Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

DPR pakai cara musyawarah mufakat buat pilih Capim KPK

DPR pakai cara musyawarah mufakat buat pilih Capim KPK Ilustrasi DPR. ©2014 Merdeka.com

Merdeka.com - Sudah 10 orang Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Capim KPK) telah ikut uji kelaikan (fit and proper test) di DPR. Wakil Ketua Komisi III DPR, Benny K Harman menegaskan penentuan akan diambil dengan musyawarah mufakat maupun voting.

"Untuk selanjutnya besok Komisi III DPR akan melakukan pemilihan penentuan siapa-siapa yang akan lolos menjadi pimpinan KPK. Pengambilan keputusannya sesuai dengan ketentuan undang-undang, melalui mekanisme musyawarah mufakat dan apabila musyawarah mufakat tidak dicapai, maka akan dilakukan voting," kata Benny di DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (16/12).

Benny melanjutkan, setelah menggelar rapat internal antar fraksi, Komisi III DPR akan mendorong hasil keputusan dalam rapat paripurna. Maka dari itu, dia yakin pada Kamis (17/12) besok, pimpinan KPK bakal terpilih.

"Mudah-mudahan besok kita sudah memiliki pimpinan KPK definitif untuk periode 2014 -2019, besok pagi ada rapat paripurna, mudah-mudahan jam 14.00 atau 15.00, sudah selesai dan bisa langsung dilakukan proses pemilihan," jelasnya.

Benny enggan berspekulasi siapa saja capim yang dirasa cocok pimpin lembaga antikorupsi. Menurutnya, 10 Capim KPK ini laik memimpin KPK.

"Pandangan pribadi saya, 10 capim KPK ini orang-orang yang punya komitmen yang kuat untuk memberantas korupsi, mempunyai pemahaman yang luas, memiliki pemahaman yang komprehensif mengenai apa itu KPK dan memiliki pengetahuan yang luas soal korupsi," ujar Benny. (mdk/ang)

Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
VIDEO: PDIP Keras! TB Hasanuddin Sebut Rapat Panja RUU Pilkada Tak Adil dan Putusan Langgar Keputusan MK
VIDEO: PDIP Keras! TB Hasanuddin Sebut Rapat Panja RUU Pilkada Tak Adil dan Putusan Langgar Keputusan MK

Menanggapi hal ini, fraksi PDIP berkomitmen akan terus berjuang dan memastikan demokrasi di Indonesia tetap berjalan

Baca Selengkapnya
Blak-blakan Petinggi Gerindra Ungkap Ada Elite Partai Kuning Ingin Duduki Kursi MPR
Blak-blakan Petinggi Gerindra Ungkap Ada Elite Partai Kuning Ingin Duduki Kursi MPR

Hal itu, dia sampaikan merespons pernyataan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia.

Baca Selengkapnya
Baleg DPR: Tidak Ada Rapat Dadakan, RUU Pilkada Dimulai November 2023
Baleg DPR: Tidak Ada Rapat Dadakan, RUU Pilkada Dimulai November 2023

Baleg DPR berdalih putusan MK justru akan diakomodir di RUU Pilkada tersebut.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Ekspresi Anggota KPU Respons Putusan MK Terbaru Soal Pilkada
VIDEO: Ekspresi Anggota KPU Respons Putusan MK Terbaru Soal Pilkada "Mau Tidak Mau"

KPU akan melakukan konsultasi dengan DPR terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK)

Baca Selengkapnya
Cerita Anggota DPR Pilih Tak Hadiri Paripurna, Rapat Tak Kuorum hingga RUU Pilkada Batal Disahkan
Cerita Anggota DPR Pilih Tak Hadiri Paripurna, Rapat Tak Kuorum hingga RUU Pilkada Batal Disahkan

Revisi UU Pilkada batal disahkan dalam rapat paripurna DPR hari ini karena banyak anggota DPR tidak hadir.

Baca Selengkapnya
Fraksi Golkar DPR Bantah Rapat Baleg Bahas RUU Pilkada untuk Anulir Putusan MK
Fraksi Golkar DPR Bantah Rapat Baleg Bahas RUU Pilkada untuk Anulir Putusan MK

Golkar menegaskan, pembahasan RUU Pilkada di Baleg DPR untuk menyesuaikan dengan kondisi terkini.

Baca Selengkapnya
Baleg DPR Bahas RUU Pilkada Hari Ini,  Siasat Akali Putusan MK?
Baleg DPR Bahas RUU Pilkada Hari Ini, Siasat Akali Putusan MK?

Anggota Baleg menyatakan keputusan MK sangat mendadak sehingga mereka harus bergerak cepat.

Baca Selengkapnya
Bawaslu Wanti-Wanti DPR dan KPU Taati Putusan MK, Segera Sesuaikan UU Pilkada Soal Syarat Pencalonan Kepala Daerah
Bawaslu Wanti-Wanti DPR dan KPU Taati Putusan MK, Segera Sesuaikan UU Pilkada Soal Syarat Pencalonan Kepala Daerah

Bawaslu akan mengawasi dan memastikan akan ikut serta dalam rapat konsultasi terkait pembahasan revisi PKPU 8 Tahun 2024 di DPR.

Baca Selengkapnya
MK Ubah Syarat Ambang Batas Pilkada, KPU Ingin Konsultasi dengan DPR Sebelum Sosialisasi ke Parpol
MK Ubah Syarat Ambang Batas Pilkada, KPU Ingin Konsultasi dengan DPR Sebelum Sosialisasi ke Parpol

KPU akan melakukan konsultasi dengan DPR RI terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang ambang batas persyaratan pencalonan Pilkada.

Baca Selengkapnya
DPR RI Setujui Usulan Pemerintah soal Pilkada Hanya 1 Putaran
DPR RI Setujui Usulan Pemerintah soal Pilkada Hanya 1 Putaran

Ketua Baleg DPR RI, Supratman Andi Agtas menjelaskan pemenang Pilkada tak perlu memperoleh suara 50+1 seperti pada aturan Pilpres.

Baca Selengkapnya
Catat, Pilkada Ulang Digelar September 2025
Catat, Pilkada Ulang Digelar September 2025

Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin mengatakan bahwa pilkada ulang direncanakan diselenggarakan pada September 2025.

Baca Selengkapnya
DPR Batal Sahkan RUU Pilkada, KPU: Kami Tegas Laksanakan Putusan MK
DPR Batal Sahkan RUU Pilkada, KPU: Kami Tegas Laksanakan Putusan MK

KPU memastikan bakal mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait syarat pencalonan di Pilkada 2024 usai DPR batal mengesahkan RUU Pilkada.

Baca Selengkapnya