DPR minta KPU evaluasi usulan anggaran Rp 11,3 T untuk Pilkada 2018

Merdeka.com - Komisi II DPR meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) melakukan evaluasi atas usulan anggaran Pilkada 2018 sebesar Rp 11,3 triliun. Wakil Ketua Komisi II DPR Fandi Utomo menilai usulan anggaran tersebut cukup besar. Apalagi, KPU belum memberikan detail anggaran yang diajukan saat rapat.

"DPR meminta melakukan evaluasi usulan KPUD yang masing-masing sudah disampaikan ke KPU. Pembicaran KPUD dan Pemda, KPUD dan KPU Pusat agar efektif dan efisien," kata Fandi seusai rapat dengar pendapat (RDP) dengan KPU dan Bawaslu di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (25/4).

Senada dengan Fandi, Wakil Ketua Komisi II DPR Lukman Edy menyebut jumlah anggaran yang diusulkan KPU tidak masuk akal. Meski begitu, angka tersebut masih sebatas usulan yang diajukan KPU daerah. Usulan itu juga dinilai masih dapat terevaluasi di tingkatan DPRD.

"Kalau pengalaman di Pilkada lalu, itu biasanya tidak sampai 60 persen dipenuhi oleh DPRD-nya. Jadi misalnya kalau ada daerah yang mengusulkan Rp 30 miliar per Pilkada kabupaten, yang disepakati DPRD Rp 20 miliar," terangnya.

Lukman menyarankan Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan edaran soal standar rincian pembiayaan Pilkada di daerah-daerah. Contohnya, Kemendagri sebaiknya menolak pengadaan sepeda motor untuk petugas Bawaslu karena membebani anggaran.

"Jadi sifatnya nanti, Mendagri bikin edaran yang boleh dibiayai apa saja di Pilkada itu. Misalnya honor KPPS jumlahnya berapa, kemudian pencetakan baliho, harus ada jumlahnya berapa," ujar Lukman.

Sementara, Ketua KPU Arief Budiman menuturkan, jumlah anggaran tersebut berasal dari rekapitulasi 171 daerah yang menyelenggarakan Pilkada 2018. Menurutnya, total anggaran itu masih harus melalui koreksi dari Pemerintah Daerah setempat.

"Jadi bisa saja disetujui semua mungkin. Tapi bisa juga dikoreksi oleh Pemda. Jadi ini usulan yang disampaikan dan sudah kita rekap. Nah saya juga sudah bertanya kenapa anggarannya begitu besar?" jelasnya.

Salah satu penyebab bengkaknya anggaran adalah letak geografis yang sulit dan jumlah pemilih yang banyak di Pilkada 2018. Wilayah itu lebih besar dan luas dibandingkan Pilkada 2015 di 269 daerah.

"Sekarang itu ada Papua, Sumatera Utara, Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Sumatera Selatan. Ini daerah-daerah yang pemilihnya besar-besar semua kan," papar Arief.

Dia berharap, pembahasan anggaran bisa selesai pada Juli 2017. Sehingga naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) bisa disetujui sebelum tahapan Pemilu dimulai. Tahapan Pilkada 2018 ditargetkan mulai pada September 2017.

"Juli diharapkan sudah finalisasi. Agustus satu bulan sebelum tahapan sudah bisa dilakukan penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah (NPHD)," tutupnya.