DPR resmi bentuk Pansus Pelindo

Merdeka.com - Rapat Paripurna DPR RI hari ini mengesahkan usulan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) PT Pelindo II yang digalang oleh Komisi III DPR.

Ketua Komisi III DPR Aziz Syamsuddin yang membacakan usulan pembentukan Pansus Pelindo II mengatakan, Pansus tersebut akan terdiri dari lintas Fraksi yang memandang perlunya pengusutan dugaan korupsi dan pelanggaran hukum yang terjadi di PT Pelindo II.

"Komisi III DPR telah menggelar rapat pleno membahas pembentukan Pansus dan telah mengirimkan surat ke pimpinan DPR dan telah disetujui dan dilanjutkan pada 5 Oktober untuk mendapatkan persetujuan di paripurna," kata Aziz dalam pemaparannya, Senin (5/10).

Selain untuk mengusut tuntas dugaan korupsi yang terjadi di PT Pelindo II, Pansus Pelindo II nantinya akan memberikan rekomendasi ke pihak kepolisian maupun penegak hukum lainnya untuk menindaklanjuti temuan dari Pansus ini.

"Pansus akan memberikan rekomendasi ke Polri dan penegak hukum lainnya untuk mengurai yang terjadi di Pelindo II. Seluruh fraksi telah menyetujui usulan Pansus untuk dibawa ke sidang paripurna," kata Aziz.

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah yang memimpin rapat paripurna ini lalu menanyakan kepada anggota DPR yang hadir apakah menyetujui Pansus Pelindo II dibentuk.

"Apakah kita dapat menyetujui usulan pembentukan Pansus Pelindo?" tanya Fahri ke Anggota Dewan.

"Setuju!" jawab anggota dewan kompak.

Setelah mendengar persetujuan dari anggota dewan tersebut, Fahri lalu mengetuk palu tanda bahwa Pansus Pelindo telah resmi mendapatkan persetujuan untuk dibentuk. Lalu, Fahri pun meminta kepada 10 Fraksi yang ada di DPR untuk menunjuk tiap anggotanya sebagai Anggota Pansus Pelindo.

"Setelah disetujui, maka kami minta seluruh fraksi menyerahkan nama-naman yang akan ditunjuk sebagai Anggota Pansus untuk disahkan pada paripurna mendatang," tukasnya.

Seperti diketahui, wacana pansus Pelindo II muncul usai penggeledahan yang dilakukan Bareskrim terkait dugaan korupsi pengadaan 10 mobil crane. Saat itu, Dirut Pelindo II RJ Lino marah, hingga menelpon Kepala Bappens Sofyan Djalil. Menteri BUMN Rini Soemarno bahkan sampai menelepon Kapolri Jenderal Badrodin Haiti.

Kecurigaan DPR bertambah saat tak lama pengusutan kasus ini, Kabareskrim Komjen Pol Budi Waseso diganti. Karena itulah, diinisiasi oleh PDIP, DPR bertekad untuk membentuk pansus Pelindo untuk mengetahui persoalan yang terjadi.