Follow
DPR sebut dana aspirasi Rp 20 M tiap anggota belum tentu cukup
Merdeka.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengajukan kenaikan dana aspirasi untuk daerah pemilihan dari Rp 15 miliar menjadi Rp 20 miliar. Wakil Ketua DPR, Taufik Kurniawan mengatakan jumlah tersebut masih relatif dan dapat berubah.
"Itu masih relatif, masih sebatas memenuhi aspek pemerataan. Bisa saja Rp 20 M tidak cukup. Yang terpencil butuh bendungan. Ini anggota punya hak bisa ajukan bendungan karena sangat penting," kata Taufik di Gedung DPR RI, Rabu (10/6).
Taufik menambahkan, dana aspirasi ini merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang MD3 melalui rapat konsultasi antara Badan Anggaran dan Menteri Keuangan. Menurut Taufik, dalam pelaksanaan UU MD3 ada klausul, pengambilan sumpah anggota untuk memperhatikan pembangunan dapilnya.â¬
-
Siapa ketua DPR? Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin sampaikan apresiasi.
-
Kenapa DPR setuju tambah anggaran Kemensos? Dukungan wakil rakyat tidak lepas dari berbagai upaya nyata pengentasan kemiskinan dan masalah sosial lainnya melalui program unggulan dan respon cepat.
-
Kenapa DPR apresiasi Jaksa Agung? Komisi III mengapresiasi sikap tegas Jaksa Agung dalam menghadapi oknum Kajari yang ditangkap oleh KPK. Semuanya berlangsung cepat, transparan, tidak gaduh, dan tidak ada upaya beking-membeking sama sekali, luar biasa. Memang harus seperti ini untuk jaga marwah institusi dan kepercayaan masyarakat. Kejagung harus selalu zero tolerance terhadap oknum!
-
Siapa yang mempertanyakan Tapera di DPR? Video tersebut saat anggota Komisi V DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Irine Yusiana Roba Putri mempertanyakan terkait Tapera, berikut transkrip pertanyaannya:
-
Apa yang didukung DPR? Mengomentari hal kebijakan itu, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menilai, permasalahan PMI di luar negeri begitu beragam dan membutuhkan pendampingan dari pihak Polri.
-
Siapa yang menjadi Ketua DPR RI? Bahkan, lanjut dia, sudah diputuskan dan menjadi sebuah resolusi untuk mengapresiasi Ketua DPR RI Puan Maharani atas kepemimpinannya sebagai Chair dan Presiden AIPA 44th.
"Di UU tidak diatur besaran tapi perkembangan dari pembahasan. Eksak harus ada besaran dan itu relatif. Perlu ada alokasi sementara," imbuh Wakil Ketua Umum PAN ini.
Lebih jauh, Taufik menerangkan, dana itu nantinya akan disalurkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang mekanismenya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
"Proses penyaluran anggaran melalui APBN dan APBD. Mekanismenya lewat APBD. Kita tak menyentuh dana tersebut. Jika ada silpa akan dikembalikan," tandasnya. (mdk/rnd)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
DPRD DKI Jakarta merekomendasikan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) untuk segera memproses usulan kenaikan dana bantuan parpol tersebut.
Baca Selengkapnya
PKS Usul Pimpinan DPR Diisi Seluruh Fraksi, Cak Imin: Prosesnya Agak Sulit
Baca Selengkapnya
Walaupun begitu, sejauh ini dia belum menyebut nominal tunjangan rumah dinas yang akan diberikan dan otomatis menambah gaji para Anggota DPR RI tersebut.
Baca Selengkapnya
Sebab, ia belum melihat adanya celah APBN 2025 untuk dilakukan penambahan.
Baca Selengkapnya
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengaku pihaknya menerima masukan dari masyarakat terkait dana pensiun seumur hidup bagi anggota DPR RI.
Baca Selengkapnya
DPR menolak usulan untuk mengkaji ulang dana wajib atau anggaran wajib (mandatory spending) untuk pendidikan sebesar 20 persen dari APBN.
Baca Selengkapnya
Berbicara mengenai penghasilan, Tommy mengungkapkan bahwa gaji dari DPR dan dunia hiburan tidak jauh berbeda.
Baca Selengkapnya
Lembaga kepolisian dalam paparannya dipimpin Wakapolri Komjen Agus Andrianto, meminta anggaran naik menjadi Rp165 triliun lebih.
Baca Selengkapnya
Sebelumnya, Menteri HAM Natalius Pigai meminta penambahan anggaran untuk kementeriannya.
Baca Selengkapnya
Penambahan komisi di DPR disebut-sebut untuk menyesuaikan dengan jumlah kementerian di era pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Baca Selengkapnya
Bertambahnya komisi tersebut imbas rencana penambahan jumlah kementerian di pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
Baca Selengkapnya
Said menyebut mengenai disetujui atau tidaknya permintaan tersebut tergantung kepada skala prioritas pemerintahan Prabowo.
Baca Selengkapnya