DPR dukung Menhan bangun pangkalan militer di Laut China Selatan

Merdeka.com - Wakil Ketua Komisi I DPR Tantowi Yahya mendukung langkah Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu yang memprioritaskan Anggaran tahun 2016 untuk pembangunan landasan pesawat di pulau terluar sekitar Laut China Selatan. Pembangunan tersebut, kata dia, diperlukan guna memudahkan mobilitas TNI untuk menjaga wilayah yang disebut rawan konflik itu.

"Itu upaya antisipatif kalau diwilayah itu terjadi konflik yang tidak diuntungkan kita. Karena ada pendapat ahli bahwa wilayah yang berpotensi terjadi kerusuhan dunia di Laut Cina Selatan ketika Tiongkok bentrok dengan negara lain seperti Amerika misalnya. Itu berada di beranda kita. Kita harus siap," kata Tantowi di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (22/9).

Dalam RAPBN tahun 2016 Kemenhan yang semula berjumlah Rp 102 triliun kini turun menjadi sekitar Rp 90 Triliun itu juga akan diperuntukkan untuk membangun pangkalan militer. Namun, anggaran tersebut, kata Tantowi, sesungguhnya jauh dari kata ideal.

"Apa yang diusulkan Kemenhan jauh dari kategori ideal dalam rangka pertahankan keamanan, tapi sesuai kemampuan APBN," ujarnya.

Apalagi, Politikus Golkar ini menilai usulan pembangunan pangkalan militer di Kepulauan Natuna yang berbatasan dengan Laut China Selatan bukanlah sebuah upaya provokatif terhadap negara lain. Namun, sebagai wujud peningkatan menjaga pertahanan negara.

"Kemudian juga kalau penjelasan dari penjelasan Kemenhan kemarin itu kan soal pelatihan rakyat yang ada di situ dalam rangka bela negara, tapi itu harus ada payung hukumnya. Tapi penjelasan Menhan logis, karena wilayah itu jauh sekali. Payung hukumnya nanti UU bela negara," tukasnya.

Sebelumnya, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu menyebut anggaran pihaknya untuk tahun 2016 akan diprioritaskan untuk membangun landasan pesawat terbang di Pulau terluar sekitar Laut China Selatan. Pembangunan landasan tersebut, kata dia, guna memudahkan mobilitas TNI menjaga daerah tersebut yang ia sebut rawan terjadi konflik.

"Kita perlu landasan baru. Penting. Landasan yang sudah ada perlu diperbaiki," kata Ryamizard usai rapa tertutup dengan Komisi I DPR, Senin (21/9).

Anggaran tang diperuntukkan untuk Kementerian Pertahanan, lanjut dia, juga akan digunakan untuk membeli alutsista yang baru. Di antaranya untuk pembelian kapal selam dan juga pesawat sukhoi.

"Sukhoi kita akan ganti, sudah 45 tahun sesuai dengan perintah Presiden. Perintah presiden beli juga beli baru kapal selam. Kita sudah jajaki sebelum beli, kapal selam Rusia itu paling lama menyelam, paling dalam selamnya dan bisa tembak dari dalam laut," ujarnya.