DPR bukan kompak soal Budi Gunawan, tapi punya misi makzulkan Jokowi
Merdeka.com - Pengamat Politik Populi Center, Nico Harjanto melihat, kompaknya Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dalam meloloskan Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri memiliki alasan dan latar belakang kepentingan masing-masing.
"Saya kira begini, satu suaranya itu karena ada motivasi yang berbeda. Motifnya yang berbeda, bukan karena mereka kompak," kata Nico di Jakarta, Sabtu (17/1).
Bagi partai-partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat (KIH), menurut Nico, kepentingannya adalah mendukung keputusan atau keinginan PDI Perjuangan, dalam hal ini keinginan dari Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri untuk mencalonkan mantan ajudannya, yakni Komjen Budi Gunawan.
-
Mengapa Jokowi digugat? Gugatan itu terkait dengan tindakan administrasi pemerintah atau tindakan faktual.
-
Siapa yang menilai Budi Djiwandono lebih cocok di DPR? 'Mas Budi Djiwandono bagusan di DPR, cocok. Teman baik saya itu,' kata Aria Bima, kepada wartawan, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (30/5).
-
Kenapa Budi Arie menilai Jokowi layak jadi Wantimpres? Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi menilai, Presiden Joko Widodo (Jokowi) layak untuk menjadi bagian dari Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia di pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Menurutnya, Jokowi masih sangat terlalu muda untuk pensiun mengingat usianya yang baru menginjak 63 tahun.'Ya layak dong, kan beliau masih terlalu muda untuk pensiun. Masih muda, umur 63,' kata Budi Arie, kepada wartawan di Gedung DPR RI, Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (10/9).
-
Siapa yang menggugat Jokowi? Gugatan itu dilayangkan Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI)
-
Siapa yang usulkan Jokowi jadi pemimpin? Usulan tersebut merupakan aspirasi dan pendapat dari sejumlah pihak.
-
Bagaimana Budi Arie menilai Jokowi? Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi menilai, Presiden Joko Widodo (Jokowi) layak untuk menjadi bagian dari Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia di pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Menurutnya, Jokowi masih sangat terlalu muda untuk pensiun mengingat usianya yang baru menginjak 63 tahun.'Ya layak dong, kan beliau masih terlalu muda untuk pensiun. Masih muda, umur 63,' kata Budi Arie, kepada wartawan di Gedung DPR RI, Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (10/9).
"Bagi KMP tentu keinginannya, motifnya tentu berbeda. Mereka menyetujui itu karena mereka justru melihat ini dapat menjadi pintu masuk untuk menjerat presiden ke dalam misalnya proses-proses yang mengarah pada impeachment, mengarah pada pemakzulan," tutur Nico.
Dengan keputusan Presiden Jokowi, yang menunda pelantikan Kapolri, Nico melihat, KMP kecewa lantaran manuver politiknya tidak berjalan dengan semestinya.
"Saya kira tentu (KMP) kecewa karena skenario mereka untuk memasang jerat politik itu bisa dihindari sejauh ini," ucap Nico.
(mdk/tyo)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Ada sejumlah alasan yang membuat isu pemakzulan terhadap Jokowi kembali mencuat.
Baca SelengkapnyaPDIP menanggapi isu pergantin Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan (BG).
Baca SelengkapnyaJokowi telah menunjukkan bahwa ia solid bersama relawannya dengan memberikan jabatan di kabinet, ketimbang PDIP sebagai partainya.
Baca SelengkapnyaHasto mengatakan, PDIP mencintai Jokowi dan keluarganya sampai memberikan privilese yang besar.
Baca SelengkapnyaDewan Kehormatan Tegaskan Presiden Jokowi dan Gibran Bukan Lagi Kader PDIP
Baca SelengkapnyaPDIP kerap mengeluarkan strategi offensif terhadap putusan MK.
Baca SelengkapnyaPeserta aksi mengaku kecewa karena DPP Partai Golkar tidak mengusung kadernya pada Pilkada Jambi dan justru mendukung politisi dari partai lain.
Baca SelengkapnyaJokowi, Komarudin juga menegaskan bahwa Gibran Rakabuming Raka juga bukan lagi kader PDIP
Baca SelengkapnyaKomarudin juga menyinggung, Jokowi sudah menghabisi PDIP. Dia menegaskan, PDIP tidak akan gentar terhadap manuver Jokowi di Pilkada 2024.
Baca SelengkapnyaEros Djarot menilai sikap Jokowi terkait pencalonan Gibran sebagai cawapres Prabowo melawan hukum.
Baca SelengkapnyaBudi Arie enggan menyebutkan partai politik (parpol) mana yang akan dipilih Jokowi sebagai tempat berlabuhnya, setelah dinyatakan bukan kader PDIP.
Baca SelengkapnyaMereka mendesak agar Ketua Umum DPP Projo mengundurkan diri.
Baca Selengkapnya