Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

DPR nilai perekrutan Ali Mochtar dalam KSP hanya pemborosan anggaran

DPR nilai perekrutan Ali Mochtar dalam KSP hanya pemborosan anggaran ali mochtar ngabalin dan jokowi. ©2018 Merdeka.com/dokumen pribadi

Merdeka.com - Masuknya Ali Mochtar Ngabalin ke lingkaran dalam istana memang menjadi hak prerogatif Presiden. Meski sebenarnya, yang dibutuhkan oleh pemerintah sebenarnya adalah efektivitas dan efisiensi. Bukan penambahan jumlah personel.

"KSP (Kantor Staf Presiden) itu nyaris enggak ada kerjanya. Koordinasi antar kementerian sudah ada menteri koordinator. Soal teknis sudah ada Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet. Selain itu, sudah ada juga staf khusus lain. Oleh karenanya, tidak ada kerjanya," kata anggota Komisi II DPR, Yandri Susanto di Jakarta, Kamis (24/5).

"Apalagi Pak Jokowi bilang hemat angggaran dan kinerja. Tapi ini hak Pak Jokowi penuh. Kalau tahu ini buang anggaran, sudah ada fungsi lain, mungkin bisa," kata politikus Partai Amanat Nasional itu.

Orang lain juga bertanya?

Sebagai mitra kerja pemerintah yang membidangi pengawasan dalam negeri dan sekretariat negara, Yandri berpendapat bahwa anggaran KSP terbilang kecil.

"Tapi kalau untuk dibuang-buang kan sayang. Kalau mau bangun pesantren, sudah jadi berapa?" ujarnya.

Seingat Yandri, Presiden Jokowi kerap mengampanyekan efektivitas dan efisiensi. "Tapi kalau hari ini banyak angkat stafsus, saya kira ingkar janji sendiri," katanya.

Sementara itu, pengamat politik Hendri B Satrio mengatakan, langkah Presiden Jokowi melalui KSP merekrut Ali Mochtar adalah untuk mendekati umat Islam dan Ulama. Terlebih, ngabalin adalah ulama yang cukup dikenal di masyarakat.

"Resep jitu yang dimiliki Ngabalin dan tidak dimiliki staf presiden lainnya, adalah ia seorang ulama dan sekaligus politisi, ini belum ada di staf lainnya," ujarnya saat dihubungi wartawan, Kamis (24/5).

Dikatakan Hendri, seharusnya yang merasa tertampar adalah staf khusus lain yang selama ini tidak punya jurus jitu mendekati ulama dan umat islam yang masih oposisi.

"Sampai jokowi harus merekrut oposisi, ini memperlihatkan bahwa selama ini belum ada yang bisa punya jurus jitu menggandeng ulama dan umat Islam yang bersebrangan dengan Jokowi," tuturnya.

Ia menambahkan, Ali Mochtar memang dulu sempat bersebrangan dan kerap mengkritik Jokowi. Namun kini ia berada di Golkar yang sudah menjadi pendukung pemerintah. "Saya kira yang oportunis itu bukan Ngabalin, dia kan di Golkar, jadi dia pasti ikut kebijakan Golkar. Kalau mau dibilang yang oportunis ya Partai Golkar itu sendiri, bukan Ngabalin secara individu," tuturnya lagi.

(mdk/rhm)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
VIDEO: DPR Kaget Anggaran Kecil Komnas HAM
VIDEO: DPR Kaget Anggaran Kecil Komnas HAM "Polsek Minta Rp50 M Cuma Renovasi Satu Kantor!"

DPR melihat anggaran yang diajukan Komnas HAM sangat kecil, dibandingkan pengajuan anggaran pembangunan satu kantor Polsek yaitu Rp50 Miliar

Baca Selengkapnya
KPK Bahas Peluang Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali Jadi Tersangka Pemotongan Dana ASN
KPK Bahas Peluang Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali Jadi Tersangka Pemotongan Dana ASN

Ketika penyidik merasa telah terpenuhi alat bukti, maka tentu kedua penyelenggara negara itu akan ditetapkan sebagai tersangka.

