DPR Minta Skema Vaksin Covid-19 Diubah: 70% Gratis, 30% Mandiri
Merdeka.com - Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Daulay mengatakan, DPR dalam rapat dengan Kementerian Kesehatan telah mendorong agar vaksin Covid-19 digratiskan. Sebab, skema yang disiapkan saat ini dimana 70 persen vaksin mandiri dan 30 persen dibiayai pemerintah dinilai belum berimbang.
"Karena itu dalam rapat kemaren kita mendorong pemerintah sebetulnya lebih bagus vaksin ini digratiskan," kata Saleh kepada wartawan, Rabu (15/12).
Jika pemerintah tidak bisa menggratiskan vaksin, Saleh mengusulkan, skema pemberian vaksin diubah. Pemerintah diminta memberikan 70 persen vaksin gratis kepada masyarakat.
-
Siapa yang terlibat dalam produksi vaksin dalam negeri? Salah satu proyek unggulannya adalah pengembangan Vaksin Merah Putih atau INAVAC yang bekerja sama dengan Universitas Airlangga (Unair).
-
Kenapa vaksin dalam negeri penting? Hal ini disampaikannya saat meresmikan fasilitas produksi vaksin PT Biotis Pharmaceuticals Indonesia di Kabupaten Bogor, pada Rabu (11/9). Menkes Budi menekankan bahwa pengalaman sukses dalam mengembangkan Vaksin Merah Putih menunjukkan betapa krusialnya memiliki berbagai jenis vaksin untuk memastikan keamanan kesehatan masyarakat.
-
Apa tujuan produksi vaksin dalam negeri? Kemandirian dalam produksi vaksin merupakan salah satu kebijakan utama Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dalam meningkatkan ketahanan kesehatan nasional.
-
Bagaimana cara meningkatkan ketahanan kesehatan melalui vaksin? Menkes Budi juga menambahkan, untuk mendukung ketahanan kesehatan, diperlukan penelitian yang berkelanjutan dan mengikuti perkembangan teknologi. Pemerintah melalui berbagai program terus mendorong pengembangan vaksin berbasis teknologi terkini.
-
Bagaimana DPR RI serukan krisis kesehatan di Palestina? Hadir sebagai delegasi Indonesia, Anggota BKSAP DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin turut serukan krisis kesehatan di Palestina. ‘Tidak mungkin kita bicara soal krisis kesehatan tanpa melihat situasi yang terjadi di Palestina. Kita tahu bahwa serangan militer telah menewaskan lebih dari 13.000 warga Palestina, termasuk perempuan, anak-anak, lansia, dan difabel. Bahkan, serangan ini juga menargetkan 4 (empat) rumah sakit besar di Gaza, tak terkecuali rumah sakit Indonesia. Hal ini kemudian memicu lebih dari 50.000 pasien yang tak bisa tertangani secara maksimal, ‘ tegas Puteri dalam Forum Kerja Sama di Wilayah Asia-Pasifik di Bidang Kesehatan Universal, Jumat (25/11).
-
Kenapa DPR setuju tambah anggaran Kemensos? Dukungan wakil rakyat tidak lepas dari berbagai upaya nyata pengentasan kemiskinan dan masalah sosial lainnya melalui program unggulan dan respon cepat.
Saleh mengatakan, skema yang kini disiapkan pemerintah belum final. Dia berharap, internal pemerintah mengkaji kembali.
"Kalau pun misalnya tidak digratiskan, kita berharap bahwa vaksin itu nanti di balik 30 dan 70. 70 Untuk yang gratis dan kemudian 30 untuk yang mandiri. Kalau itu masih masuk lah," kata politikus PAN ini.
Tak Ada yang Mau Vaksin
Apabila vaksin tidak ramah biaya, dikhawatirkan masyarakat tidak akan mau mengikuti vaksinasi. Apalagi masih banyak masyarakat yang tidak mau untuk divaksin. Belum lagi masyarakat yang dari kemampuan ekonomi tidak mampu untuk membayar vaksin.
Saleh mengatakan, keberhasilan vaksinasi menurut pakar epidemiologi harus 70 persen dari total populasi. Dengan pemerintah meringankan biaya vaksin diharapkan target itu bisa tercapai.
"Minimal orang termotivasi untuk ikut. Kalau dia dibebani lagi harus bayar ya agak repotkan," imbuhnya.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Mulai Januari 2024, vaksinasi Covid-19 tidak lagi gratis alias berbayar.
Baca SelengkapnyaKetua DPR RI Puan Maharani mengetuk palu pengesahan RUU Kesehatan setelah mendengarkan pendapat dua fraksi yang menolak yaitu Demokrat dan PKS.
Baca SelengkapnyaPengesahan RUU Kesehatan ini disetujui enam fraksi. Sementara, Fraksi PKS dan Fraksi Demokreat menolak. Berikut foto-fotonya:
Baca SelengkapnyaVaksin booster masih gratis dan dapat ditemukan di puskesmas atau faskes terdekat.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi meminta jajaran anggota kabinet memastikan harga alkes dan obat-obatan.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi buka suara mengenai rapat baleg DPR RI yang disorot karena diduga untuk menganulir putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang UU Pilkada
Baca SelengkapnyaSaid mengatakan, tinggal dibahas kementerian mana yang akan mengelola anggaran tersebut.
Baca SelengkapnyaMahfud menilai adanya riak-riak setelah pengesahaan RUU menjadi UU merupakan hal yang lumrah. Dia menyebut akan ada pihak yang setuju dan tidak.
Baca SelengkapnyaAwiek menagaskan, keputusan yang diambil baleg diperuntukkan seluruh rakyat Indonesia.
Baca SelengkapnyaAnggota Komisi IX DPR RI Fraksi Partai Golkar, Dewi Asmara mengatakan, kasus DBD saat ini naik lebih tinggi dibandingkan tahun 2023.
Baca SelengkapnyaMaxi berujar, kelompok pertama yang bisa mendapatkan vaksin gratis adalah yang belum pernah menerima vaksin Covid-19 sama sekali.
Baca SelengkapnyaAgenda Paripurna RUU Kesehatan akan diwarnai aksi unjuk rasa tenaga kesehatan dari lima organisasi profesi.
Baca Selengkapnya