Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

DPR, DPD & pemerintah sepakat 40 RUU masuk Prolegnas 2016

DPR, DPD & pemerintah sepakat 40 RUU masuk Prolegnas 2016 Rapat Paripurna bahas UU MD3. ©2014 merdeka.com/muhammad luthfi rahman

Merdeka.com - Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR, Supratman Andi Agtas, menegaskan ada 40 RUU yang berhasil disepakati dalam Rakor dengan DPD dan Menkum HAM. 40 RUU itu dipastikan masuk Prolegnas 2016.

"Dari 40 itu kalau tidak salah 25 menjadi usulan inisiatif DPR, 12 usulan pemerintah, 3 usulan DPD," kata Supratman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (25/1).

Selain itu menurut Politikus Partai Gerindra tersebut, ada 32 undang-undang yang masuk dalam waiting list. Jika ada undang-undang yang berhasil jadi dalam daftar Prolegnas, maka sisi waiting list tersebut bisa ditambahkan secara langsung.

‎"Kemudian ada 169 yang masuk dalam long list dari 2015-2019, tadinya 160 sekarang ada ketambahan 9," tuturnya.

Sebanyak 40 undang-undang yang masuk dalam Prolegnas itu akan ditawarkan dalam sidang paripurna. Sejauh ini menurut Supratman, pimpinan DPR tengah membahas kapan tepatnya akan dilangsungkan sidang paripurna.

Supratman juga menegaskan bahwa partainya masih menolak revisi UU KPK. ‎"Khusus yang berkaitan dengan undang-undang KPK, Partai Gerindra masih keberatan kalau itu dilakukan revisi. Karena menurut teman-teman undang-undang KPK saat ini masih cukup relevan menjawab tantangan memberantas tindak pidana korupsi," jelasnya.

Sedangkan terkait revisi Undang-undang No 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Baleg mengaku belum dapat poin penting yang akan dirubah oleh pemerintah. Sebab sebagai pengusul, pemerintah belum menyampaikan draft perubahan.

"Belum dapat draft RUU-nya. Tapi kan kita serahkan nanti kalau Bamus mengatakan bahwa ini diserahkan kepada baleg untuk membahas, ya itu akan lebih bagus," pungkasnya.

(mdk/lia)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Diusulkan DPR, Tax Amnesty Bakal Ada Lagi Tahun 2025
Diusulkan DPR, Tax Amnesty Bakal Ada Lagi Tahun 2025

Kemudian prolegnas yang telah disepakati itu akan dibahas dalam rapat paripurna dalam waktu dekat.

Baca Selengkapnya
DPR Setujui 41 RUU Prolegnas Prioritas 2025, Ini Daftarnya
DPR Setujui 41 RUU Prolegnas Prioritas 2025, Ini Daftarnya

Terdapat 41 RUU dan 5 daftar RUU kumulitif terbuka yang masuk dalam daftar prolegnas prioritas 2025.

Baca Selengkapnya
Revisi UU Kementerian Negara, Keimigrasian, TNI dan Polri Jadi Inisiatif DPR
Revisi UU Kementerian Negara, Keimigrasian, TNI dan Polri Jadi Inisiatif DPR

Sembilan fraksi telah menyampaikan pendapatnya masing-masing atas keempat RUU.

Baca Selengkapnya
DPR RI dan Pemerintah Sepakati RUU DKJ Disahkan di Paripurna
DPR RI dan Pemerintah Sepakati RUU DKJ Disahkan di Paripurna

DPR RI dan pemerintah menyepakati Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) dibawa ke Rapat Paripurna untuk disahkan.

Baca Selengkapnya
RUU Wantimpres Disahkan jadi Inisiatif DPR
RUU Wantimpres Disahkan jadi Inisiatif DPR

DPR menyetujui RUU Dewan Pertimbangan Presiden menjadi RUU inisiatif DPR.

Baca Selengkapnya
Tak Ada RUU Perampasan Aset, Ini Daftar Lengkap Prolegnas 2025 yang Diusulkan DPR
Tak Ada RUU Perampasan Aset, Ini Daftar Lengkap Prolegnas 2025 yang Diusulkan DPR

Dari daftar RUU yang diusulkan masuk Prolegnas Prioritas 2025, tak ada RUU Perampasan Aset.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Teriakan Kompak DPR Setujui Aturan Tambah Kementerian Negara
VIDEO: Teriakan Kompak DPR Setujui Aturan Tambah Kementerian Negara

Anggota DPR menyuarakan setuju terkait RUU Kementerian Negara, RUU TNI dan RUU Polri.

Baca Selengkapnya
DPR Sahkan 23 RUU Dalam Setahun, Dinilai Bukti Capaian Kinerja Wakil Rakyat Rendah
DPR Sahkan 23 RUU Dalam Setahun, Dinilai Bukti Capaian Kinerja Wakil Rakyat Rendah

Dari taget 39 RUU Progelnas, DPR hanya dapat merampungkan 23.

Baca Selengkapnya
DPR Gelar Rapat Paripurna, 228 Anggota Izin dan 64 Hadir
DPR Gelar Rapat Paripurna, 228 Anggota Izin dan 64 Hadir

Rapat paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Fraksi NasDem Rachmat Gobel.

Baca Selengkapnya
RUU Kementerian Negara, RUU TNI dan RUU Polri Resmi jadi Inisiatif DPR
RUU Kementerian Negara, RUU TNI dan RUU Polri Resmi jadi Inisiatif DPR

RUU Kementerian Negara, RUU TNI dan RUU Polri Resmi jadi Inisiatif DPR

Baca Selengkapnya
Baleg DPR Tunggu Supres RUU Kementerian Negara
Baleg DPR Tunggu Supres RUU Kementerian Negara

Draf akan diserahkan terlebih dahulu kepada pimpinan DPR untuk masuk dalam rapat paripurna.

Baca Selengkapnya
DPR Akui Revisi UU Kementerian bakal Bahas Rencana Prabowo Tambah Jumlah Menteri jadi 40
DPR Akui Revisi UU Kementerian bakal Bahas Rencana Prabowo Tambah Jumlah Menteri jadi 40

DPR Akui Revisi UU Kementerian bakal Bahas Penambahan Jumlah Menteri jadi 40

Baca Selengkapnya