DPP PDIP Warning Kader, Bicara Soal Pilpres Harus Sesuai Aturan Partai
Merdeka.com - Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan Partai Komarudin Watubun meminta seluruh kader partai untuk menjunjung tinggi aturan yang ada di PDIP. Sehingga tidak ada lagi pro kontra yang timbul.
"Memberi warning kepada seluruh kader dari Sabang sampai Merauke untuk berbicara di atas koridor peraturan perundang-undangan, terutama aturan partai harus ditegakkan. Supaya tidak ada atau membangun pro-kontra terhadap kader sendiri-sendiri," kata dia, di Kompleks Parlemen, Kamis (17/6).
Ikuti berita Pilpres di Liputan6.com
-
Siapa yang memberi klarifikasi ke Sekjen PDIP? Effendi Simbolon memberi klarifikasi ke Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto terkait ucapannya mendukung Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto.
-
Siapa yang diusung PDIP? Tri Rismaharini dengan Zahrul Azhar Asumta atau Gus Hans yang diusung PDIP.
-
Siapa yang ditugaskan PDIP untuk melobi PKB? Pada tanggal 8 Juni 2024 itu, saya ditugaskan oleh DPP PDIP untuk menjalin komunikasi dengan PKB. Saya lalu bertemu dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. PDIP dan PKB lalu bersepakat menjalin kerja sama di Pilkada Jakarta. PKB akan mendukung Anies Baswedan sebagai calon gubernur, kami meminta posisi wakil gubernur,' kata Basarah dalam keterangannya diterima di Jakarta, Minggu (17/11).
-
Apa keputusan politik yang akan diambil oleh PDIP? Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Ahmad Basarah mengatakan, partainya siap berada di dalam pemerintahan ataupun mengambil jarak dengan pemerintah sebagai oposisi.
-
Siapa yang punya hak menentukan arah politik PDIP? Megawati memiliki hak prerogatif untuk menentukan arah politik PDIP ke depan.
"Mulai dari sekarang, saya sudah kasih warning bicara sesuai aturan organisasi. Tidak boleh orang per orang bicara atas nama partai," imbuh dia.
Dia mengatakan, pembicaraan terkait kader yang bakal diusung PDIP di Pilpres 2024 merupakan bagian dari dinamika partai. Keputusan resmi terkait itu, tegas dia, merupakan wewenang penuh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
"Sekarang mungkin masih pendapat orang per orang. Kita belum masuk keputusan institusi. Seperti saya ulang-ulang ngomong di media, PDIP itu ada punya institusi Ketum yang diberikan kewenangan khusus. Hak prerogatif bahasa kerennya," ungkapnya.
Wewenang yang dimiliki Megawati, tegas dia, merupakan keputusan Kongres. Untuk mengambil keputusan penting dan strategis. "Berdasarkan putusan Kongres, memberikan kewenangan ke Ketum untuk memutuskan hal-hal yang bersifat penting dan strategis untuk kepentingan bangsa dan bernegara," ungkap dia.
Keputusan terkait calon presiden maupun wakil presiden yang bakal diusung PDIP, lanjut dia, merupakan keputusan strategis dan penting. Karenanya, masuk dalam kewenangan Megawati.
"Oleh karena itu, saya kira keputusan terakhir Ketum. Jadi teman-teman berbeda pendapat itu biasa lah. Namanya juga partai demokrasi kan," lanjut dia.
Dia kembali menegaskan, bahwa hingga kini belum ada keputusan terkait siapa jagoan partai berlambang banteng moncong putih itu. Lagipula, perhelatan Pilpres masih tiga tahun lagi. "Belum (diputuskan). Ini masih tiga tahun lagi, apa yang mau diputuskan? Segala perubahan tiap hari bisa terjadi," tandas dia.
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Komaruddin akan menindak tegas jika ada kader PDIP yang membelot atau tidak mendukung Ganjar Pranowo di Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaKomaruddin mengatakan mahkamah partai tidak hanya memecat Tia Rahmania, tetapi juga Rahmad Handoyo.
Baca Selengkapnyaegawati meminta kader untuk menyiapkan semuanya termasuk antisipasi agar kejadian anomali di Pilpres dan Pileg 2024 tak terulang di Pilkada.
Baca SelengkapnyaSelama syarat partai bisa dipenuhi oleh Anies maka bukan tidak PDI Perjuangan mencalonkan di Jakarta.
Baca SelengkapnyaMegawati Soekarnoputri menegaskan kepada Airin Rachmi Diany agar bersuara keras jika bergabung dengan PDIP dan menemukan kecurangan TSM.
Baca SelengkapnyaSaid pun mengajak seluruh kontestan, para calon kepala daerah, khususnya yang diusung oleh PDI Perjuangan di Jawa Timur menguatkan soliditas.
Baca SelengkapnyaRapat koordinasi itu dipimpin Megawati Soekarnoputri bersama Sekretaris Jenderal Hasto Kristiyanto.
Baca SelengkapnyaEmpat kader PDIP menggugat SK kepengurusan partainya ke PTUN.
Baca SelengkapnyaMega menyinggung situasi saat ini yang disebutknya sudah terlalu gila
Baca SelengkapnyaKomarudin meminta kepada Pj yang ingin menjadi tim sukses salah satu palson untuk silakan keluar
Baca SelengkapnyaKetua DPP PDIP Bidang Kehormatan Partai Komarudin Watubun merespons soal gugatan ke PTUN terkait SK Kepengurusan PDIP.
Baca SelengkapnyaKetua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri berbicara mengenai keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terbaru soal Pilkada
Baca Selengkapnya