Follow
DPR Minta Penyelenggara Fokus pada Pemilu, Tak Perlu Belanja Keperluan Pilkada
Merdeka.com - Komisi II DPR RI meminta agar pembelanjaan barang yang berkaitan dengan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 tidak dibebankan kepada penyelenggara pemilu. Sehingga KPU, Bawaslu, dan DKPP bisa fokus pada pelaksanaan pemilu.
Ketua Komisi II, Ahmad Doli Kurnia, mengatakan merebaknya pandemi Covid-19 tentu membuat penyelenggara pemilu membutuhkan dukungan ketersediaan alat kesehatan dalam menjalankan tahapan-tahapan Pilkada serentak.
"Misalnya APD lengkap untuk penyelenggara, masker, sarung tangan, hand sanitizer yang juga nanti diberikan kepada pemilih," ujar Ahmad Doli saat rapat Mendagri, Menteri Keuangan, Kepala Gugus Tugas, dan dan lembaga penyelenggara pemilu, Kamis (11/6).
-
Kenapa penting menjaga kerukunan di pemilu? Pemilu sering kali memunculkan sejumlah masalah yang ada di masyarakat. Salah satu masalah yang kerap terjadi adalah masalah kerukunan. Proses politik yang sengit antar kandidat calon pemilu, kerap kali memunculkan perbedaan pendapat antar masyarakat.
-
Kenapa kode etik penyelenggara pemilu penting? Kode etik ini penting dipahami oleh setiap masyarakat. Pemilihan umum (pemilu) adalah salah satu pilar demokrasi yang menjamin hak rakyat untuk memilih dan dipilih sebagai wakilnya.
-
Bagaimana kode etik penyelenggara pemilu diterapkan? Kode etik penyelenggara pemilu adalah suatu kesatuan asas moral, etika, dan filosofi yang menjadi pedoman perilaku bagi penyelenggara pemilu berupa kewajiban atau larangan, tindakan dan/atau ucapan yang patut atau tidak patut dilakukan oleh penyelenggara pemilu.
-
Siapa saja yang harus terlibat dalam menjaga kerukunan di pemilu? Cara ini perlu dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat. Masing-masing harus saling mendukung untuk menciptakan demokrasi yang sesuai dengan asas luber jurdil.
-
Apa saja yang harus dilakukan masyarakat untuk menjaga kerukunan di pemilu? Terakhir, akan dijelaskan cara menjaga kerukunan dalam pemilu bagi masyarakat. Selain pemerintah, masyarakat juga harus aktif dalam menegakkan toleransi selama pelaksanaan pemilu. Berikut cara menjaga kerukunan dalam pemilu bagi masyarakat, bisa dipraktikkan: 1. Menjaga Komunikasi yang Positif: Masyarakat dapat memastikan bahwa komunikasi dengan sesama warga negara tetap positif dan hormat meskipun memiliki perbedaan pilihan politik.
-
Bagaimana cara mencegah pelanggaran administrasi pemilu? Salah satu solusi untuk mencegah pelanggaran administrasi pemilu adalah melakukan pencegahan secara dini dan proaktif oleh lembaga pengawas pemilu, yaitu Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan lembaga pengawas pemilu lainnya di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
Menurut Politikus Golkar ini, patut diakui bahwa penyelenggara pemilu mesti fokus pada teknis penyelenggaraan pemilu. Karena itu, belanja barang-barang yang dibutuhkan tersebut, sebaiknya tidak dilakukan oleh penyelenggara pemilu.
"Kami sebetulnya mendorong agar pengadaan barang-barang ini juga tidak dilakukan oleh pihak penyelenggara. Karena penyelenggara sudah banyak sekali pekerjaan dalam melaksanakan teknis-teknis kepemiluannya," ujar dia.
"Jadi kalau bisa demi menjaga kualitas demokrasi juga kita lebih baik tidak membebankan pengadaan-pengadaan barang itu kepada mereka (penyelenggara pemilu)," imbuhnya.
Sebelumnya, kata Doli, pihaknya sudah menggelar rapat dengan tiga lembaga penyelenggara pemilu. Dalam rapat yang digelar 3 Juni tersebut, pihaknya meminta penyelenggara mengusulkan kebutuhan barang untuk mendukung pelaksanaan Pilkada serentak.
"Kami sengaja meminta supaya pengajuan itu dirinci berdasarkan kebutuhan-kebutuhan barang yang dibutuhkan sehingga dalam rapat 3 Juni. Kami ambil kesimpulan mengusulkan agar pengadaan barang tambahan yang dibutuhkan yang 80-90 persen itu adalah barang-barang yang sama dengan yang dikonsolidasikan oleh pemerintah khususnya oleh Kementerian Kesehatan dan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 ini adalah barang yang sama," tandasnya.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Sekretaris Jenderal Partai Golkar Lodewijk F Paulus menegaskan, tidak ada dorongan Munaslub oleh Dewan Pakar Golkar.
Baca Selengkapnya
Anggota Komisi II DPR Fraksi Nasdem, Saan Mustofa meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) waspada adanya rezim di Pemilu maupun Pilkada.
Baca Selengkapnya
Sebab, dia menilai saat ini pengawasan DPR RI pada Pemilu 2024 tak ada marwahnya.
Baca Selengkapnya
PKB, Partai NasDem, dan PKS menyatakan mendukung usulan hak angket.
Baca Selengkapnya
Waketum Partai Gerindra Habiburokhman mengklaim bahwa hampir 95 persen politisi sudah move on dari Pemilu 2024.
Baca Selengkapnya
Hadi mengatakan, pemerintah pusat telah memberikan dana kepada pemerintah daerah agar digunakan kepentingan pilkada.
Baca Selengkapnya
Masyarakat sudah seharusnya antusias dalam mengikuti momen Pilkada 2024 ini.
Baca Selengkapnya
Golkar menegaskan, pembahasan RUU Pilkada di Baleg DPR untuk menyesuaikan dengan kondisi terkini.
Baca Selengkapnya
Akbar meminta seluruh pengurus dan kader Golkar menjaga kekompakan dan soliditas partai.
Baca Selengkapnya