Follow
'DPR harus bantu pemerintah atasi krisis bukan minta tunjangan naik'
Merdeka.com - Ketua DPP Partai NasDem Martin Manurung menilai permintaan kenaikan tunjangan anggota DPR tidak tepat. Sebab, kata dia, saat ini ekonomi Indonesia sedang tertekan akibat goncangan perekonomian global.
"Pada kondisi ini, justru anggota DPR RI harus membantu negara dengan realokasi pengeluaran negara yaitu menekan pengeluaran yang belum mendesak dan fokus pada pengeluaran yang penting bagi ketahanan ekonomi nasional," ujar Martin di Jakarta, Rabu (16/9).
Menurut Ketua Umum DPP Garda Pemuda NasDem itu, tunjangan DPR tentu bukan jenis pengeluaran yang mendesak dari sisi alokasi. "Apabila ingin menjalankan kebijakan yang counter-cyclical (melawan siklus krisis) yang seharusnya naik justru gaji PNS dan TNI/Polri agar dapat menambah daya beli masyarakat sehingga bisa membantu ekonomi dari sisi permintaan," ujarnya.
-
Apa yang didukung DPR? Mengomentari hal kebijakan itu, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menilai, permasalahan PMI di luar negeri begitu beragam dan membutuhkan pendampingan dari pihak Polri.
-
Kenapa DPR setuju tambah anggaran Kemensos? Dukungan wakil rakyat tidak lepas dari berbagai upaya nyata pengentasan kemiskinan dan masalah sosial lainnya melalui program unggulan dan respon cepat.
-
Aturan apa yang DPR dorong? Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni mendorong Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) untuk membuat aturan yang bisa mencegah terjadinya kasus pelecehan seksual di kalangan aparatur sipil negara (ASN).
-
Apa yang DPR sesalkan? 'Yang saya sesalkan juga soal minimnya pengawasan orang tua.'
-
Kenapa Anggota DPR periode 2024-2029 tidak mendapat Rumah Jabatan? Kondisi rumah yang sudah tua dengan anggaran pemeliharannya sudah tidak balance, dan kalau dalam bentuk tunjangankan lebih fleksible,' kata Indra, saat dihubungi merdeka.com.
-
Kenapa DPR ingin Kemenpan RB buat aturan khusus? 'KemenPAN-RB harus segera membuat aturan spesifik demi menghadirkan ruang kerja yang aman bagi para ASN. Aturan-aturan ini penting agar pelecehan yang sebelumnya seringkali dianggap lazim, bisa diberantas dan dicegah. Kita tidak mau lagi ada ruang abu-abu dalam kasus pelecehan ini,' ujar Sahroni dalam keterangan, Senin (25/3).
Martin mengatakan anggota DPR RI periode ini sebenarnya dibekali dengan penambahan fasilitas dan jumlah tenaga ahli yang membantunya melaksanakan tugas. Wajar bila publik menginginkan peningkatan kinerja Anggota DPR RI.
"Anggota DPR RI juga perlu membuktikan kinerjanya sebagai legislator. Selama lebih-kurang 1 tahun menjabat, tentu masih terlalu dini untuk menilai kinerja. Karena itu, menurut saya, sebaiknya rencana kenaikan tunjangan anggota DPR RI tersebut dibatalkan," tutupnya.
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Anggota Komisi VI DPR Herman Khaeoron menanggapi masukan masyarakat terkait iuran Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera)
Baca Selengkapnya
Sekjen DPR Indra Iskandar mengatakan sebagian besar rumah dinas anggota dewan kini sudah tak layak huni. Baik yang di daerah Kalibata maupun Ulujami.
Baca Selengkapnya
PKB paham pemerintah butuh penguatan APBN, namun situasi ekonomi sekarang belum tepat.
Baca Selengkapnya
Hasto menyebut pemerintah semestinya mendengarkan aspirasi rakyat terhadap aturan sebelum diterapkan.
Baca Selengkapnya
Walaupun begitu, sejauh ini dia belum menyebut nominal tunjangan rumah dinas yang akan diberikan dan otomatis menambah gaji para Anggota DPR RI tersebut.
Baca Selengkapnya
Tunjangan itu akan masuk dalam komponen gaji tiap bulan semua anggota.
Baca Selengkapnya
Puan memastikan kebijakan fiskal APBN Tahun Anggaran 2025 untuk menyediakan ruang fiskal bagi pemerintahan berikutnya.
Baca Selengkapnya
Anggota DPR akan mendapatkan tunjangan perumahan yang mulai berlaku sejak mereka dilantik sebagai anggota dewan terpilih pada 1 Oktober lalu.
Baca Selengkapnya
Puan mengatakan PDIP tetap mendukung jalannya pemerintahan Prabowo, meski tidak menempatkan kader di kabinet.
Baca Selengkapnya
Tunjangan yang diberikan kepada pegawai Bawaslu berbasis dengan capaian kinerja pegawai.
Baca Selengkapnya
Disertasinya berjudul ‘Telaah Kebijakan Publik atas Peran DPR Mengintegrasikan Kebijakan Fiskal dan Moneter Dalam Postur APBN untuk Penanganan Pandemi Covid-19.
Baca Selengkapnya
Indra menyebut besaran dana tunjangan perumahan untuk anggota DPR masih dikonsultasikan.
Baca Selengkapnya