DPD Sulbar Dapat Surat dari DPP, Isinya Imbauan Tak Umbar Masalah Internal Golkar

Merdeka.com - Ketua DPD Partai Golkar Sulawesi Barat, Ibnu Munzir mengaku sudah menerima surat dari DPP Golkar. Ada enam poin yang disampaikan dalam surat itu.

"Itu surat dari DPP Golkar berikan saran dan masukan. Berisi 6 poin. Yang saya ingat persis, poin-poinnya antara lain agar Golkar menyelesaikan persoalannya secara internal, kalau ada timbul masalah tidak perlu diumbar," kata Ibnu kepada Liputan6.com, Rabu (3/7).

Selain itu, poin lainnya adalah soal Munas yang akan diselenggarakan akhir tahun ini. Dalam surat tersebut disebutkan bahwa Munas akan diselenggarakan akhir Desember 2019. Ibnu sepakat agar Munas tidak dipercepat. Alasannya, penentuan jadwal munas bagian dari hasil kesepakatan Munaslub tahun lalu.

"Pelaksanaan Munas itu sesuai Munas yang lalu. Golkar Sulbar tentu mendukung itu," ucapnya.

Sebelumnya, Politikus Senior Partai Golkar, Jusuf Kalla mengimbau kepada para kader untuk menunggu jadwal Musyawarah Nasional (Munas) pada Desember 2019. Walaupun Munas dilakukan dengan latar belakang tidak sesuai target perolehan suara, JK menilai, para kader setuju dilakukan Munas sesuai dengan jadwal.

"Gini, sudah capek Munaslub di Golkar. Jadi normal sajalah, toh sekarang sisa 6 bulan. Itu Desember nanti akan munas biasa. Beberapa orang saja (re:dipercepat), sebagian daerah setuju nanti. Kita normal saja," kata JK di Kantornya, Jalan Merdeka Utara, Selasa (25/6).

Dengan waktu yang tersisa 6 bulan, JK yang juga mantan Ketua Umum partai beringin tersebut menilai jika Munas dipercepat akan mengalami ongkos yang besar.

"Tunggu lah. Nanti 6 bulan. Ya minta maaf kenyataannya kalau munas ongkosnya besar, baik ongkos penyelenggaraan, termasuk ongkos calon. Nanti 6 bulan jadi ketua ongkosnya mubazir," jelas JK.

Reporter: Putu Merta Surya Putra (mdk/noe)