DPR Minta Pemerintah Perbaiki Data Penerima Bansos
Merdeka.com - Ketua Komisi VIII DPR, Yandri Susanto, meminta pemerintah pusat dan daerah membuka data terbaru penerima bantuan sosial. Hal tersebut menanggapi sengkarut penerima bansos yang tidak merata.
"Kami minta sama Mensos sama Gubernur, Bupati, Wali Kota termasuk Presiden untuk terus buka data (penerima) yang terbaru," ujar Yandri kepada wartawan, Kamis (23/4).
Yandri mengatakan, banyak warga yang belum menerima Bansos diduga karena belum masuk data kesejahteraan sosial terpadu. Dia menyarankan pemerintah memperbaiki data tersebut. Sebab persoalan itu akan menjadi masalah jika diabaikan pemerintah maupun aparat setempat.
-
Apa yang DPR sesalkan? 'Yang saya sesalkan juga soal minimnya pengawasan orang tua.'
-
Kenapa Pandawakarta membagikan sembako? 'Ramadhan ini kami ikhtiar bagikan ratusan paket sembako bagi masyarakat Jakarta', kata Puji Hartoyo Ketua Pandawakarta pada keterangan tertulisnya, Selasa (9/4).
-
Apa yang diselamatkan Kemensos terkait penyaluran Bansos? Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini menyampaikan progres perbaikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang di tahun 2020 banyak mendapatkan catatan dari BPK, BPKP, dan KPK. Dalam acara yang diselenggarakan di Gedung ACLC KPK tersebut Mensos Risma menyatakan potensi kerugian negara penyaluran Bansos lebih dari Rp523 M/bulan dapat diselamatkan melalui penidaklayakan penerima Bansos yang dilakukan bersama Pemerintah Daerah sebanyak 2.284.992 Keluarga Penerima Manfaat (KPM)
-
Kenapa Kemendag gak mau ubah Permendag 8? 'Sampai saat ini, tidak ada rencana untuk melakukan revisi terhadap Permendag 8, tidak ada sama sekali,' kata Staf Khusus Menteri Perdagangan Bidang Perjanjian Perdagangan Internasional Bara K. Hasibuan dalam konferensi pers di kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Senin (15/7).
-
Siapa yang DPR minta tindak tegas? Polisi diminta menindak tegas orang tua yang kedapatan mengizinkan anak di bawah umur membawa kendaraan.
-
Siapa yang menerima DAK pangan? Kabupaten Gunungkidul terpilih sebagai salah satu dari 49 kabupaten atau kota di seluruh Indonesia yang diusulkan akan menerima dana alokasi khusus (DAK) tematik kawasan produksi pangan nasional 2025.
"Mungkin mereka belum didata, karena selama ini mereka enggak masuk dalam data kesejahteraan sosial terpadu, enggak masuk di data kemiskinan, sekarang mereka jadi miskin, nah itu pemerintah gak boleh menutup mata seperti itu, jadi kalau enggak didata enggak dikasih sembako sementara mereka mau mati karena kelaparan, itu gak boleh," kata politikus PAN itu.
Sementara itu, DPR siap memfasilitasi pihak yang berhak menerima Bansos yang belum mendapatkan bantuan.
"Jadi kalau ada masyarakat hari ini yang berhak terima justru tidak menerima, saya kira media dan kami sebagai anggota DPR siap fasilitasi itu karena bagaimanapun itu tanggung jawab itu, sekali lagi kami minta pemerintah tidak kaku dengan data yang ada," janji Yandri.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Menurut DPR, momentum pelaksanaan pilkada seperti saat ini berpotensi memunculkan kasus politisasi bansos.
Baca SelengkapnyaBagi Warga Jakarta bisa cek status penerimaan bansos melalui link ini
Baca SelengkapnyaPemerintah disebut tidak lagi menggunakan data Kemensos, melainkan data Kemenko PMK.
Baca SelengkapnyaDinas Sosial (Dinsos) DKI Jakarta menemukan, sebanyak 1.143.639 orang tak layak menerima bantuan sosial.
Baca SelengkapnyaSalah satu anggota DPR menanyakan ketidaksesuaian data kemiskinan milik Kemensos
Baca SelengkapnyaMentan SYL menegaskan, petani penerima pupuk bersubsidi harus terdaftar sebagai penerima subsidi
Baca SelengkapnyaAnggota DPR menolak bantuan sosial (bansos) yang akan disalurkan kepada para korban judi online.
Baca SelengkapnyaSaid Abdullah, menginginkan fenomena bansos di ajang Pemilu ini tidak lagi terjadi.
Baca SelengkapnyaHasto menyebut pemerintah semestinya mendengarkan aspirasi rakyat terhadap aturan sebelum diterapkan.
Baca SelengkapnyaMentan Amran mengungkapkan penyebab banyak petani tak dapat pupuk subsidi.
Baca SelengkapnyaMasyarakat terkini itu sudah cerdas dan pandai memilah dan menjadi wewenang rakyat juga untuk memilih paslon tertentu.
Baca SelengkapnyaDPRD DKI Jakarta menyetujui anggaran Rp985 miliar untuk penambahan program pangan murah bersubsidi
Baca Selengkapnya