Baca Selengkapnya
KPK Cecar Anak Buah Gus Muhdlor Soal Aliran Uang Korupsi Pemotongan Dana Insentif BPPD
KPK Cecar Anak Buah Gus Muhdlor Soal Aliran Uang Korupsi Pemotongan Dana Insentif BPPD

KPK mencecar uang korupsi yang masuk ke kantong Muhdlor melalui staffnya, Achmad Masuri.

Baca Selengkapnya
KPK usut Korupsi Dana Insentif Pegawai BPPD Sidoarjo, Ini Kata Bupati
KPK usut Korupsi Dana Insentif Pegawai BPPD Sidoarjo, Ini Kata Bupati

Disinggung soal pernyataan KPK yang menyebut dirinya menghilang saat KPK melakukan operasi tangkap tangan? Gus Muhdlor menepisnya dengan eksepresi mengelak.

Baca Selengkapnya
Mardani Ali Sera Kaget Tiba-Tiba Baleg DPR Pleno Angkat Revisi UU Kementerian
Mardani Ali Sera Kaget Tiba-Tiba Baleg DPR Pleno Angkat Revisi UU Kementerian

Sebab, semakin banyak kementerian akan sulit untuk saling sinergi.

Baca Selengkapnya
KPK Duga Pemotongan Dana ASN Sidoarjo untuk Keperluan Pribadi Bupati Ahmad Muhdlor Ali
KPK Duga Pemotongan Dana ASN Sidoarjo untuk Keperluan Pribadi Bupati Ahmad Muhdlor Ali

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan Kasubag Umum dan Kepegawaian BPPD Siska Wati sebagai tersangka

Baca Selengkapnya
DPR Beberkan Masalah-Masalah IKN yang Bikin Sulit Tarik Minat Investor
DPR Beberkan Masalah-Masalah IKN yang Bikin Sulit Tarik Minat Investor

DPR menilai IKN tetap sulit menarik minat investor karena masalah utama bukan pada pergantian pejabatnya, tetapi dasar kebijakan yang keliru

Baca Selengkapnya
Lawan KPK di Praperadilan, Kubu Gus Muhdlor Minta Hakim Batalkan Penetapan Tersangka
Lawan KPK di Praperadilan, Kubu Gus Muhdlor Minta Hakim Batalkan Penetapan Tersangka

Pengacara Muhdlor berharap klien untuk dapat segera dibebaskan.

Baca Selengkapnya
Menteri Luhut Soal OTT KPK Dianggap Tidak Sukses: Pemikiran Kampungan, Ndeso
Menteri Luhut Soal OTT KPK Dianggap Tidak Sukses: Pemikiran Kampungan, Ndeso

"Saya sangat tidak setuju, itu kampungan menurut saya kalau pemikiran itu, ndeso," kata Luhut

Baca Selengkapnya
AHY Minta Tambahan Anggaran Rp273,1 Miliar, Ini Alasannya
AHY Minta Tambahan Anggaran Rp273,1 Miliar, Ini Alasannya

Menurut AHY, jumlah tersebut masih lebih kecil dibanding usulan tambahan anggaran dari Menko lain.

Baca Selengkapnya
Komisi II DPR Tolak KPU-Bawaslu Jadi Lembaga Ad Hoc, Hal Ini yang Disoroti
Komisi II DPR Tolak KPU-Bawaslu Jadi Lembaga Ad Hoc, Hal Ini yang Disoroti

Lebih baik dilakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap kinerja KPU dan Bawaslu.

Baca Selengkapnya
Bupati Sidoarjo Ahmad Mudhlor Ali Jadi Tersangka Korupsi Pemotongan Insentif ASN
Bupati Sidoarjo Ahmad Mudhlor Ali Jadi Tersangka Korupsi Pemotongan Insentif ASN

Bupati Sidoarjo Ahmad Mudhlor Ali Jadi Tersangka Korupsi Pemotongan Insentif ASN

Baca Selengkapnya