Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

DPD yang tak pilih Oesman Sapta jadi ketua MPR dicap pengkhianat

DPD yang tak pilih Oesman Sapta jadi ketua MPR dicap pengkhianat Zulkifli Hasan terpilih jadi Ketua MPR. ©2014 merdeka.com/muhammad luthfi rahman

Merdeka.com - Sejumlah anggota Dewan Perwakilan Daerah di Sidang Paripurna DPD mempersoalkan kekalahan Oesman Sapta Odang (Oso) menjadi Ketua MPR yang diusung Koalisi Indonesia Hebat saat pemilihan pimpinan MPR. Mereka protes dan meminta agar anggota DPD yang tak kompak berikan suara ke paket A yang diusung koalisi kubu Jokowi diberikan sanksi.

"Badan Kehormatan DPD harus memberi sanksi pada anggota yang berkhianat (menjalankan rekomendasi Rapat Paripurna DPD)," kata anggota DPD dari Sulawesi Selatan Bahar Ngitung di Sidang Paripurna DPD, Gedung Nusantara V, Jakarta, Rabu (8/10). dilansir dari antara.

Bahar Ngitung mengatakan, dalam rapat Paripurna DPD disepakati mengusung Oesman Sapta menjadi calon ketua MPR periode 2014-2019 dari unsur DPD yang diusung dari paket A. Namun, menurut dia, dalam Sidang Paripurna MPR ada anggota DPD yang berkhianat sehingga tidak memperjuangkan keputusan Rapat Paripurna DPD tersebut.

"Kita melihat ada anggota DPD yang jingkrak-jingkrak (saat Sidang Paripurna MPR) padahal rekomendasi Rapat Paripurna DPD tidak berhasil," ujarnya.

Begitu juga anggota DPD asal Sulawesi Tengah Muhammad Asri Anas yang menyayangkan ketidaksolidan anggota DPD mengusung Oesman Sapta sebagai Ketua MPR. Dia menilai, beberapa anggota DPD sudah melakukan lobi politik kepada Koalisi Indonesia Hebat dan Koalisi Merah Putih agar rekomendasi Rapat Paripurna DPD direalisasikan dan Oesman Sapta menjadi Ketua MPR.

"KMP tidak mau DPD jadi Ketua MPR, namun KIH setuju. Secara matrik DPD menang apabila kita semua menyatu," katanya.

Dia menjelaskan, tidak solidnya suara DPD itu membuat KIH menghubunginya dan menyesalkan ketidak solidan DPD memenangkan paket pimpinan MPR yang diusulkan KIH. Asri menegaskan, proses Sidang Paripurna MPR pada Rabu dini hari memberikan pelajaran berharga bagi DPD bahwa lembaga itu harus solid mendukung apapun keputusan Rapat Paripurna DPD.

"Rapat paripurna DPD hanya mengusulkan satu nama untuk pimpinan MPR yaitu Oesman Sapta Odang," tegasnya.

Diketahui, sidang Paripurna MPR pada Rabu (8/10) dini hari memilih satu ketua MPR dan empat wakil ketua. Dalam sidang tersebut pemilihan terbagi dalam dua paket pimpinan yang diajukan oleh kubu Koalisi Merah Putih dan Koalisi Indonesia Hebat.

Berdasarkan penghitungan, Paket B yang diusung Koalisi Merah Putih memperoleh 347 suara. Sementara itu Paket A yang diusung koalisi partai pendukung Joko Widodo-Jusuf Kalla, memperoleh 330 suara, satu suara lainnya abstain.

Paket B terdiri dari Zulkifli Hasan (Demokrat) sebagai calon ketua MPR, didampingi empat calon wakil ketua MPR, yaitu Mahyudin (Golkar), EE Mangindaan (Demokrat), Hidayat Nur Wahid (PKS), dan Oesman Sapta (DPD).

Sementara itu, Paket A terdiri dari Oesman menjadi calon ketua, didampingi empat calon wakil ketua, yakni Ahmad Basarah (PDI-P), Imam Nachrawi (PKB), Patrice Rio Capella (Nasdem), dan Hasrul Azwar (PPP). (mdk/cob)

Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Dianggap Tidak Bernilai, Surat Klarifikasi Bamsoet Ditolak MKD DPR
Dianggap Tidak Bernilai, Surat Klarifikasi Bamsoet Ditolak MKD DPR

MKD DPR menolak surat klarifikasi dari Bamsoet dan akan melakukan pemanggilan ulang kepada Bamsoet.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Mahfud MD Ungkap Keburukan DPR, Singgung Ketua KPU
VIDEO: Mahfud MD Ungkap Keburukan DPR, Singgung Ketua KPU

Mahfud mengatakan karena masalah tersebut, dapat meloloskan sosok seperti Ketua KPU maupun Ketua KPK saat ini.

