DPD I Golkar solid dukung Setya Novanto tetap jabat ketua umum

Merdeka.com - DPD I Partai Golkar seluruh Indonesia semalam (16/11) menggelar pertemuan di Jakarta. Pertemuan itu diduga untuk membahas status Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto.

Wakil Ketua Dewan Pakar Mahyudin menegaskan, sampai saat ini partainya masih sepakat untuk mempertahankan Novanto sebagai Ketua Umum. Tidak hanya itu, Golkar juga akan mempertahankan hasil Munas Bali hingga tahun 2019.

"Saat ini DPD I masih sepakat yang saya dengar dari Pak Idrus tadi pagi hasil pertemuan kemarin masih sepakat untuk mempertahankan kepengurusan partai Golkar hasil Munas Bali sampai 2019," kata Mahyudin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (17/11).

"Karena keputusan partai itu kolektif, kolektif itu maksudnya bersama sama, jadi kalau ketua umum misalnya berhalangan tentu kan ada unsur-unsur yang lain misalnya ada ketua harian ada, ketua bidang ada, koordinator ketua bidang," sambungnya.

Golkar, kata Mahyudin, juga belum berencana mengajukan Pelaksana Tugas (Plt) untuk menggantikan tugas harian dari Novanto. Karena mekanisme tersebut tidak terdapat dalam aturan Partai Golkar.

"Kalau pelaksana tugas itu tidak atur dalam AD/RT partai khusus untuk ketua umum," ucapnya.

Terpisah, Wakil Sekretaris Jendral Partai Golkar Sarmuji membenarkan bahwa dalam pertemuan DPD I itu memang benar membahas status dari Novanto yang telah dijadikan tersangka KPK. Namun hingga kini belum ada kesepakat diantara anggota DPD I.

"Belum ada kesepakatan apa yang mau diambil langkah langkahnya, tetap seperti sekarang tidak ada yang berubah. Tetapi DPD I bersepakat akan tetap akan mencermati keadaan," kata Sarmuji, Jumat (17/11).

Anggota komisi XI DPR itu juga mengatakan, dalam pertemuan itu juga dibahas hal lainnya. Termasuk materi pilkada 2018 mendatang. Sarmuji juga tidak menutup kemungkinan bahwa nanti akan DPD I akan kembali mengadakan pertemuan untuk membahas situasi terkini partai berlambangan pohon beringin itu lagi.

"Kalau melihat diskusi tadi malam bisa saja DPD I berkumpul lagi kalau ada situasi situasi tertentu yang membutuhkan analisa lebih lanjut nanti dilihat apa peristiwa yang menonjol itu apa yang memerlukan pencermatan itu apa," tandasnya.