Follow
DPR Nilai Kemenhan Perlu Klarifikasi Soal Anggaran Fantastis Pembelian Alutsista TNI
Merdeka.com - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad meminta informasi pembelian alutsista TNI senilai Rp 1.750 triliun sebaiknya diklarifikasi lebih lanjut. Namun dia bilang anggaran pertahanan adalah rahasia negara.
"Kalau soal alutsista apa yang mau dibeli? Berapa anggarannya itu adalah rahasia negara yang sebenarnya gampang ngeceknya, wakil kita di komisi I bisa ngecek lewat Menhan (Menteri Pertahanan), lewat Bappenas, apakah benar ada besar segitu atau gimana," katanya di Gedung DPR RI, Senin (31/5).
Dia mengatakan, pengadaan alutsista tersebut baru perencanaan. Adapun informasi pembelian alutsista TNI itu berasal dari rancangan Peraturan Presiden tentang Pemenuhan Kebutuhan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia Tahun 2020-2024 (Alpalhankam).
-
Kapan TNI AU menerima alutsista baru? TNI AU telah menerima alutsista baru sebanyak delapan unit Helikopter H225M, lima unit pesawat angkut C-130 J Super Hercules buatan Lockheed Martin, lima unit pesawat jenis NC-212i buatan PT Pindad Indonesia (PTDI), delapan unit drone tempur CH-4 buatan China, serta Radar RAT-31 DL/M.
-
Bagaimana TNI AU modernisasi alutsista? Tiga tahun terakhir, pemerintah mengalokasikan anggaran cukup besar untuk modernisasi alutsista dalam negeri.
-
Siapa yang menyatakan bahwa pembelian alutsista harus berdasarkan kebutuhan terkini? Sebelumnya, Calon Presiden (Capres) RI Anies Baswedan mengatakan pembelian alutsista harus berdasarkan kebutuhan terkini di Indonesia, bukan karena selera dari Menteri Pertahanan.
-
Apa itu alutsista TNI AU? Alat Utama Sistem Senjata (Alutsista) dibutuhkan sebagai urat nadi pertahanan. Pelindung langit Indonesia.
-
Apa yang diungkapkan Jusuf Kalla mengenai pembelian alutsista? Pemerintah Beli Alutsista Bekas Umur 25 Tahun Harganya Rp1 Triliun kata JK dikutip dari Antara, Kamis (11/1) 'Saya kira pemerintah 'kan tidak satu kali ini beli bekas (alutsista bekas), tetapi selalu murah. Murah sekali barang bekas itu sebetulnya, apalagi kalau sudah tua,'
-
Apa yang diserahkan oleh Kementerian ATR? Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) hadir memberikan kepastian hukum terhadap PLBN. Pada Kamis (03/08/2023), bertempat di Hotel Mercure Samarinda, Menteri ATR/Kepala BPN, Hadi Tjahjanto menyerahkan dua sertifikat untuk PLBN Terpadu yang terletak di Nunukan, Kalimantan Utara.
Ketua Harian Gerindra ini mengatakan, Menhan Prabowo Subianto belum membeli alutsista apapun.
"Pak Prabowo rajin ke pabrik-pabrik untuk mengecek peralatan melakukan negosiasi-negosiasi supaya agak mengurang. Sehingga apa yg disampaikan itu saya pikir mesti dicek dulu kebenarannya," ujarnya.
DPR akan memanggil Kementerian Pertahanan untuk klarifikasi pembelian alutsista TNI. DPR telah mengagendakan menggelar rapat dengan Kemenhan pada hari ini dan Rabu (2/6).
"Dari DPR nanti ada waktunya untuk itu. Komisi I memang sengaja akan membuat kepada Menhan untuk melakukan klarifikasi," jelas Dasco.
Kementerian Pertahanan berencana membeli alat utama sistem persenjataan (alutsista) TNI dengan meminjam uang kepada negara asing. Hal tersebut tertuang pada rancangan Peraturan Presiden tentang Pemenuhan Kebutuhan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia Tahun 2020-2024 (Alpalhankam).
"Pendanaan untuk membiayai pengadaan Alpalhankam Kemenhan dan TNI dibebankan pada anggaran dan pendapatan negara melalui anggaran pinjaman luar negeri," dalam rancangan Perpres yang didapat, Sabtu (29/5).
Dalam rancangan perpres tersebut dijelaskan pada pasal 7, duit yang dibutuhkan untuk membeli alutsista adalah USD 124.995.000. Kemudian secara merinci meliputi akuisisi Alpalhankam sebesar USD 79.099.625.314, pembayaran bunga tetap selama 5 Renstra sebesar USD 13.390.000.000, untuk dana kontingensi serta pemeliharaan dan perawatan Alpalhankam sebesar USD 32.505.274.686.
Kemudian dijelaskan bahwa pengadaan Alpalhankam Kemenhan dan TNI dalam Renbut dilaksanakan Kemenhan pada Rencana Stretegis (Renstra) tahun 2020-2024. Tetapi dalam peraturan tersebut, dijelaskan peraturan akan dilaksanakan setelah peraturan presiden diundangkan.
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Rapat untuk pagu anggaran indikatif Kemenhan dilaksanakan secara tertutup karena menyangkut pembahasan alutsista dan pertahanan.
Baca Selengkapnya
TNI mendapatkan hadiah berupa ratusan unit alat peralatan pertahanan dan keamanan
Baca Selengkapnya
Rapat ini dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi I dari Fraksi PKS Abdul Kharis Almasyhari dan diikuti beberapa anggota Komisi I lainnya.
Baca Selengkapnya
Anies Baswedan menyentil Menhan Prabowo Subianto soal pembelian alutsista bekas senilai Rp700 tahun.
Baca Selengkapnya
pembicaraan itu berlangsung di sela-sela rapat terbatas (ratas) bersama Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (5/8)
Baca Selengkapnya
Menurut Dahnil, informasi Anies tersebut menyesatkan publik.
Baca Selengkapnya
Jubir Menhan Prabowo Subianto Dahnil Anzar Simanjuntak menilai Anies Baswedan telah mengarang cerita soal anggaran alutsista bekas
Baca Selengkapnya
TKN Prabowo-Gibran menilai kritik PDI Perjuangan sebagai nalar yang salah dan bisa berdampak negatif kepada masyarakat.
Baca Selengkapnya
Awalnya, target minimum essential force (MEF) ditargetkan mencapai 100 persen pada 2024, namun direvisi menjadi 70 persen.
Baca Selengkapnya
Presiden Jokowi meminta agar belanja alutsista bisa lebih bijak.
Baca Selengkapnya
Dahnil menyayangkan ucapan itu keluar dari mulut calon wakil presiden (cawapres).
Baca Selengkapnya
Prabowo usai peresmian juga menjawab terkait tambahan anggaran Kemenhan yang diungkap Menkeu Sri Mulanyani.
Baca Selengkapnya