Baca Selengkapnya
MKD Kritik Pedas Bamsoet Tak Hadiri Panggilan: Seorang Luhut dan Mahfud Saja Hadir!
MKD Kritik Pedas Bamsoet Tak Hadiri Panggilan: Seorang Luhut dan Mahfud Saja Hadir!

Habiburokhman mendesak MKD DPR RI untuk memanggil ulang Ketua MPR RI Bambang Soesatyo alias Bamsoet

Baca Selengkapnya
MKD Putuskan Bamsoet Langgar Etik terkait Klaim Semua Fraksi Setuju Amandemen UUD
MKD Putuskan Bamsoet Langgar Etik terkait Klaim Semua Fraksi Setuju Amandemen UUD

MKD memutuskan Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) terbukti melanggar kode etik.

Baca Selengkapnya
PDIP Beberkan Alasan Tia Rahmania dan Rahmad Handoyo Dipecat, Gagal Jadi Anggota DPR Baru
PDIP Beberkan Alasan Tia Rahmania dan Rahmad Handoyo Dipecat, Gagal Jadi Anggota DPR Baru

omarudin menjelaskan, kasus pemecatan terjadi tak hanya kepada mereka berdua. Akan tetapi, terjadi pula di berbagai wilayah kabupaten/kota.

Baca Selengkapnya
Protes Putusan PKB, Ini Tuntutan Kubu Sespri Ketum PBNU
Protes Putusan PKB, Ini Tuntutan Kubu Sespri Ketum PBNU

Ghufron menempuh mekanisme internal partai usai diganti dari DPR 2024-2029 dan diberhentikan sebagai kader.

Baca Selengkapnya
Megawati: DPR Opo Toh Yo, Saya Tegaskan Taat Sepenuhnya pada Putusan MK
Megawati: DPR Opo Toh Yo, Saya Tegaskan Taat Sepenuhnya pada Putusan MK

Mega bahkan sampai mempertanyakan ke Mahfud MD yang merupakan mantan ketua MK.

Baca Selengkapnya
Kader PPP Dukung Prabowo-Gibran, Mardiono: Bagian Penyusup, Ibarat Orang Salat Jumat Mencuri Sendal
Kader PPP Dukung Prabowo-Gibran, Mardiono: Bagian Penyusup, Ibarat Orang Salat Jumat Mencuri Sendal

Mardiono mengibaratkan hal itu sebagai seorang yang mencuri sendal saat salat Jumat.

Baca Selengkapnya
Murka MKD Bamsoet Tak Hadir Sidang: Kita Suruh Pamdal Paksa ke Sini
Murka MKD Bamsoet Tak Hadir Sidang: Kita Suruh Pamdal Paksa ke Sini

Anggota MKD Yanuar Gunhar menilai, ketidakhadiran Bamsoet menunjukan etika kurang baik dalam menjaga marwah institusi.

Baca Selengkapnya
Reaksi Puan Maharani Usai Putusan DKPP ke Ketua KPU
Reaksi Puan Maharani Usai Putusan DKPP ke Ketua KPU

Sanksi diberikan lantaran KPU menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka.

Baca Selengkapnya
KPU Divonis DKPP Langgar Etik Loloskan Gibran Jadi Cawapres, PDIP Sindir Legitimasi Pencalonan Paslon 2
KPU Divonis DKPP Langgar Etik Loloskan Gibran Jadi Cawapres, PDIP Sindir Legitimasi Pencalonan Paslon 2

elanggaran kode etik KPU merupakan peringatan keras ada penyalahgunaan kewenangan dan prosedur demi kepentingan pihak tertentu.

Baca Selengkapnya
PKS Usul Pimpinan DPR Diisi Seluruh Fraksi, Cak Imin: Prosesnya Agak Sulit
PKS Usul Pimpinan DPR Diisi Seluruh Fraksi, Cak Imin: Prosesnya Agak Sulit

PKS Usul Pimpinan DPR Diisi Seluruh Fraksi, Cak Imin: Prosesnya Agak Sulit

Baca Selengkapnya