DPR minta KPU buat aturan pergantian calon kepala daerah terlibat korupsi

Merdeka.com - Maraknya calon kepala daerah bermasalah, khususnya tersandung kasus korupsi meresahkan masyarakat, terlebih bagi pemilih nantinya. Menanggapi persoalan itu, Ketua Komisi II DPR RI, Zainudin Amali, mendorong Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mengatur jika ditemukan calon kepala daerah dan wakilnya terlibat kasus korupsi.

Menurut Zainudin, hingga kini belum ada aturan yang memayunginya. Sehingga, diperlukan suatu kebijakan untuk bisa mengantisipasi munculnya kondisi seperti itu. "Itu emang aturannya belum ada yg mengatur itu. Tapi itu harus diatur oleh PKPU. Nah PKPU nya itu belum ada. Jadi memang belum mengantisipasi bagaimana kalau kedua-duanya (bermasalah)," ucap Zainudin, di Gedung Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (2/4).

Politikus Partai Golkar ini mengatakan, jika ditemukan kondisi seperti, maka, partai politik yang mengusungnya berpeluang untuk mengusulkan pasangan calon lain, karena keduanya terhitung telah berhalangan.

"Yang ada (saat ini), adalah salah satu. Kalo sudah itu berarti sudah masuk di pemahaman sudah berhalangan. Kalo dua-duanya sudah berhalangan itu kan? Jadi bisa ada peluang untuk parpol mengusulkan paslon lain," katanya.

Untuk mengantisipasi kondisi yang tidak diinginkan, Zainudin pun menginginkan agar ke depannya terdapat aturan yang dapat mengaturnya. Khususnya, dalam konteks pemilihan kepala daerah.

"Kalo ke depan pasti ya, ke depan pasti memang harus ada perubahan-perubahan terhadap aturan yang ada. Khususnya untuk UU pilkada," pungkasnya.

KPU wacanakan larang caleg mantan napi korupsi

Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggulirkan wacana untuk melarang mantan narapidana korupsi mencalonkan diri dalam pemilu legislatif. Namun wacana itu justru tersandung halangan oleh undang-undang pemilu itu sendiri. Menyadari persoalan itu, Komisioner KPU Wahyu Setiawan mengatakan, ingin melihat bagaimana respons publik terlebih dahulu untuk menyiapkan langkah selanjutnya.

"Kita bekerja kan berdasarkan moral, kita dorong penyelenggara negara yang bersih, ini juga kita merespons apakah akal sehat publik tentang hal itu," ucap Wahyu, di Gedung DPR, Jakarta Selatan, Senin (2/4).

Judicial review (JR) atau uji materi ke Mahkamah Konstitusi menjadi salah satu langkah yang dimungkinkan bagi KPU untuk menyiasati halangan dari undang-undang pemilu yang telah dahulu ada.

"UU-nya kan masih memungkinkan untuk bang napi-bang napi itu jadi caleg, oleh karena itu coba kita wacanakan itu, kita ingin lihat respons publik bagaimana. Sehingga apakah memungkinkan kita JR atau seperti apa. Tapi kita menyadari bahwa UU nya kan memang tidak memungkinkan itu," ujar Wahyu.

Namun begitu, Wahyu masih enggan menyebutkan wacana itu begitu mendesak, sehingga perlu dilakukan revisi kebijakan ataupun penerbitan peraturan pemerintah pengganti undang-undang oleh Presiden. Dia pun memilih untuk melihat bagaimana perkembangan ke depannya.

"Kalau kita buat PKPU itu rawan diuji di MA. Kita lihat perkembangannya bagaimana, tapi semangat kita kan inginnya mendorong adanya penyelenggara negara yang bersih, semangat dasarnya itu," tandasnya.

Reporter: Yunizafira Putri

Sumber: Liputan6.com