Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

DPR Kaji Usulan PBNU Soal Presiden Kembali Dipilih MPR

DPR Kaji Usulan PBNU Soal Presiden Kembali Dipilih MPR Puan Maharani Keliling Ruang-Ruang di DPR. ©Liputan6.com/Delvira Hutabarat

Merdeka.com - Ketua DPR Puan Maharani enggan menyatakan sikap terkait usulan PBNU bahwa presiden dipilih lagi oleh MPR. Dia mengatakan, terkait sistem pemilihan presiden sampai kepala daerah masih dikaji oleh komisi pemerintahan DPR.

"Itu akan dibahas di komisi II. Wacana tersebut kan masih menjadi satu wacana, yang harus kita lihat itu kajiannya. Apakah kita kembali ke belakang mundur, apakah itu akan ada manfaat dan faedahnya ke depan," ujar Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (28/11).

Puan menilai selama penyelenggaraan pemilu langsung sudah berjalan dengan baik. Namun dia mengakui ada beberapa kasus yang dalam penyelenggaraan tidak berjalan baik dan lancar.

"Tapi kan kita sudah melakukan pemilu langsung ini berkali kali, dan kita sudah apa namanya berjalan dengan baik dan lancar. Walau ada case by case yg tidak sesuai harapan kita itu bukan berarti pemilu tidak berjalan baik dan lancar," ujarnya.

Serahkan Pembahasan ke Komisi II

Puan enggan menyatakan sikap karena belum ada keputusan resmi dari DPR. Dia menyerahkan pembahasan di Komisi II.

"Ini masalahnya bukan menurut saya, ini akan jadi satu keputusan lembaga, saya ga bisa mengatakan pendapat saya. Ini masih proses pembahasan di komisi II," kata Puan.

Usulan PBNU Soal Pilpres

Pimpinan MPR menemui Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siradj di Kantor PBNU, Jakarta Pusat, Rabu (27/11). Ketua MPR Bambang Soesatyo atau Bamsoet serta pimpinan lain hadir sekitar pukul 14.00 WIB hingga pukul 16.30 WIB.

Dalam pertemuan tersebut membicarakan wacana amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Dan PBNU sepakat terkait hal tersebut merujuk pada Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama PBNU di Pondok Pesantren Kempek, Cirebon pada 2012.

"Tentang pemilihan Presiden kembali MPR, itu keputusan munas NU di Kempek, Cirebon 2012. Kiai-kiai sepuh, waktu ada Kiai sahal pas mah hidup, Kiai Mustofa Bisri, menimbang mudharot dan manfaat, Pilpres langsung itu hight cost, terutama cost sosial," kata Said usai melakukan pertemuan bersama Bamsoet di Kantornya, Jakarta Pusat, Rabu (27/11).

(mdk/ray)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Apresiasi Pemilu Berjalan Damai, PBNU Minta Pihak Tak Puas Hasil Tempuh Jalur Hukum
Apresiasi Pemilu Berjalan Damai, PBNU Minta Pihak Tak Puas Hasil Tempuh Jalur Hukum

PBNU tidak melihat adanya potensi-potensi masalah yang berarti selama Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya
Prabowo Tak Masalah Ada Gugatan Pilkada 2024: Itu Bagian Demokrasi
Prabowo Tak Masalah Ada Gugatan Pilkada 2024: Itu Bagian Demokrasi

Prabowo mengatakan hal biasa apabila nantinya ada pihak yang tak puas dan menggugat hasil Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya
Puan Singgung Sidang Sengketa Pemilu 2024: Hendaknya MK jadi Jalan Menyempurnakan Demokrasi
Puan Singgung Sidang Sengketa Pemilu 2024: Hendaknya MK jadi Jalan Menyempurnakan Demokrasi

"Sedang berlangsung saat ini di Mahkamah Konstitusi hendaknya menjadi jalan dalam menyempurnakan demokrasi di Indonesia," kata Puan

Baca Selengkapnya
Di Depan Jokowi, Puan: Semua Cara Dilakukan untuk Dapatkan Suara Rakyat
Di Depan Jokowi, Puan: Semua Cara Dilakukan untuk Dapatkan Suara Rakyat

Di depan Jokowi, Puan menyinggung soal pelaksanaan Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya
Klaim Pemilu 2024 Lebih Baik dari Sebelumnya, Gerindra Anggap Tidak Perlu Hak Angket DPR
Klaim Pemilu 2024 Lebih Baik dari Sebelumnya, Gerindra Anggap Tidak Perlu Hak Angket DPR

Gerindra menilai hak angket itu tidak perlu dilakukan apalagi baru sebatas wacana.

Baca Selengkapnya
Sidang Perdana di PTUN, PDIP Beberkan Sederet Pelanggaran KPU Loloskan Pencalonan Gibran di Pilpres 2024
Sidang Perdana di PTUN, PDIP Beberkan Sederet Pelanggaran KPU Loloskan Pencalonan Gibran di Pilpres 2024

Kendati menggugat proses pencalonan Gibran ke PTUN, PDIP menghormati keputusan MK yang menolak semua gugatan hasil Pilpres 2024 kubu capres-cawapres 01 dan 03.

Baca Selengkapnya
Paripurna DPR, Puan Singgung Pilkada Harus Jujur hingga Netralitas Aparat
Paripurna DPR, Puan Singgung Pilkada Harus Jujur hingga Netralitas Aparat

Puan menyinggung soal proses pelaksanaan Pilkada 2024 hingga isu PHK massal yang terjadi belakangan di Indonesia.

Baca Selengkapnya
PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDIP: MPR Punya Sikap untuk Tidak Lantik Prabowo-Gibran
PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDIP: MPR Punya Sikap untuk Tidak Lantik Prabowo-Gibran

Namun, menurut Gayus, dinamika dalam hukum bersifat luas.

Baca Selengkapnya
Puan Imbau Anggota Dewan Untuk Selalu Sempurnakan Praktik Berdemokrasi
Puan Imbau Anggota Dewan Untuk Selalu Sempurnakan Praktik Berdemokrasi

Puan mengimbau anggota dewan agar dapat bekerja bersama membangun kelembagaan DPR RI yang berintegritas.

Baca Selengkapnya
Sidang Paripurna, PDIP dan PKB Minta Pimpinan DPR Serius Sikapi Wacana Hak Angket Pemilu
Sidang Paripurna, PDIP dan PKB Minta Pimpinan DPR Serius Sikapi Wacana Hak Angket Pemilu

Sebab, dia menilai saat ini pengawasan DPR RI pada Pemilu 2024 tak ada marwahnya.

Baca Selengkapnya
Puan Ingatkan Pilkada Jurdil dan Aparat Netral: Rakyat Harus Merdeka Memilih
Puan Ingatkan Pilkada Jurdil dan Aparat Netral: Rakyat Harus Merdeka Memilih

Dia berharap pesta demokrasi rakyat yang akan berlangsung serentak di 37 provinsi dan 508 kabupaten/kota itu dapat berjalan dengan aman dan lancar.

Baca Selengkapnya
Pentingnya Jaga Kondusifitas Setelah Pemilu
Pentingnya Jaga Kondusifitas Setelah Pemilu

Usulan hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan Pemilu 2024 yang disuarakan di DPR

Baca Selengkapnya