DPR akan Awasi Anggaran 'Tim Khusus' Menteri Nadiem

Merdeka.com - Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra Sodik Mujahid mengkritik 400 orang yang menjadi tim khusus Mendikbud Ristek Nadiem Makarim. Menurut Sodik, mereka tidak memiliki kinerja yang spesial.

Awalnya, hal ini terungkap saat Nadiem melakukan pemaparan di United Nation Transforming Education Summit di markas besar PBB, New York, Amerika Serikat, pekan lalu.

Kemudian, tim tersebut menuai sorotan di Tanah Air. Hingga menjadi perbincangan dalam rapat Komisi X DPR bersama Nadiem, Senin (26/9).

Sodik menilai, sejumlah produk digitalisasi yang diklaim hasil kerja dari tim khusus ini seperti Sistem Informasi Pengadaan Sekolah (SIPLah) Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (Arkas) sudah ada sebelum Nadiem menjabat sebagai menteri.

"Jika memang hanya melanjutkan, berarti tim ini tidak istimewa dan satu lagi kita akan melihat anggaranya jangan sampai ada dobel anggaran," ujarnya di sela-sela rapat kerja dengan Kemendikbud, Senin (26/9).

Pada penggunaan anggaran, Sodik juga membuka kemungkinan akan dibentuknya Panitia Kerja (Panja) untuk memperjelas pembentukan tim khusus menteri ini.

"Apakah jadi Panja atau tidak nanti kita lihat, saya teman-teman memberi masukan kepada kami apakah layak menjadi panja atau tidak," tegasnya.

Sodik juga menyoroti gencarnya digitalisasi pendidikan ini terhadap pembentukan karakter siswa didik. Menurutnya, jangan sampai digitalisasi pendidikan ini justru memperlemah pembentukan karakter yang merupakan inti dari pendidikan nasional.

"IT ini penting tapi jangan sampai justru ini memperlemah pendidikan yang lengkap yakni pendidikan karakter," ujarnya.

Seperti diketahui, sebelumnya penyataan Nadiem di Markas Besar PBB tentang pembentukan Tim Bayangan beranggotakan 400 orang menuai polemik. Terlebih, tim ini tidak pernah diketahui keberadaanya oleh DPR sebagai pihak yang mengawasi penggunakan anggaran.

Belakangan Nadiem menjelaskan bahwa tim ini merupakan vendor yang dibayar dengan sistem kontrak.

Pendiri Gojek ini mengklaim sejumlah capaian tim ini. Misalnya telah berhasil membuat platform Merdeka Belajar, Rapor Pendidikan, SIPlah, dan ARKAS.

Berapa gaji orang-orang tersebut?

Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kemendikbud Ristek dituliskan, untuk mempekerjakan 55 orang untuk jasa konsultan platform Guru Pembelajaran dianggarkan Rp27,3 miliar. Tender ini dimenangkan oleh PT Telkom dengan Harga Perkiraan Sementara (HPS) Rp23,7 Miliar.

Selain itu, PT Telkom juga memenangkan tender pada jasa konsultan pengembangan platform Guru Profil dan pengembangan kompetensi senilai Rp17 miliar.

Terungkapnya pembentukan tim khusus ini menjadi polemik setelah Nadiem mengungkapkanya saat menjadi salah satu pembicara di rangkaian kegiatan United Nation Transformaing Education Summit di markas besar PBB, New York, Amerika Serikan pekan lalu.

Nadiem mengatakan, dirinya memiliki 400 orang yang disebutnya sebagai shadow tim atau tim bayangan. Ia juga mengatakan kewenangan pimpinan tim ini setara dengan pejabat eselon 1.

Namun setelah pernyataanya menuai polemik Nadiem mengklarifikasi. Ia mengatakan, Tim khusus ini bukan Organisasi Bayangan. Dia meluruskan, mereka Mirroring Tim.

Tim ini menjadi cermin dari organisasi internal di Kementerianya. Ia juga menegaskan tim ini merupakan vendor yang dibayar dengan sistem kontrak.

Klarifikasi yang disampikan Nadiem ini mendapat sorotan dalam Rapat Kerja Komisi X DPR RI dengan Mendikbud, Senin (26/9).

"Ada satu kesalahan dalam menggunakan kata shadow organization, yang saya maksud itu organisasi ‘mirroring’ terhadap kementerian kami. Artinya setiap dirjen yang menyediakan layanan bisa menggunakan tim yang bekerja sama untuk mendorong dan menerapkan kebijakan melalui platform teknologi," ujar Nadiem.

Penggunaan frasa tersebut membuat heboh masyarakat yang menilai 'shadow organization' tersebut menyalahi susunan organisasi dan tata kerja yang ada di kementerian. Organisasi yang dimaksud adalah GovTech Edu yang merupakan bagian dari PT Telkom.

"Kebijakan melalui platform teknologi itu yang dipuji-puji negara maju dengan inovasi-inovasi yang kami lakukan. Buka kita meluncurkan suatu produk, tetapi bagaimana cara birokrasi kami bekerja," terang dia.

Nadiem menambahkan. pada pejabat di kementerian memperlakukan organisasi tersebut sebagai mitra. Meskipun seluruh keputusan ada di keputusan pada dirjen dan direktur, tetapi pekerjaan dilakukan dengan filsafat kemitraan atau gotong royong.

"Saya ingin mengucapkan sekali lagi, bahwa ini merupakan aspirasi saya sebagai pemimpin. Bukan hanya berbicara dengan mengajarkan negara lain terkait apa yang dilakukan Indonesia. Harapan kami, ini bisa berbagi dengan Pemda dan kementerian lainnya," tambah dia.