DPR Minta Calon Kepala Otorita Pastikan Ibu Kota Negara Tak Jadi Proyek Mangkrak
Merdeka.com - Presiden Joko Widodo harus menunjuk Kepala Otorita Ibu Kota Negara dalam waktu dua bulan setelah undang-undangnya disahkan. Wakil Ketua Komisi II DPR RI Saan Mustopa meminta siapapun orang yang ditunjuk Jokowi harus bisa memastikan proyek pemindahan ibu kota negara tidak mangkrak.
"(Calon kepala otorita) mampu mewujudkan ibu kota baru ini kan menjadi terlaksana dan jangan sampai menjadi proyek mangkrak lah itu yang paling penting," ujar Saan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (24/1).
Saan juga meminta calon kepala otorita mampu menjalankan undang-undang. Terkait nama, Saan menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Joko Widodo menunjuk siapa yang paling pas.
-
Siapa yang usulkan gubernur Jakarta ditunjuk presiden? Ketua Badan Musyawarah Suku (Bamus) Betawi 1982 Zainuddin alias Haji Oding mengungkapkan, rencana gubernur Jakarta ditunjuk oleh Presiden usai Ibu Kota berpindah ke Nusantara merupakan usulan Ketua Majelis Amanah Persatuan Kaum Betawi.
-
Siapa yang dipilih di Pilkada? Pilkada adalah proses pemilihan demokratis untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah.
-
Siapa yang dilantik sebagai Presiden? Pada tahun 2024, pelantikan ini akan menjadi penutup dari rangkaian Pemilihan Umum yang telah berlangsung, di mana Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka terpilih sebagai presiden dan wakil presiden.
-
Siapa yang dipilih dalam Pilkada? Pilkada adalah proses di mana masyarakat memilih pemimpin lokal, seperti gubernur, bupati, atau wali kota, yang akan memegang kendali atas pemerintahan daerah mereka selama beberapa tahun ke depan.
-
Bagaimana mekanisme penunjukan Gubernur Jakarta? Mekanisme itu termuat dalam Pasal 10 RUU Daerah Khusus Jakarta (DKJ) yang tengah dibahas DPR.
-
Siapa yang menetapkan calon kepala daerah? KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota telah menetapkan sebanyak 1.553 pasangan calon,
"Nanti kita serahkan ke presiden saja siapa yang paling pas," ujarnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo pernah mengumumkan empat calon Kepala Otorita Ibu Kota Negara. Empat itu adalah, Bambang Brodjonegoro yang pernah menjabat sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, mantan Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas, dan Dirut Utama PT Wijaya Karya Tumiyana.
"Jadi untuk otoritas Ibukota negara kita memang akan segara tandatanganin Perpres di mana disitu nanti ada CEO nya. Kandidatnya ada banyak. Yang namanya kandidat memang banyak Pak Bambang Brodjonegoro, Ahok, Tumiyono, Azwar Anaz," kata Jokowi di Veranda, Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Senin 2 Maret 2020.
(mdk/ray)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Dasco menjelaskan, Prabowo tengah mengkaji Keppres itu dan pada saat yang tepat bakal diumumkan.
Baca SelengkapnyaAhok mengungkapkan peniadaan Pilgub merupakan wacana yang sudah lama ia ketahui.
Baca SelengkapnyaMenteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan Gubernur Jakarta tetap dipilih oleh masyarakat
Baca SelengkapnyaJokowi mengatakan dirinya ingin gubernur serta wakil gubernur Jakarta ditentukan melalui mekanisme pemilihan langsung.
Baca SelengkapnyaHeru menjelaskan, pencabutan status ibu kota dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) harus melewati proses yang cukup panjang.
Baca SelengkapnyaJokowi menekankan bahwa Ibu Kota Nusantara (IKN) bukanlah proyeknya.
Baca SelengkapnyaPuan mengatakan keputusan rapat konsultasi antara pimpinan DPR dan fraksi memutuskan Otorita IKN menjadi mitra kerja Komisi II DPR.
Baca SelengkapnyaJokowi menegaskan, pembangunan IKN sekaligus pemindahan ibu kota bukan proyek yang diteken seorang presiden, melainkan sudah menjadi keputusan rakyat.
Baca SelengkapnyaSekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto tegas menolak Gubernur Jakarta nantinya akan ditunjuk langsung oleh Presiden seusai Ibu Kota pindah ke IKN.
Baca SelengkapnyaMendagri Tito Karnavian menegaskan Gubernur DKJ dipilih langsung oleh rakyat bukan ditunjuk Presiden.
Baca SelengkapnyaPolemik Gubernur DKI Ditunjuk Presiden, Baleg DPR: Masih Usulan, Pemerintah Belum Tentu Setuju
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi menyerahkan sepenuhnya pada Prabowo
Baca Selengkapnya