Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

DPR akan Gelar Paripurna Buka Masa Sidang di Tengah Pandemi Virus Corona

DPR akan Gelar Paripurna Buka Masa Sidang di Tengah Pandemi Virus Corona Rapat Paripurna DPR sepi. ©2014 merdeka.com/muhammad lutfhi rahman

Merdeka.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan membuka masa sidang ketiga pada Senin (30/3). Rapat paripurna pembukaan masa sidang ketiga akan digelar yang sebelumnya mengalami penundaan selama satu pekan.

Hal itu dibenarkan Ketua Fraksi PPP Arsul Sani. "Masa sidang ketiga ini sudah diputuskan akan dimulai pada tanggal 30 Maret nanti," ujarnya kepada wartawan, Kamis (26/3).

Arsul mengusulkan diterapkan protokol khusus pencegahan Covid-19. Dia menyarankan, antar anggota dewan diberikan jarak dua kursi saat rapat paripurna.

Orang lain juga bertanya?

"Saya mengusulkan agar tidak ditunda namun protokol pencegahan Covid-19 harus ditetapkan secara ketat. Misalnya jarak antar tempat duduk harus dikosong 1-2 kursi," kata Sekjen PPP itu.

Karenanya, anggota dewan diminta kerelaan untuk duduk di balkon saat rapat paripurna agar mendapatkan tempat. Selain itu, rapat paripurna juga diusulkan digelar dalam waktu yang singkat.

"Kemudian rapur ya hanya sebentar saja dengan cara semua bahan yang akan dimintakan persetujuan dibagikan lebih dulu, jadi tidak usah dibacakan. Semua anggota yang masuk ke ruangan diperiksa suhu badan," jelas Arsul.

(mdk/ray)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Puan Tegaskan Anggota DPR Harus Hadir Secara Fisik Saat Rapat Paripurna
Puan Tegaskan Anggota DPR Harus Hadir Secara Fisik Saat Rapat Paripurna

"jadi di sekitar kantor DPR ini sekarang semua ya kehadiran itu adalah kehadiran fisik,” kata puan.

Baca Selengkapnya
Sebelum Pengesahan RUU Pilkada, DPR Pertimbangkan Suara Rakyat
Sebelum Pengesahan RUU Pilkada, DPR Pertimbangkan Suara Rakyat

Dasco mengatakan, DPR akan selalu tunduk dengan aturan dana tata tertib rapat paripurna demi terciptanya keputusan yang demokratis.

Baca Selengkapnya
Pengesahan Revisi UU Pilkada Ditunda, Pemerintah akan Koordinasi dengan DPR
Pengesahan Revisi UU Pilkada Ditunda, Pemerintah akan Koordinasi dengan DPR

Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Agtas mengatakan pihaknya akan berkomunikasi dengan DPR.

Baca Selengkapnya
Menkumham Respons RUU Pilkada Batal Disahkan Hari Ini: Pemerintah Tak Bisa Berbuat Banyak
Menkumham Respons RUU Pilkada Batal Disahkan Hari Ini: Pemerintah Tak Bisa Berbuat Banyak

Rapat tersebut menghasilkan keputusan setuju atas RUU Pilkada sehingga layak untuk dibawa ke rapat paripurna yang dijadwalkan pada Kamis ini.

Baca Selengkapnya
Pimpin Rapat Paripurna Terakhir, Puan Maharani Ungkap Berbagai Tantangan Dewan 2019-2024
Pimpin Rapat Paripurna Terakhir, Puan Maharani Ungkap Berbagai Tantangan Dewan 2019-2024

Usai Rapat Paripurna Terakhir Anggota dewan Periode 2019-2024, pelantikan Anggota DPR periode 2024-2029 akan digelar esok hari, Selasa (1/10/2024).

Baca Selengkapnya
Jelang Pelantikan Anggota DPR dan MPR, Kawasan Senayan Macet Total
Jelang Pelantikan Anggota DPR dan MPR, Kawasan Senayan Macet Total

Berdasarkan jadwal, acara pelantikan akan dimulai pukul 10.00 WIB.

Baca Selengkapnya
VIDEO: DPR Tunda Rapat Paripurna Pengesahan RUU Pilkada 2024, Kejutan Alasannya
VIDEO: DPR Tunda Rapat Paripurna Pengesahan RUU Pilkada 2024, Kejutan Alasannya

Seharusnya, rapat tersebut dilakukan hari ini, Kamis (22/8) pukul 9.30 wib

Baca Selengkapnya
196 Anggota DPR Izin Tak Hadir Paripurna Jelang Pemilu 2024
196 Anggota DPR Izin Tak Hadir Paripurna Jelang Pemilu 2024

291 dari 575 orang anggota dewan dinyatakan hadir dalam rapat paripurna itu.

Baca Selengkapnya
Nota Penjelasan Gibran dalam Rapat Paripurna DPRD Solo Dihujani Interupsi F-PDIP
Nota Penjelasan Gibran dalam Rapat Paripurna DPRD Solo Dihujani Interupsi F-PDIP

Salah satu interupsi datang dari anggota Dewan Fraksi PDI Perjuangan, Honda Hendarto.

Baca Selengkapnya
Kemana Ketua DPR Puan Maharani di Tengah Heboh Pembahasan RUU Pilkada
Kemana Ketua DPR Puan Maharani di Tengah Heboh Pembahasan RUU Pilkada

Rapat pun yang mulanya akan berlangsung, harus di skors lantaran persyaratan korum rapat belum terpenuhin.

Baca Selengkapnya
Jokowi Gelar Ratas Percepatan Pilkada, Landasan Hukum Bisa Perppu atau Revisi UU Pemilu
Jokowi Gelar Ratas Percepatan Pilkada, Landasan Hukum Bisa Perppu atau Revisi UU Pemilu

Alasan Pilkada dimajukan agar tidak terjadi kekosongan jabatan pada 1 Januari 2025.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Tegas Masinton PDIP Suarakan Presiden Jokowi Turun & DPR Bubar Jika Rakyat Tak Didengar
VIDEO: Tegas Masinton PDIP Suarakan Presiden Jokowi Turun & DPR Bubar Jika Rakyat Tak Didengar

Masinton Pasaribu menemui para demonstran dalam aksi kawal putusan Mahkamah Konstitusi

Baca Selengkapnya