Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

DPR Minta Pemerintah Perbaiki Data Penerima Bansos

DPR Minta Pemerintah Perbaiki Data Penerima Bansos Antrean Warga Beli Sembako Murah dengan KJP. ©2018 Merdeka.com/Iqbal S Nugroho

Merdeka.com - Ketua Komisi VIII DPR, Yandri Susanto, meminta pemerintah pusat dan daerah membuka data terbaru penerima bantuan sosial. Hal tersebut menanggapi sengkarut penerima bansos yang tidak merata.

"Kami minta sama Mensos sama Gubernur, Bupati, Wali Kota termasuk Presiden untuk terus buka data (penerima) yang terbaru," ujar Yandri kepada wartawan, Kamis (23/4).

Yandri mengatakan, banyak warga yang belum menerima Bansos diduga karena belum masuk data kesejahteraan sosial terpadu. Dia menyarankan pemerintah memperbaiki data tersebut. Sebab persoalan itu akan menjadi masalah jika diabaikan pemerintah maupun aparat setempat.

Orang lain juga bertanya?

"Mungkin mereka belum didata, karena selama ini mereka enggak masuk dalam data kesejahteraan sosial terpadu, enggak masuk di data kemiskinan, sekarang mereka jadi miskin, nah itu pemerintah gak boleh menutup mata seperti itu, jadi kalau enggak didata enggak dikasih sembako sementara mereka mau mati karena kelaparan, itu gak boleh," kata politikus PAN itu.

Sementara itu, DPR siap memfasilitasi pihak yang berhak menerima Bansos yang belum mendapatkan bantuan.

"Jadi kalau ada masyarakat hari ini yang berhak terima justru tidak menerima, saya kira media dan kami sebagai anggota DPR siap fasilitasi itu karena bagaimanapun itu tanggung jawab itu, sekali lagi kami minta pemerintah tidak kaku dengan data yang ada," janji Yandri.

(mdk/lia)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Komisi VIII DPR Minta Bansos Tak Jadi Alat Politik di Pilkada 2024
Komisi VIII DPR Minta Bansos Tak Jadi Alat Politik di Pilkada 2024

Menurut DPR, momentum pelaksanaan pilkada seperti saat ini berpotensi memunculkan kasus politisasi bansos.

Baca Selengkapnya
Dinsos Jakarta Evaluasi Data Penerima Bansos, Warga Bisa Cek Status di Link Ini
Dinsos Jakarta Evaluasi Data Penerima Bansos, Warga Bisa Cek Status di Link Ini

Bagi Warga Jakarta bisa cek status penerimaan bansos melalui link ini

Baca Selengkapnya
Politisi PDIP Sebut Pembagian Bansos Dimanfaatkan untuk Kepentingan Elektoral
Politisi PDIP Sebut Pembagian Bansos Dimanfaatkan untuk Kepentingan Elektoral

Pemerintah disebut tidak lagi menggunakan data Kemensos, melainkan data Kemenko PMK.

Baca Selengkapnya
Pemprov DKI Temukan 1,1 Juta Orang Tak Layak Terima Bansos
Pemprov DKI Temukan 1,1 Juta Orang Tak Layak Terima Bansos

Dinas Sosial (Dinsos) DKI Jakarta menemukan, sebanyak 1.143.639 orang tak layak menerima bantuan sosial.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Sengit Mensos Risma dengan DPR soal Data Kemiskinan Tak Valid
VIDEO: Sengit Mensos Risma dengan DPR soal Data Kemiskinan Tak Valid "Saya Bisa Buktikan!"

Salah satu anggota DPR menanyakan ketidaksesuaian data kemiskinan milik Kemensos

Baca Selengkapnya
Kekurangan Pupuk Subsidi, Kementan Dorong Banjarbaru Ajukan Realokasi
Kekurangan Pupuk Subsidi, Kementan Dorong Banjarbaru Ajukan Realokasi

Mentan SYL menegaskan, petani penerima pupuk bersubsidi harus terdaftar sebagai penerima subsidi

Baca Selengkapnya
Anggota DPR Tolak Bansos untuk Korban Judi Online: Mereka Pelaku Tindak Pidana!
Anggota DPR Tolak Bansos untuk Korban Judi Online: Mereka Pelaku Tindak Pidana!

Anggota DPR menolak bantuan sosial (bansos) yang akan disalurkan kepada para korban judi online.

Baca Selengkapnya
Said Abdullah: Orang Miskin Bukan Kendaraan Politik
Said Abdullah: Orang Miskin Bukan Kendaraan Politik

Said Abdullah, menginginkan fenomena bansos di ajang Pemilu ini tidak lagi terjadi.

Baca Selengkapnya
PDIP: Dulu Dukung UU Tapera, Kini Menolak Iuran
PDIP: Dulu Dukung UU Tapera, Kini Menolak Iuran

Hasto menyebut pemerintah semestinya mendengarkan aspirasi rakyat terhadap aturan sebelum diterapkan.

Baca Selengkapnya
Gara-Gara Ini, Banyak Petani Tak Dapat Pupuk Subsidi
Gara-Gara Ini, Banyak Petani Tak Dapat Pupuk Subsidi

Mentan Amran mengungkapkan penyebab banyak petani tak dapat pupuk subsidi.

Baca Selengkapnya
Bansos Dibutuhkan Masyarakat Miskin, Tak Ada Kaitan dengan Pemilu
Bansos Dibutuhkan Masyarakat Miskin, Tak Ada Kaitan dengan Pemilu

Masyarakat terkini itu sudah cerdas dan pandai memilah dan menjadi wewenang rakyat juga untuk memilih paslon tertentu.

Baca Selengkapnya
DPRD DKI Setujui Penambahan Alokasi untuk Pangan Murah Bersubsidi Rp985 Miliar
DPRD DKI Setujui Penambahan Alokasi untuk Pangan Murah Bersubsidi Rp985 Miliar

DPRD DKI Jakarta menyetujui anggaran Rp985 miliar untuk penambahan program pangan murah bersubsidi

Baca Selengkapnya