DPR, DPD & pemerintah sepakat 40 RUU masuk Prolegnas 2016
Merdeka.com - Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR, Supratman Andi Agtas, menegaskan ada 40 RUU yang berhasil disepakati dalam Rakor dengan DPD dan Menkum HAM. 40 RUU itu dipastikan masuk Prolegnas 2016.
"Dari 40 itu kalau tidak salah 25 menjadi usulan inisiatif DPR, 12 usulan pemerintah, 3 usulan DPD," kata Supratman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (25/1).
Selain itu menurut Politikus Partai Gerindra tersebut, ada 32 undang-undang yang masuk dalam waiting list. Jika ada undang-undang yang berhasil jadi dalam daftar Prolegnas, maka sisi waiting list tersebut bisa ditambahkan secara langsung.
-
Apa usulan Baleg DPR tentang DKJ? Baleg DPR mengusulkan agar Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi ibu kota legislasi.
-
Kapan Petisi 50 dibacakan di DPR? Tepat pada tanggal 13 Mei 1980, petisi ungkapan keprihatinan itu dibacakan di depan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan tujuan untuk meyakini para wakil rakyat untuk meminta penjelasan apa maksud dari pernyataan sang presiden.
-
Aturan apa yang DPR dorong? Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni mendorong Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) untuk membuat aturan yang bisa mencegah terjadinya kasus pelecehan seksual di kalangan aparatur sipil negara (ASN).
-
Bagaimana usulan Baleg DPR soal DKJ di sampaikan? Mulanya, Awiek menyoroti Daftar Inventaris Masalah (DIM) RUU DKJ Nomor 572 terkait pemindahan status ibu kota ke IKN.
-
Apa yang didukung DPR? Mengomentari hal kebijakan itu, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menilai, permasalahan PMI di luar negeri begitu beragam dan membutuhkan pendampingan dari pihak Polri.
-
Apa yang diapresiasi oleh DPR? Mengomentari hal itu, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni ikut mengapresiasi.
"Kemudian ada 169 yang masuk dalam long list dari 2015-2019, tadinya 160 sekarang ada ketambahan 9," tuturnya.
Sebanyak 40 undang-undang yang masuk dalam Prolegnas itu akan ditawarkan dalam sidang paripurna. Sejauh ini menurut Supratman, pimpinan DPR tengah membahas kapan tepatnya akan dilangsungkan sidang paripurna.
Supratman juga menegaskan bahwa partainya masih menolak revisi UU KPK. "Khusus yang berkaitan dengan undang-undang KPK, Partai Gerindra masih keberatan kalau itu dilakukan revisi. Karena menurut teman-teman undang-undang KPK saat ini masih cukup relevan menjawab tantangan memberantas tindak pidana korupsi," jelasnya.
Sedangkan terkait revisi Undang-undang No 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Baleg mengaku belum dapat poin penting yang akan dirubah oleh pemerintah. Sebab sebagai pengusul, pemerintah belum menyampaikan draft perubahan.
"Belum dapat draft RUU-nya. Tapi kan kita serahkan nanti kalau Bamus mengatakan bahwa ini diserahkan kepada baleg untuk membahas, ya itu akan lebih bagus," pungkasnya.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Kemudian prolegnas yang telah disepakati itu akan dibahas dalam rapat paripurna dalam waktu dekat.
Baca SelengkapnyaTerdapat 41 RUU dan 5 daftar RUU kumulitif terbuka yang masuk dalam daftar prolegnas prioritas 2025.
Baca SelengkapnyaSembilan fraksi telah menyampaikan pendapatnya masing-masing atas keempat RUU.
Baca SelengkapnyaDPR RI dan pemerintah menyepakati Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) dibawa ke Rapat Paripurna untuk disahkan.
Baca SelengkapnyaDPR menyetujui RUU Dewan Pertimbangan Presiden menjadi RUU inisiatif DPR.
Baca SelengkapnyaDari daftar RUU yang diusulkan masuk Prolegnas Prioritas 2025, tak ada RUU Perampasan Aset.
Baca SelengkapnyaAnggota DPR menyuarakan setuju terkait RUU Kementerian Negara, RUU TNI dan RUU Polri.
Baca SelengkapnyaDari taget 39 RUU Progelnas, DPR hanya dapat merampungkan 23.
Baca SelengkapnyaRapat paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Fraksi NasDem Rachmat Gobel.
Baca SelengkapnyaRUU Kementerian Negara, RUU TNI dan RUU Polri Resmi jadi Inisiatif DPR
Baca SelengkapnyaDraf akan diserahkan terlebih dahulu kepada pimpinan DPR untuk masuk dalam rapat paripurna.
Baca SelengkapnyaDPR Akui Revisi UU Kementerian bakal Bahas Penambahan Jumlah Menteri jadi 40
Baca Selengkapnya