DPR desak pemerintah selesaikan status tenaga honorer K-2

Merdeka.com - Rapat gabungan antara pemerintah dan DPR menyepakati sejumlah kesimpulan. DPR mendesak pemerintah menyelesaikan status tenaga honorer K-2 yang belum lulus tes sebanyak 438.590 orang sesuai ketentuan Undang-Undang.

"Pemerintah akan menyelesaikan status tenaga honorer K2 yang belum lulus tes sebanyak 438.590 orang sesuai dengan ketentuan yang berlaku," kata Wakil Ketua DPR Utut Adianto membacakan kesimpulan rapat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (4/5).

Utut melanjutkan, DPR dan Pemerintah juga sepakat kembali melakukan rapat gabungan lanjutan pada Senin (23/7) mendatang. Adapun agenda pembahasan dalam rapat tersebut adalah penyelesaian tenaga honorer K-2.

"DPR dan pemerintah sepakat akan melakukan rapat kerja gabungan lanjutan pada hari Senin, 23 Juli 2018 dengan agenda Tahapan Penyelesaian Tenaga Honorer K-2 dan akan mengundang juga Menteri Pertanian, Menteri Kelautan dan Perikanan dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan," jelasnya.

Dalam rapat tersebut, Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Syafruddin menjelaskan pihaknya dalam berbagai kesempatan mengawal laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Hal itu dilakukan pasca keluarnya PP Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil.

"Total APBD provinsi maupun kabupaten/kota mencapai Rp1.100 triliun dengan rincian dari provinsi sebanyak Rp400 triliun dan dari kabupaten/kota sebanyak Rp700 triliun. 40 persen dari Rp1.100 triliun itu untuk belanja pegawai," terangnya.

Kemendagri juga telah menghitung karena setiap tahun selalu mengantisipasi tidak kekurangan anggaran jika ada pengangkatan K2 sebagai PNS. Karena akan membebani APBD sekitar Rp 8,4 triliun untuk satu tahun anggaran sehingga untuk antisipasinya. Kemendagri sudah memandu di pembuatan APBD setiap tahun untuk menjadi perhatian di daerah.

"Memang di daerah pelibatan non-pns bukan hanya honorer yang diangkat sebelum 2005, tapi dimungkinkan daerah merekrut tenaga ahli tetapi ini sifatnya hanya tahunan," tandas Syafruddin.