DPR Minta Pemerintah Dengar Aspirasi DPD soal Revisi UU Pemilu Masuk Prolegnas

Merdeka.com - Pemerintah diminta mendengar aspirasi DPD RI yang mengusulkan revisi UU Pemilu masuk Prolegnas Prioritas 2022. Pemerintah sebelumnya menolak wacana revisi UU Pemilu yang diusulkan DPR sehingga dikeluarkan dari Prolegnas Prioritas.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Luqman Hakim mengatakan, usulan DPD ini menjadi bukti adanya desakan agar aturan Pemilu disempurnakan. Pemerintah diminta mempertimbangkan revisi UU Pemilu.

"Sebagai pimpinan Komisi II DPR RI dari Fraksi PKB, saya berharap semoga sikap DPD RI dan berbagai elemen masyarakat yang menginginkan revisi UU Pemilu diperhatikan dan dipertimbangkan dengan sungguh-sungguh oleh pemerintah," kata Luqman kepada wartawan, Kamis (25/11).

Komisi II siap membahas revisi UU Pemilu apabila pemerintah bersedia untuk membahasnya. Sebelumnya Komisi II sudah melakukan pembahasan mendalam untuk memperbaiki aturan kepemiluan. Namun, terhenti karena pemerintah tidak menghendaki dan meminta partai politik pendukungnya untuk menunda pembahasan revisi UU Pemilu.

"Jika, pada akhirnya pemerintah bersedia melakukan pembahasan revisi undang-undang Pemilu, tentu DPR melalui Komisi II dengan bahagia menyambutnya dan akan menindaklanjuti sesuai prosedur pembahasan undang-undang," kata Luqman.

Wakil Sekretaris Jenderal PKB ini berharap DPD RI dan elemen masyarakat yang menginginkan revisi UU Pemilu berusaha keras meyakinkan pemerintah.

"Sekali lagi, posisi komisi II DPR RI siap setiap saat membahas revisi UU Pemilu. Masalahnya, pemerintah yang tidak bersedia. Jadi, alangkah baiknya DPD RI dan berbagai elemen masyarakat yang menghendaki revisi UU Pemilu, berusaha sekuat tenaga untuk meyakinkan pihak pemerintah," ujar Luqman.

Luqman yakin secara waktu masih bisa dilakukan revisi UU Pemilu sebelum Juni 2022. Sebelum memasuki tahapan Pemilu dimulai.

"Sehingga tentu akan lebih baik jika sebelum tahapan pemilu dimulai, aturan pemilu pada level undang-undang sudah final ditetapkan, agar tidak terjadi kekacauan pelaksanaan tahapan-tahapan dan jadwal pemilu 2024," katanya.