Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

DPR lebih baik urusi kepentingan rakyat daripada lemahkan KPK

DPR lebih baik urusi kepentingan rakyat daripada lemahkan KPK Ilustrasi KPK. ©2014 Merdeka.com

Merdeka.com - Partai Nasdem menilai masih banyak pekerjaan yang lebih penting dilakukan pemerintah dan anggota DPR ketimbang membahas RUU KUHP dan RUU KUHAP yang kini sedang digodok.

"Seharusnya fokus daripada seluruh upaya kerja besar kita ini menimbulkan polemik dan membuang energi. Jadi untuk apa ada RUU kalau memang menimbulkan kontroversi baru," kata Ketua Umum Nasdem Surya Paloh di GBK Senayan, Jakarta, Jumat (21/2).

Paloh mengatakan, dengan sisa masa pemerintahan yang kurang dari setahun lagi sebaiknya konsentrasi DPR lebih difokuskan kepada masalah yang lebih memikirkan rakyat.

"Kita optimalkan dulu, kita selesaikan mungkin nanti ada pemerintahan baru ke depan ada anggota dewan kita yang terpilih ke depan, duduk lebih tenang, berpikir, mengkaji apa yang kurang, itu yang kita perbaiki," ujarnya.

Paloh menegaskan secara langsung lebih setuju jika wacana merevisi RUU itu ditunda, mengingat hingga saat ini wacana itu menimbulkan polemik yang semakin panjang

"Saya pikir bagus untuk ditunda, kenapa tidak ya. Tidak ada yang perlu seakan akan kita akan kehilangan semuanya jika tidak menyelesaikan RUU menjadi UU dalam satu bulan ini. Masih banyak urgensi yang lain," tandasnya.

Sebelumnya pembahasan RUU KUHP dan RUU KUHAP yang kini masih dibahas di DPR menuai banyak komentar dari beberapa pihak. Pasalnya pembahasan 2 RUU tersebut dinilai akan mengamputasi kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dalam revisi KUHP dan KUHAP, beberapa kewenangan KPK yang dilemahkan antara lain soal penyadapan harus seizin hakim, dan pencabutan kewenangan penyelidikan. (mdk/ian)

Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
RUU Penyiaran, NasDem Harap Masyarakat Proaktif Beri Masukkan
RUU Penyiaran, NasDem Harap Masyarakat Proaktif Beri Masukkan

RUU Penyiaran berawal dari sebuah persaingan politik antara lembaga berita melalui platform teresterial versus jurnalism platform digital.

Baca Selengkapnya
Koalisi Masyarakat Sipil Minta DPR Setop Revisi UU Polri, Ini Alasannya
Koalisi Masyarakat Sipil Minta DPR Setop Revisi UU Polri, Ini Alasannya

Koalisi Masyarakat Sipil Minta DPR Setop Revisi UU Polri, Ini Alasannya

Baca Selengkapnya
Dewan Pers Sebut KPI Produk Politik, Tak Tepat Urus Sengketa Jurnalistik
Dewan Pers Sebut KPI Produk Politik, Tak Tepat Urus Sengketa Jurnalistik

Anggota Dewan Pers Yadi Hendriana menyebut, ada perbedaan mendasar antara KPI dengan Dewan Pers

Baca Selengkapnya
Untung Tak Disahkan, RUU Pilkada Bakal Ciptakan Dinasti Politik dan Kantung Kemiskinan di Daerah
Untung Tak Disahkan, RUU Pilkada Bakal Ciptakan Dinasti Politik dan Kantung Kemiskinan di Daerah

Arman bersyukur DPR bakal mengikuti putusan MK untuk ajang kontestasi 27 Agustus mendatang.

Baca Selengkapnya
Ini Pesan KPK untuk Anggota DPR Periode 2024-2029
Ini Pesan KPK untuk Anggota DPR Periode 2024-2029

RUU Perampasan Aset sempat jalan di tempat pada Komisi III DPR periode 2019-2024.

Baca Selengkapnya
Soal Revisi UU KPK, Hasto: Sampai Sekarang KKN Semakin Merajalela
Soal Revisi UU KPK, Hasto: Sampai Sekarang KKN Semakin Merajalela

Dia pun menyinggung soal Singapura yang bisa maju berkat supremasi hukum.

Baca Selengkapnya
PDIP: Kalau UU Polri Disahkan, Kebebasannya Tidak Ada
PDIP: Kalau UU Polri Disahkan, Kebebasannya Tidak Ada

PDIP menyatakan Revisi UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia akan berdampak pada kebebasan publik.

Baca Selengkapnya
Capim Michael Rolandi Setuju Ada Revisi UU KPK, Ini Alasannya
Capim Michael Rolandi Setuju Ada Revisi UU KPK, Ini Alasannya

Ketika KPK yang sekarang berada dalam rumpun eksekutif, kata Michael, hal itu membuat independensi secara kelembagaan hanya di rumpun eksekutif saja.

Baca Selengkapnya
Mahfud MD Bicara Revisi UU KPK: Kita Pelajari, Mungkin Agak Lemah
Mahfud MD Bicara Revisi UU KPK: Kita Pelajari, Mungkin Agak Lemah

Mahfud MD menjawab pertanyaan soal revisi UU KPK bila terpilih bersama Ganjar menjadi Presiden dan Wakil Presiden.

Baca Selengkapnya
LIVE VIDEO: DPR Panas Cecar Dewas KPK Sampai Disebut 'Macan Ompong'
LIVE VIDEO: DPR Panas Cecar Dewas KPK Sampai Disebut 'Macan Ompong'

Rapat kali ini membahas terkait evaluasi fungsi pengawasan terhadap internal KPK.

Baca Selengkapnya
FOTO: Situasi Gedung Sekretariat DPR saat Digeledah KPK, Pengamanan Ketat Bersenjata
FOTO: Situasi Gedung Sekretariat DPR saat Digeledah KPK, Pengamanan Ketat Bersenjata

Hingga berita ini ditulis, penggeledahan masih berlangsung

Baca Selengkapnya
VIDEO: Pesan Tegas Mahfud ke Pemerintahan Prabowo-Gibran Bikin KPK Garang Lagi
VIDEO: Pesan Tegas Mahfud ke Pemerintahan Prabowo-Gibran Bikin KPK Garang Lagi

Di pemerintahan selanjutnya, Mahfud meminta aturan terkait KPK dikembalikan lagi

Baca Selengkapnya