Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

DPR-Polri kompak tepis tudingan MoU pengamanan kompleks parlemen terkait UU MD3

DPR-Polri kompak tepis tudingan MoU pengamanan kompleks parlemen terkait UU MD3 gedung dpr. merdeka.com/arie basuki

Merdeka.com - DPR dan Polri menyepakati nota kesepahaman (MoU) terkait peningkatan keamanan di lingkungan kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Selatan. Ketua DPR Bambang Soesatyo menepis anggapan kerjasama peningkatan keamanan ini berkaitan dengan implementasi revisi undang-undang MPR, DPR dan DPD (UU MD3).

RUU MD3 sendiri telah resmi disahkan pada Senin (12/2) meski memuat sejumlah pasal yang menuai pro dan kontra. Hasil revisi UU MD3 Nomor 17 tahun 2014 itu dinilai menjadikan DPR sebagai lembaga antikritik dan kebal hukum.

"Kerja sama ini sangat penting kita lakukan untuk meningkatkan marwah lembaga DPR, MPR, dan DPD dalam sisi keamanan. Bukan dalam sisi kritik atau imunitas," kata Bamsoet, panggilan politisi Partai Golkar itu dalam pidatonya di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Selatan, Rabu (14/2).

Dia menambahkan, peningkatan pengamanan ini sudah dibahas sejak lama dan dibahas di Badan Legislasi (Baleg) DPR.

"Sebenarnya Baleg sudah cukup lama membahas kemanan tentang keamanan di lingkungan DPR," kata dia.

Di temui dilokasi yang sama, Kapolri Jenderal Tito Karnavian juga menegaskan kerja sama ini tak berhubungan dengan RUU MD3. Menurutnya, pembahasan sistem pengamanan di lingkungan DPR telah bergulir sejak lama antara kedua institusi.

"Ini MoU saya mau jelaskan, penting ya. Tidak ada kaitannya dengan MD3. Ini sudah dibicarakan berapa tahun sebenarnya dari tahun 2003 tentang sistem pengamanan ini. Kalau MD3 kan barusan," ujarnya.

Oleh karena itu, lanjut dia, berdasarkan kasus kasus yang terjadi 2003 dan beberapa peristiwa lain, membuat pengamanan perlu ditingkatkan. Sehingga sejak 2004, di kompleks parlemen memiliki sistem pengamanan yang lebih baik dan ada pengamanan khusus.

"Tahun 2003 disini pernah ada ledakan bom yang saat itu ketua timnya saya, dan kita ungkap saat itu dari pengalaman kasus bom itu kita evaluasi sisi pengamannya ternyata banyak sekali kelemahan. Pelaku bisa masuk dari banyak pintu yang tidak dijaga. Bahkan antara gedung di ruangan ruangan ini antar lift di lingkungan ini, antar level, antar lantai itu semua bebas orang untuk masuk," kata Tito.

Dalam Mou itu turut dihadiri oleh Ketua MPR RI Zulkifli Hasan, Ketua DPD RI Oesman Sapta Odang (OSO), Wakil Ketua DPR Agus Hermanto, Taufik Kurniawan dan Fahri Hamzah, Ketua Fraksi di DPR, dan Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Idham Azis beserta jajaran Polri lainnya.

(mdk/gil)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Airlangga: Kami Tak Tertarik dengan Kursi Ketua DPR
Airlangga: Kami Tak Tertarik dengan Kursi Ketua DPR

Airlangga mengaku pihaknya akan tetap mengikuti aturan MD3 dan memang tidak tertarik dengan kursi Ketua DPR.

Baca Selengkapnya
Ketua Banggar DPR Akui Usulkan Revisi UU MD3
Ketua Banggar DPR Akui Usulkan Revisi UU MD3

Pengajuan usulan revisi UU MD3 saat itu disampaikan terkait dengan kewenangan keuangan DPR RI yang perlu dijabarkan lebih lanjut.

