalonkan sebagai Presiden atau Wakil Presiden RI periode 2014-2019," kata Wakil Ketua Umum PPP Lukman Hakim Syaifuddin. (mdk/ren)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Untuk menjadi calon anggota legislatif (caleg) membutuhkan biaya yang besar.
Baca Selengkapnyaartai Solidaritas Indonesia (PSI) telah menyerahkan laporan terbaru terkait Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) partai politik peserta Pemilu 2024 kepada KPU.
Baca SelengkapnyaKPU mengungkapkan jika laporan PSI itu belum semuanya dilaporkan.
Baca SelengkapnyaTidak logis lantaran PSI sudah berkampanye dimana-mana.
Baca SelengkapnyaTak segampang membalikan telapak tangan untuk membuat harga internet murah.
Baca SelengkapnyaPPP di Jawa Timur menghadapi persangin ketat dengan partai politik lain.
Baca SelengkapnyaPSI pernah menjadi sorotan terkait dana kampanye. Sorotan kembali diterima PSI usai Pemilu 2024 kemarin.
Baca SelengkapnyaKPU memberikan waktu 1 hari kepada Partai Solidaritas Indonesia (PSI) untuk memperbaiki laporan awal dana kampanye (LADK).
Baca SelengkapnyaPPP menuding kegagalan akibat dampak pertarungan politik selama kampanye dikendalikan kekuatan dana yang besar.
Baca SelengkapnyaPendapatan partai yang dipimpin Kaesang Pangarep itu sebesar Rp2.002.000.000 atau sekitar Rp2 miliar.
Baca SelengkapnyaPSI telah menyelesaikan penginputan laporan penggunaan dana kampanye ke KPU.
Baca SelengkapnyaUpaya untuk menjelaskan kejanggalan tersebut digugurkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).
Baca Selengkapnya