Follow
DPR Minta KPU Perkuat Sistem IT dan Keamanan Data dari Serangan Peretas
Merdeka.com - Anggota Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera minta Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menjaga keamanan data serta memperkuat sistem informasi teknologi. Hal itu dia katakan lantaran ada dugaan data 2,3 juta data warga Indonesia dari sistem KPU diklaim diretas hacker.
"KPU sebagai penyelenggara Pemilu harus menjaga keamanan data dan juga menjadikan pelajaran untuk lebih memperkuat sistem keamanan IT. Ini sangat berkaitan erat dalam menjaga 'trust' dan kredibilitas di masyarakat," kata Mardani, Sabtu (23/05).
Indonesia dikagetkan dengan klaim seorang peretas dari akun twitter @underthebreach, kamis (21/5/2020) yang mengklaim telah membobol data 2,3 juta warga Indonesia dari sistem KPU. Dalam cuitnya, ia mengatakan berhasil mendapat, data termasuk nama, alamat, nomor ID, tanggal lahir dan lainnya.
-
Siapa yang meminta KPU audit forensik? 'Ya karena banyak masalah mustinya KPU itu berinisiatif untuk mengaudit forensik sistemnya Jadi supaya publik ini percaya dengan lembaga yang dipimpin oleh KPU sendiri,' kata Sahroni di Kompleks Parlemen Senayan, Rabu (6/3).
-
Kenapa Sahroni meminta audit forensik? 'Ya karena banyak masalah mustinya KPU itu berinisiatif untuk mengaudit forensik sistemnya Jadi supaya publik ini percaya dengan lembaga yang dipimpin oleh KPU sendiri,' kata Sahroni di Kompleks Parlemen Senayan, Rabu (6/3).
-
Mengapa DPR meminta audit PMN? 'Komisi XI DPR RI akan meminta BPK RI melakukan Audit Kinerja LPEI dan bisnis model yang baru guna memastikan keberlanjutan kinerja LPEI,' ujarnya.
-
Kenapa Menkumham meminta jajarannya melakukan evaluasi? Dari refleksi ini, kita dapat mengevaluasi strategi kita, mengidentifikasi peluang baru, serta menetapkan tujuan yang lebih ambisius dan lebih baik untuk tahun mendatang,' sambungnya.
-
Siapa yang ngasih saran ke pemerintah tentang hacker? Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Hinsa Siburian menyebut serangan ransomware itu merupakan jenis baru dari pengembangan lockbit 3.0.
-
Siapa yang perlu diperbaiki? 'Ada kemungkinan beberapa pemain yang tidak menunjukkan perkembangan akan digantikan oleh pemain lain. Terlebih lagi, dalam turnamen ini, ada tiga pemain yang tidak dapat ikut serta, yaitu Jens Raven, Welber Jardim, dan Kafiatur Rizky,' jelas Akmal.
Ketua DPP PKS itu juga minta perlunya audit sistem keamanan data dan sistem informasi teknologi KPU agar tidak terulang kejadian yang sama.
"Saya usulkan perlu di audit seluruhnya oleh konsultan independen. Jadi bahan masukan untuk perbaikan ke depannya," ujar Mardani.
Selain itu, Anggota DPR asal Dapil Jakarta Timur itu juga meminta kejadian ini menjadi pelajaran kepada pemerintah agar sistem keamanan data nasional ditinjau ulang.
"Harus jadi momentum meninjau keamanan data kependudukan nasional, saya mengusulkan program KTP-el yang saat ini sifatnya sentralistis sekaligus ditinjau ulang keamanan data dan sistem IT-nya agar tidak mendatangkan bencana nasional," tandasnya.
KPU memastikan tidak ada kebocoran jutaan data penduduk Indonesia. Sehingga ini bertentangan dengan informasi yang diungkapkan akun Twitter Under The Breach (@underthebreach).
"Data KPU sebagaimana saya sampaikan tidak bocor. Data DPT 2014 yang salah satunya ditampilkan adalah data yang bulan November 2013. Data format PDF adalah data yang diserahkan KPU kepada pihak eksternal sesuai Pasal 38 ayat 5, UU 8 tahun 2012," kata Komisioner KPU Viryan Aziz, Rabu (22/5).
Dia pun kembali menegaskan, tidak ada data KPU sama sekali yang di hack oleh siapapun. "DPT Pemilu 2019 tidak sampai 200 Juta. Data DPT di KPU RI tidak kena hack," ujarnya.
Viryan sudah melakukan koordinasi dengan Kemenkominfo dan lembaga lainnya untuk mencari kebenaran kabar tersebut.
"BSSN dan Cyber Crime Mabes Polri. Koordinasi dengan 3 lembaga (BSSN, Polri, dan Kemenkominfo)," tuturnya.
(mdk/ray)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Jika lembaga yang mengaudit Sirekap bukan berasal dari lembaga independen akan menimbulkan kecurigaan di masyarakat.
Baca Selengkapnya
Pratama memandang perlu KPU menerapkan filter lalu lintas yang dapat mengidentifikasi pola serangan DDoS dan memblokirnya sebelum mencapai target.
Baca Selengkapnya
Kekeliruan tersebut harus diselesaikan secara transparan dan independen, serta melibatkan pihak-pihak terkait termasuk ahli teknologi informasi.
Baca Selengkapnya
Komisi Pemilihan Umum (KPU) tengah menginvestigasi kasus dugaan kebocoran data pemilih 2024.
Baca Selengkapnya
Berharap KPU bersama instansi terkait untuk melakukan penguatan terhadap kemanan siber
Baca Selengkapnya
Ketua DPR RI Puan Maharani meminta Presiden Jokowi mengevaluasi Menkominfo Budi Arie Setiadi imbas peretasan PDN
Baca Selengkapnya
Andika Perkasa menanggapi soal dugaan pembobolan data pemilu KPU
Baca Selengkapnya
CSIRT pada seluruh kementerian dan lembaga harus berperan aktif dalam memperkuat sistem pengamanan data.
Baca Selengkapnya
Cak Imin menilai kembali terjadinya peretasan data negara membuat kebutuhan adanya Angkatan Siber.
Baca Selengkapnya
Budi Arie pun menjamin, jika sistem informasi elektronik selama pesta demokrasi ini tetap aman dan terjamin.
Baca Selengkapnya
KPU DKI Jakarta menerima surat dari Bawaslu DKI Jakarta perihal saran dan perbaikan.
Baca Selengkapnya
Ganguan terhadap sistem SIREKAP, KPU menyatakan hal itu disebabkan salah satunya oleh gangguan DDoS.
Baca Selengkapnya