DPR Minta Menkes Respons Ketum PBNU soal Vaksin Halal

merdeka.com Sekitar 2 Tahun yang lalu

Merdeka.com - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siradj mengimbau umat Islam agar mulai saat ini menggunakan vaksin Corona Virus Disease 2019 yang halal. Imbauan kepada umat Islam dan secara khusus kepada warga nahdliyin itu disampaikan sejalan dengan terbitnya sertifikasi Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Wakil Komisi IX DPR RI Melkiades meminta Menteri Kesehatan, Budi Gunawan untuk mengambil langkah kebijakan secepatnya untuk penggunaan vaksin yang halal dan bersih bagi umat Muslim dalam vaksinasi booster yang rencananya akan dimulai pada awal Januari 2022.

Melki yang juga Politikus partai Golkar menyampaikan bahwa kepentingan Umat Muslim di Indonesia harus benar-benar diperhatikan dan dilindungi.

Orang lain juga bertanya?

"Apalagi saat ini sudah tersedia Vaksin Covid-19 yang sudah memiliki sertifikat 100 persen halal dan Bersih. Tentu ini merupakan hasil pemeriksaan yang dikakukan MUI," kata Melkiades dalam keterangan tertulis, Sabtu (18/12).

Dia menuturkan saat ini ada 2 merek Vaksin Covid-19 yang sudah mendapatkan sertifikat 100 persen halal dan bersih dari MUI.

Serta sudah mendapatkan izin EUA dari Badan POM RI serta sudah lulus uji Klinis untuk vaksin Booster, yaitu Sinovac dan Zivifax.

"Kedua Vaksin ini juga sudah dapat diproduksi dalam negeri, Sinovac di Pabrik Biofarma dengan kapasitas 240 juta dosis per tahun dan Zifivax diproduksi di PT. Biotis Pharmaceuticas Indonesia dengan kapasitas Produksi 360 juta dosis per tahun," bebernya.

Dia mengatakan jika pemerintah mau mengoptimalkan penggunaan vaksin yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim, maka cukup menggunakan 2 merek tersebut. Sekaligus memanfaatkan produksi dalam negeri vaksin nusantara dan vaksin merah putih untuk booster masyarakat Indonesia.

"Vaksin impor yang kategori halal dan vaksin dalam negeri bisa dipakai oleh semua kalangan dengan berbagai latar belakang sedangkan vaksin Covid-19 merek lain yang tidak halal bisa digunakan dan diberikan kepada masyarakat Non Muslim, sehingga penggunaan vaksin dilakukan sesuai dengan kondisi dan keyakinan dan tidak menimbulkan kecemasan baru didalam masyarakat," katanya.

(mdk/rhm)