DPR berencana bangun apartemen di bekas Taman Ria Senayan

Merdeka.com - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan sebagian anggaran DPR tahun 2018 dari total Rp 5,7 triliun yang diusulkan akan dialokasikan untuk penataan kawasan DPR. Salah satu ide penataan kawasan DPR itu berupa pembangunan apartemen untuk disewakan ke anggota-anggota dewan.

Proyek penataan kawasan DPR itu akan mulai dilaksanakan pada tahun 2018 mendatang. Meski begitu, Fahri mengaku tidak mengetahui detail maket proyek penataan kawasan DPR itu.

Lokasi yang rencananya akan dipakai untuk pembangunan apartemen itu adalah Taman Ria Senayan menggantikan rumah jabatan anggota DPR di Kalibata, Jakarta Selatan. Tanah di Taman Ria Senayan itu diketahui miliki Sekretariat Negara.

"Intinya mereka menyewa di dekat DPR ini, karena itu disiapkan apartemen untuk disewakan," kata Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (10/8).

Dengan dibangunnya apartemen di Taman Ria Senayan, Fahri meyakini dapat meningkatkan efektivitas kinerja anggota karena lokasinya dekat dengan Gedung DPR. Sekaligus menghemat anggaran operasional anggota DPR.

"Mereka tinggal dekat sini, tidak perlu tinggal di Kalibata, ongkosnya lebih mahal. Biayanya lebih besar, makan tanah yang lebih besar juga, kalau mereka di apartemen jadi lebih simple," terangnya.

Fahri menuturkan, awalnya Taman Ria Senayan bakal diproyeksikan untuk dibangun Mal. DPR menolak wacana itu dan mengusulkan agar lokasi itu dipakai untuk proyek penataan kawasan.

"Kemarin kita gagalkan karena mau bikin Mal. Di Taman ria itu, kita agak menolak. Gimana kalau itu dibiarkan menjadi bagian konsep penataan kawasan.

Karena dunia itu sebetulnya, legislatif kota mandiri," jelasnya.

Konsep apartemen atau rumah inap bagi anggota yang berdekatan dengan Gedung Parlemen, kata Fahri, meniru Gedung parlemen Amerika Serikat alias Capitol Hill.

"Kita pergi ke Capitol Hill, maka di bawahnya itu kota. Di situ ada penginapannya dan sebagainya. Kira-kira kita kalau mau serius, kita juga perlu begitu," tandasnya.

Dia mengklaim, wacana penataan kawasan DPR ini telah dibahas dan disetujui oleh pemerintah sebagai proyek prioritas.

"Setuju, enggak ada masalah. Bung anda jangan melihat sekarang dong. Kita lihat masa depan demokrasi kita. Apalagi saya bicara, Tanah Slipi kosong, itu kan negara bisa menggunakannya untuk kepentingan yang lain," ujarnya.

Lebih lanjut, Fahri membantah jika proyek penataan kawasan ini tidak memperhatikan besarnya utang negara saat ini untuk pembangunan infrastruktur. Dia menegaskan, proyek apartemen anggota DPR juga bagian dari pembangunan infrastruktur.

"Sama, itu semua dalam rangka itu. Kalau anda bilang begitu, pemerintah kekurangan uang tapi kan membangun terus. Ini infrastruktur. Emang anda kira ini apa? Emang ini milik pribadi. Ini infrastruktur demokrasi lho," tambah Fahri.

"Ini jantung persoalan kita yang kita perjuangkan. Jadi jangan dianggap main-main. Jangan dianggap tidak penting. Bahaya lho," pungkasnya.

Sebelumnya, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengajukan kenaikan anggaran untuk tahun 2018. Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR Anton Sihombing menyebut, pihaknya mengajukan anggaran sebesar Rp 5,7 triliun. Ini sekaligus meluruskan kabar yang menyebut BURT DPR mengajukan anggaran Rp 7,25 triliun untuk tahun anggaran 2018.

Rincian dari total Rp 5,7 triliun itu, anggaran untuk Satuan Kerja Dewan sebesar Rp 4 triliun. Sedangkan Rp 1,7 triliun diperuntukkan satuan kerja Sekretariat Jenderal DPR. Usulan anggaran tahun depan naik sekitar 25 persen dari anggaran DPR tahun ini yang mencapai Rp 4,26 triliun.

"Itu DPR dapat itu Rp 5.728.308.210. untuk dewan 4.024.410.881 untuk dewan. untuk sekretariat Rp 1.703.897.329," kata Anton saat dihubungi, Kamis (10/8).

Dia menyebutkan, anggaran itu tidak terlalu besar. Persentasenya hanya 0,35 persen dari total APBN.

"Semua lah, gaji, dan lain-lain. Bikin saja untuk dewan," sambungnya.