DPR nilai perekrutan Ali Mochtar dalam KSP hanya pemborosan anggaran
Merdeka.com - Masuknya Ali Mochtar Ngabalin ke lingkaran dalam istana memang menjadi hak prerogatif Presiden. Meski sebenarnya, yang dibutuhkan oleh pemerintah sebenarnya adalah efektivitas dan efisiensi. Bukan penambahan jumlah personel.
"KSP (Kantor Staf Presiden) itu nyaris enggak ada kerjanya. Koordinasi antar kementerian sudah ada menteri koordinator. Soal teknis sudah ada Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet. Selain itu, sudah ada juga staf khusus lain. Oleh karenanya, tidak ada kerjanya," kata anggota Komisi II DPR, Yandri Susanto di Jakarta, Kamis (24/5).
"Apalagi Pak Jokowi bilang hemat angggaran dan kinerja. Tapi ini hak Pak Jokowi penuh. Kalau tahu ini buang anggaran, sudah ada fungsi lain, mungkin bisa," kata politikus Partai Amanat Nasional itu.
-
Siapa Kapolri tersingkat? Kapolri dengan masa jabatan tersingkat ada Chairuddin Ismail.
-
Bagaimana Sekretaris Kabinet mendukung kerja kabinet? Dikutip dalam laman resmi setkab.go.id, Sekretariat Kabinet akan memberi dukungan manajemen melalui beberapa hal. Di antaranya sebagai berikut, Pemberian rekomendasi yang tepat, cepat, dan aman atas penyelenggaraan pemerintahan; Pemberian dukungan kerja kabinet yang efektif, efisien, dan responsif; dan Peningkatan kualitas pelayanan administrasi, sumber daya manusia dan sarana/prasarana dilingkungan Sekretariat Kabinet.
-
Siapa yang mengawasi kinerja Kemenkumham? Pada dasarnya, lanjut Yasonna, Tuhan Yang Maha Kuasa dan juga masyarakat mengawasi kita, sekecil apapun gerak-gerik kita terus dipantau.
-
Siapa yang dampingi KSP tinjau pengembangan SDM? Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah, mendampingi Kepala Staf Presiden, Jenderal TNI (Purn) Moeldoko meninjau Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) Bekasi, Selasa (15/8).
-
Kenapa Kemnaker butuh Staf Ahli? Dalam sambutannya, Menaker mengatakan, Staf Ahli memiliki tugas memberikan telaah serta rekomendasi mengenai masalah tertentu dan isu-isu strategis.'Saya berharap, Pejabat Tinggi Madya yang baru dilantik ini mampu berperan dalam pengambilan keputusan untuk menghadapi dinamika dunia ketenagakerjaan terutama yang berfokus pada penciptaan lapangan kerja, penurunan tingkat kemiskinan, serta peningkatan kualitas SDM,' ucap Menaker.
-
Siapa saja yang menjadi bagian dari Sekretariat Kabinet? Dalam kesatuan lembaga, Sekretariat Kabinet yang dipimpin Sekretaris Kabinet tersebut terdiri dari beberapa unsur, di antaranya sebagai berikut, Wakil Sekretaris Kabinet; Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; Deputi Bidang Perekonomian; Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi; Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet; Deputi Bidang Administrasi; Staf Ahli Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat; Staf Ahli Bidang Politik dan Hukum; Staf Ahli Bidang Komunikasi; Staf Ahli Bidang Reformasi Birokrasi; Staf Ahli Bidang Kemaritiman, Investasi, dan HubunganInternasional; Inspektorat; Pusat Data dan Teknologi Informasi; dan Pusat Pembinaan Penerjemah
Sebagai mitra kerja pemerintah yang membidangi pengawasan dalam negeri dan sekretariat negara, Yandri berpendapat bahwa anggaran KSP terbilang kecil.
"Tapi kalau untuk dibuang-buang kan sayang. Kalau mau bangun pesantren, sudah jadi berapa?" ujarnya.
Seingat Yandri, Presiden Jokowi kerap mengampanyekan efektivitas dan efisiensi. "Tapi kalau hari ini banyak angkat stafsus, saya kira ingkar janji sendiri," katanya.
Sementara itu, pengamat politik Hendri B Satrio mengatakan, langkah Presiden Jokowi melalui KSP merekrut Ali Mochtar adalah untuk mendekati umat Islam dan Ulama. Terlebih, ngabalin adalah ulama yang cukup dikenal di masyarakat.
"Resep jitu yang dimiliki Ngabalin dan tidak dimiliki staf presiden lainnya, adalah ia seorang ulama dan sekaligus politisi, ini belum ada di staf lainnya," ujarnya saat dihubungi wartawan, Kamis (24/5).
Dikatakan Hendri, seharusnya yang merasa tertampar adalah staf khusus lain yang selama ini tidak punya jurus jitu mendekati ulama dan umat islam yang masih oposisi.
"Sampai jokowi harus merekrut oposisi, ini memperlihatkan bahwa selama ini belum ada yang bisa punya jurus jitu menggandeng ulama dan umat Islam yang bersebrangan dengan Jokowi," tuturnya.
Ia menambahkan, Ali Mochtar memang dulu sempat bersebrangan dan kerap mengkritik Jokowi. Namun kini ia berada di Golkar yang sudah menjadi pendukung pemerintah. "Saya kira yang oportunis itu bukan Ngabalin, dia kan di Golkar, jadi dia pasti ikut kebijakan Golkar. Kalau mau dibilang yang oportunis ya Partai Golkar itu sendiri, bukan Ngabalin secara individu," tuturnya lagi.
(mdk/rhm)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
DPR melihat anggaran yang diajukan Komnas HAM sangat kecil, dibandingkan pengajuan anggaran pembangunan satu kantor Polsek yaitu Rp50 Miliar
Baca SelengkapnyaKetika penyidik merasa telah terpenuhi alat bukti, maka tentu kedua penyelenggara negara itu akan ditetapkan sebagai tersangka.
Baca SelengkapnyaKPK mencecar uang korupsi yang masuk ke kantong Muhdlor melalui staffnya, Achmad Masuri.
Baca SelengkapnyaDisinggung soal pernyataan KPK yang menyebut dirinya menghilang saat KPK melakukan operasi tangkap tangan? Gus Muhdlor menepisnya dengan eksepresi mengelak.
Baca SelengkapnyaSebab, semakin banyak kementerian akan sulit untuk saling sinergi.
Baca SelengkapnyaDalam kasus ini, KPK telah menetapkan Kasubag Umum dan Kepegawaian BPPD Siska Wati sebagai tersangka
Baca SelengkapnyaDPR menilai IKN tetap sulit menarik minat investor karena masalah utama bukan pada pergantian pejabatnya, tetapi dasar kebijakan yang keliru
Baca SelengkapnyaPengacara Muhdlor berharap klien untuk dapat segera dibebaskan.
Baca Selengkapnya"Saya sangat tidak setuju, itu kampungan menurut saya kalau pemikiran itu, ndeso," kata Luhut
Baca SelengkapnyaMenurut AHY, jumlah tersebut masih lebih kecil dibanding usulan tambahan anggaran dari Menko lain.
Baca SelengkapnyaLebih baik dilakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap kinerja KPU dan Bawaslu.
Baca SelengkapnyaBupati Sidoarjo Ahmad Mudhlor Ali Jadi Tersangka Korupsi Pemotongan Insentif ASN
Baca Selengkapnya