Baca Selengkapnya
Baleg DPR Gelar Rapat Revisi UU Pilkada, Begini Reaksi Hakim MK
Baleg DPR Gelar Rapat Revisi UU Pilkada, Begini Reaksi Hakim MK

Rapat yang digelar ini diketahui hanya beda sehari pascaputusan MK terkait Pilkada.

Baca Selengkapnya
Sederet Artis Ibu Kota Turun ke Jalan Ikut Demo di Depan DPR Tolak RUU Pilkada
Sederet Artis Ibu Kota Turun ke Jalan Ikut Demo di Depan DPR Tolak RUU Pilkada

Aksi yang digelar ini sehari setelah Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, menggelar rapat panitia kerja terkait Revisi UU Pilkada, pada Rabu (21/8).

Baca Selengkapnya
UU MD3 Masuk Prolegnas 2024, Revisi untuk Beri Jalan Golkar Ambil Jatah Ketua DPR?
UU MD3 Masuk Prolegnas 2024, Revisi untuk Beri Jalan Golkar Ambil Jatah Ketua DPR?

UU MD3 Masuk Prolegnas 2024, Revisi untuk Beri Jalan Golkar Ambil Jatah Ketua DPR?

Baca Selengkapnya
VIDEO: Teriakan Kompak DPR Setujui Aturan Tambah Kementerian Negara
VIDEO: Teriakan Kompak DPR Setujui Aturan Tambah Kementerian Negara

Anggota DPR menyuarakan setuju terkait RUU Kementerian Negara, RUU TNI dan RUU Polri.

Baca Selengkapnya
Baleg DPR: Tidak Ada Rapat Dadakan, RUU Pilkada Dimulai November 2023
Baleg DPR: Tidak Ada Rapat Dadakan, RUU Pilkada Dimulai November 2023

Baleg DPR berdalih putusan MK justru akan diakomodir di RUU Pilkada tersebut.

Baca Selengkapnya
Said Abdullah Minta Pernyataannya Tidak Dipelintir Terkait Pengusulan Revisi UU MD3
Said Abdullah Minta Pernyataannya Tidak Dipelintir Terkait Pengusulan Revisi UU MD3

Said menilai tidak memahami pernyataan seseorang atau tokoh secara utuh dapat menyesatkan publik yang kemudian menjurus kepada kegaduhan.

Baca Selengkapnya
Colek Dasco, Puan Maharani Klaim Pimpinan DPR Tak Pernah Dengar Isu Revisi UU MD3
Colek Dasco, Puan Maharani Klaim Pimpinan DPR Tak Pernah Dengar Isu Revisi UU MD3

Ketua DPR Puan Maharani menyatakan pimpinan DPR tak pernah ada wacana untuk merevisi MD3.

Baca Selengkapnya
Anggota Komisi III Ini Mengaku Tak Dapat Undangan Rapat saat DPR-Pemerintah Putuskan Revisi UU MK
Anggota Komisi III Ini Mengaku Tak Dapat Undangan Rapat saat DPR-Pemerintah Putuskan Revisi UU MK

Anggota Komisi III Ini Mengaku Tak Dapat Undangan Rapat saat DPR-Pemerintah Putuskan Revisi UU MK

Baca Selengkapnya
Klarifikasi Said Abdullah Usai Disebut Dasco sebagai Pengusul Revisi UU MD3
Klarifikasi Said Abdullah Usai Disebut Dasco sebagai Pengusul Revisi UU MD3

Said mengakui bahwa memang dirinya pernah mengusulkan revisi UU MD3 kepada pimpinan DPR.

Baca Selengkapnya
Kronologi dan Alasan DPR Batal Sahkan RUU Pilkada: Kami Patuh, Taat dan Tunduk Aturan
Kronologi dan Alasan DPR Batal Sahkan RUU Pilkada: Kami Patuh, Taat dan Tunduk Aturan

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan, revisi UU Pilkada batal disahkan dalam rapat paripurna.

Baca Selengkapnya