DPD Golkar Jabar Klaim Tak Ikut Usulkan Percepatan Munas Ganti Airlangga

Merdeka.com - 25 DPD I dan ratusan pengurus DPD II Golkar disebut ingin mempercepat musyawarah nasional (Munas) untuk mengganti ketua umum Airlangga Hartarto dan sekretaris Jenderal Golkar Lodewijk Freidrich Paulus. Namun, hal itu dibantah oleh pengurus Partai Golkar di Jawa Barat.

Wakil ketua DPD Golkar Jawa Barat MQ Iswara menegaskan isu yang berkembang itu tidak benar. Bahkan, dia mengklaim semua pengurus di tingkat kabupaten kota se-Jabar tetap patuh pada kepemimpinan Airlangga.

"Tidak pernah ada usulan percepatan Munaslub untuk menggantikan ketua umum dan sekjen," kata MQ Iswara saat dihubungi, Selasa (28/5).

Iswara mengakui raihan suara partai Golkar di Jabar pada Pemilu 2019 menurun dibandingkan periode sebelumnya. Namun, semua pengurus mengerti hal itu lebih disebabkan permasalahan internal selepas kepengurusan Setya Novanto.

Dia pun enggan menganggap kepemimpinan Airlangga gagal. Sebab meski suara menurun, namun posisi Golkar masih berada di urutan empat besar peraih suara terbanyak di tingkat Jabar. Secara nasional, partai juga bisa menempati urutan kedua dalam hal raihan suara.

"Di pertengahan pemilu sejumlah survei menunjukkan Golkar terancam terpuruk dan akan turun ke papan tengah karena hasil survei di angka 6 sampai 8 persen, namun hasil membuktikan Golkar masih bertahan di urutan kedua dengan raihan kursi di DPR RI dengan 85 kursi," ujar Iswara.

"Ketum sudah berhasil mengeluarkan Golkar dari keterpurukan. Jadi kami tidak memberikan pernyataan atau mengusulkan percepatan Munaslub," terangnya.

Diberitakan sebelumnya, usulan percepat munas awalnya datang dari salah satu inisiator Aziz Sumual. Mantan ketua DPD Golkar Papua era Setya Novanto ini menyebut, ada 25 DPD I dan ratusan pengurus DPD II Golkar yang bersiap percepat munas.

"25 DPD I dan Ratusan DPD II se-Indonesia yang sudah siap untuk melaksanakan munas paling lambat akhir Juli," terang Aziz.

Dia menyinggung soal gagalnya Airlangga memimpin Golkar. Sebab, target awal, Golkar ingin ada 110 kursi di DPR. Tapi kenyataannya, Golkar hanya memperoleh sekitar 85 kursi di parlemen pusat.

"Agenda Munas menyelamatkan Partai Golkar," terang Aziz.

Pada Munaslub Golkar 2017 lalu, Airlangga ditetapkan sebagai ketua umum usai Novanto ditangkap KPK karena terbelit kasus korupsi. Dalam Munaslub itu pula, jabatan Airlangga sebagai ketua umum ditetapkan sampai 2019.

Jabatan Airlangga bisa saja diperpanjang sesuai kebutuhan. Namun hal itu harus melalui Rapimnas Golkar.

"Logikanya harus bertambah, jumlah kursi nasional bukan nambah, malah turun. Ketua umum tak mampu ini artinya. Gagal total," kata Aziz.