Dorong Pilkada Digelar 2022 dan 2023, NasDem Sebut Bukan untuk Anies

Merdeka.com - Partai NasDem mendukung penyelenggaraan Pilkada dinormalisasi pada tahun 2022 dan 2023. Sekretaris Fraksi NasDem DPR RI Saan Mustofa mengatakan, pertimbangan Pilkada dipisah dari Pilpres dan Pileg di 2024 adalah hal teknis kepemiluan, hingga, kualitas elektoral hingga beban penyelenggaraan.

"Kita murni bahwa pertimbangan teknis kepemiluan, kedua pertimbangan kualitas elektoral. Ketiga mempertimbangkan dari segi keamanan. Keempat dari sisi masa jabatan kenapa pilkada 2022 itu dinormalisasi perlu dilakukan dalam kerangka itu semua," kata Saan di DPR, Rabu (27/1).

Saan membantah dugaan bahwa partai yang mendorong Pilkada 2022 dan 2023 digelar demi memberikan panggung bagi calon alternatif di Pilpres 2024. Salah satu tokoh itu adalah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Saan mengatakan, NasDem tidak berpikir normalisasi Pilkada ini demi mendorong Anies di Pilkada DKI 2022. "Jadi enggak ada kita NasDem itu terbersit ini DKI, enggak. Kan Pilkada 2022 bukan hanya DKI secara nasional hampir 100 lebih ada pilkada di 2022. Itu pertimbangan kita," jelas Wakil Ketua Komisi II DPR RI ini.

Lebih lanjut, Saan menjelaskan, jika Pilkada digelar di 2024 waktunya berdekatan dengan penyelenggaraan Pilpres dan Pileg. Hal ini akan membebani penyelenggara Pemilu maupun partai politik. Sebab, saat penyelenggaraan Pilpres dan Pileg belum selesai, sudah dihadapkan lagi dengan Pilkada. Apalagi Pilkada digelar di 500an kabupaten/kota dan 34 provinsi.

"Tahapan Pileg-Pilpres belum selesai ini sudah masuk tahapan Pilkada. Jadi dari sisi beban penyelenggara, dari sisi beban parpol ke depan, belum selesai kontestasi Pileg-Pilpres sementara dia harus menyiapkan kontestasi Pilkada," jelas Saan.

Sebelumnya, Direktur Eksekutif Indo Barometer M Qodari menilai, ada alasan politik Pilpres 2024 di balik dorongan normalisasi pilkada. Yaitu untuk mempersiapkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang digadang-gadang maju di Pilpres 2024.

Qodari mengatakan, partai yang mendorong Pilkada dinormalisasi pada 2022 dan 2023 demi mendorong Anies menjadi Capres 2024.

"Mungkin partai-partai yang ingin Anies jadi capres itu mendorong agar Pilkada 2022 dan 2023 itu tetap ada. Dengan kata lain meminta agar Pilkada atau Pilkada serentak itu mundur di 2024 menjadi 2027," kata Qodari kepada wartawan, Rabu (27/1).