Follow
DPR Didesak Tunda Bahas RUU Kontroversial hingga Pandemi Covid-19 Berakhir
Merdeka.com - Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan meminta DPR menunda rapat paripurna yang rencananya digelar hari ini. Melaksanakan rapat paripurna di tengah pandemi Covid-19 dinilai mengamputasi aspirasi masyarakat.
Apalagi sejumlah RUU krusial yang menyangkut masyarakat luas akan dibahas dalam rapat paripurna ini yakni RUU Mahkamah Konstitusi, RUU ASN, RUU KUHP dan RUU Pemasyarakatan.
"Di tengah status darurat kesehatan seperti saat ini (menggelar rapat paripurna) merupakan sebuah tindakan yang tidak patut, mengamputasi aspirasi masyarakat dan tindakan elitis yang tidak mempertimbangkan kepentingan masyarakat secara luas," kata Koordinator Peneliti Imparsial, Ardi Manto Adiputra dalam keterangan tertulis, Kamis (2/4).
-
Apa yang DPR sesalkan? 'Yang saya sesalkan juga soal minimnya pengawasan orang tua.'
-
Apa yang diputuskan terkait kehadiran anggota DPR? “Karena memang setelah pemerintah mengumumkan masa pandemi berakhir, jadi di sekitar kantor DPR ini sekarang semua ya kehadiran itu adalah kehadiran fisik,“ ujar dia.
-
Apa imbauan DPR kepada masyarakat? 'Untuk seluruh sivitas akademika dan seluruh masyarakat, jangan takut untuk melapor dan memviralkan kalau mengalami intimidasi dari oknum aparat.
-
Siapa yang DPR minta tindak tegas? Polisi diminta menindak tegas orang tua yang kedapatan mengizinkan anak di bawah umur membawa kendaraan.
-
Apa yang didukung DPR? Mengomentari hal kebijakan itu, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menilai, permasalahan PMI di luar negeri begitu beragam dan membutuhkan pendampingan dari pihak Polri.
-
Bagaimana DPR RI serukan krisis kesehatan di Palestina? Hadir sebagai delegasi Indonesia, Anggota BKSAP DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin turut serukan krisis kesehatan di Palestina. ‘Tidak mungkin kita bicara soal krisis kesehatan tanpa melihat situasi yang terjadi di Palestina. Kita tahu bahwa serangan militer telah menewaskan lebih dari 13.000 warga Palestina, termasuk perempuan, anak-anak, lansia, dan difabel. Bahkan, serangan ini juga menargetkan 4 (empat) rumah sakit besar di Gaza, tak terkecuali rumah sakit Indonesia. Hal ini kemudian memicu lebih dari 50.000 pasien yang tak bisa tertangani secara maksimal, ‘ tegas Puteri dalam Forum Kerja Sama di Wilayah Asia-Pasifik di Bidang Kesehatan Universal, Jumat (25/11).
Ardi juga menyayangkan sikap DPR yang mengabaikan status darurat kesehatan yang sudah disampaikan Presiden Joko Widodo kemarin, Rabu (1/4). Padahal status darurat kesehatan tidak hanya berlaku bagi masyarakat tapi juga anggota dewan.
"Status ini berlaku bagi seluruh warga negara, tidak terkecuali bagi seluruh anggota DPR 2019-2024. Sayangnya, meski saat ini Indonesia sedang mengalami status darurat kesehatan, DPR masih saja akan mengambil keputusan penting yang berimplikasi banyak terhadap kepentingan umum dalam sidang paripurna," ujarnya.
Bila DPR tetap melanjutkan rapat paripurna hari ini, Ardi mendesak para wakil rakyat itu memperhatikan protokol kesehatan dampak virus corona dalam kegiatan berkumpul dan bersosialisi di ruang publik.
Anggota DPR juga harus memastikan metode pembahasan (legislasi, pengawasan dan penganggaran) dengan skema jarak jauh tetap melibatkan publik, menjamin transparansi dan akuntabilitas.
DPR juga harus membahas poin-poin yang relevan saja dengan kondisi tanggap darurat saat ini. Seperti pembahasan Perppu No.1 Tahun 2020 dan Pembahasan RUU Perubahan APBN.
"Menghentikan pembahasan dan pengesahan semua RUU kontroversial, seperti RUU Mahkamah Konstitusi, RUU ASN, RUU KUHP, RUU Pemasyarakatan, dan RUU Cipta Kerja," tegas Ardi.
(mdk/ray)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Awiek tak menyebutkan siapa anggota tersebut. Namun, dia menegaskan bahwa ada anggota yang dilarang datang oleh istrinya.
Baca Selengkapnya
Agenda Paripurna RUU Kesehatan akan diwarnai aksi unjuk rasa tenaga kesehatan dari lima organisasi profesi.
Baca Selengkapnya
Dasco mengimbau kepada massa aksi agar menjaga kondusivitas dalam melakukan unjuk rasa.
Baca Selengkapnya
Rapat tersebut menghasilkan keputusan setuju atas RUU Pilkada sehingga layak untuk dibawa ke rapat paripurna yang dijadwalkan pada Kamis ini.
Baca Selengkapnya
Masinton Pasaribu menemui para demonstran dalam aksi kawal putusan Mahkamah Konstitusi
Baca Selengkapnya
Mereka menuntut DPR untuk menunda pembahasan RUU Kesehatan dalam Omnibus Law.
Baca Selengkapnya
Mahfud menilai adanya riak-riak setelah pengesahaan RUU menjadi UU merupakan hal yang lumrah. Dia menyebut akan ada pihak yang setuju dan tidak.
Baca Selengkapnya
Gambar lambang Burung Garuda berlatar biru dengan tulisan 'Peringatan Darurat' membanjiri media sosial. Apa maknanya?
Baca Selengkapnya
Pengesahan RUU Kesehatan ini disetujui enam fraksi. Sementara, Fraksi PKS dan Fraksi Demokreat menolak. Berikut foto-fotonya:
Baca Selengkapnya
DPR bisa saja mengesahkan RUU Pilkada menjadi undang-undang tanpa sepengetahuan publik.
Baca Selengkapnya
Presiden Jokowi berharap Indonesia tidak lagi kekurangan tenaga dokter spesialis.
Baca Selengkapnya
Dasco mengatakan, DPR akan selalu tunduk dengan aturan dana tata tertib rapat paripurna demi terciptanya keputusan yang demokratis.
Baca Selengkapnya