DPR sebut modernisasi alutsista TNI lebih baik dibanding Bela Negara
Merdeka.com - Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu merencanakan program Bela Negara. Ide itu dianggap hal sia-sia. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyarankan seharusnya pemerintah lebih memperkuat Tentara Nasional Indonesia (TNI).
Wakil Ketua DPR, Agus Hermanto, menilai program Bela Negara tidak tepat apabila direalisasikan dalam waktu dekat. Sebab, saat ini yang dibutuhkan melakukan modernisasi alat utama sistem persenjataan (Alutsista) TNI.
"Bela negara itu beda dengan wajib militer, sepertinya tidak perlu dilaksanakan dalam waktu ini karena menggunakan anggaran, TNI kita masih perlu Alutsista, menurut saya lebih bagus untuk menjadikan TNI yang modern," kata Agus di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (13/10).
-
Apa yang menjadi fokus pendidikan menurut pakar? 'Yang menjadi fokus kita dalam dunia pendidikan itu bukan hanya ranah kognitif, namun bagaimana dia berempati. Nah ini kan masalahnya dia tidak berpikir bahwa apa yang dia lakukan akan menyakiti orang lain. Berarti empati terhadap orang lain minim sehingga yang terjadi adalah yang kita lihat saat ini,'
-
Mengapa PKH difokuskan pada pendidikan dan kesehatan? PKH diarahkan untuk membantu kelompok sangat miskin dalam memenuhi kebutuhan pendidikan dan kesehatan, selain memberikan kemampuan kepada keluarga untuk meningkatkan pengeluaran konsumsi.
-
Apa yang menjadi tugas utama DKPP di Jawa Tengah? Berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, posisi DKPP sebagai penyelenggara pemilu merupakan satu kesatuan fungsi bersama KPU dan Bawaslu.
-
Apa solusi yang ditawarkan Dinas Pendidikan Palembang? Ansori mengaku akan mempertimbangkan usulan pembagian siswa dari sekolah dengan pendaftar berlebih. Tujuannya untuk mengisi banyaknya bangku kosong di sekolah itu.
-
Apa yang dilakukan Pemprov DKI terhadap para pelajar? Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menggelar apel pengarahan kepada ratusan pelajar terindikasi hendak tawuran di Balai Kota DKI Jakarta.
-
Apa fokus utama diskusi BPIP? Tema diskusi yakni 'Kerapuhan Etika Penyelenggara Negara dalam Berbangsa dan Bernegara' dan berfokus pada upaya menginternalisasikan nilai-nilai Pancasila di tengah tantangan etika yang dihadapi oleh para pejabat publik.
Politisi Partai Demokrat ini menambahkan, program Bela Negara lebih baik melalui Kementerian Pendidikan dibandingkan Kementerian Pertahanan. Sehingga dalam realisasinya dapat masuk ke dalam kurikulum mata pelajaran.
"Rencana itu harus dititipkan ke Menteri Pendidikan itu dimasukan dalam kurikulum sehingga tidak ada anggaran yang membengkak," harapnya.
Seperti diketahui, Kementerian Pertahanan membentuk 4.500 kader Pembina Bela Negara di 45 kabupaten/kota seluruh Indonesia. Ditargetkan ada 100 juta rakyat yang mau ikut dalam program ini.
"Dalam pertahanan negara, faktor jumlah penduduk potensial untuk pembelaan negara masih menjadi salah satu perhitungan utama. Indonesia yang punya populasi 250 juta memiliki 100 juta penduduk yang potensial untuk melibatkan dalam pembelaan negara sebagai kader militan," kata Ryamizard, kemarin.
Penyelenggaraan pembentukan Kader Pembina Bela Negara akan dibuka secara serentak pada Senin (19/10) pekan depan. Menurut mantan Kepala Staf Angkatan Darat, program Bela Negara berkelanjutan hingga tahun 2025 mendatang untuk mempunyai kader Bela Negara. (mdk/noe)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Presiden Jokowi meminta agar belanja alutsista bisa lebih bijak.
Baca SelengkapnyaAwalnya, target minimum essential force (MEF) ditargetkan mencapai 100 persen pada 2024, namun direvisi menjadi 70 persen.
Baca SelengkapnyaJokowi mengingatkan pembelian alutsista TNI harus dilakukan dengan bijak.
Baca SelengkapnyaDengan dinamika geopolitik dunia yang semakin kompleks, Puan menyebut, tugas TNI akan semakin berat.
Baca SelengkapnyaAlat Utama Sistem Senjata (Alutsista) dibutuhkan sebagai urat nadi pertahanan. Pelindung langit Indonesia.
Baca Selengkapnyapembicaraan itu berlangsung di sela-sela rapat terbatas (ratas) bersama Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (5/8)
Baca SelengkapnyaMarsdya TNI Andyawan Martono P yang sebelumnya menjabat Pangkogabwilhan II akan menjadi Wakasau.
Baca SelengkapnyaPanglima TNI Jenderal Agus Subianto menegaskan Revisi (UU) Undang-undang TNI tidak akan menimbulkan dwifungsi.
Baca SelengkapnyaKetakutan dwifungsi itu lantaran ada jabatan kementerian yang boleh diisi TNI.
Baca SelengkapnyaPrabowo menegaskan, beli alutsista hanya untuk memperkokoh pertahanan Indonesia.
Baca SelengkapnyaHal itu disampaikan Agus saat memaparkan visi dan misi dalam menjalani uji kelayakan dan uji kepatutan (fit and proper test) di hadapan anggota Komisi I DPR.
Baca SelengkapnyaDi Bumi Blambangan, TNI punya banyak peran dalam meningkatkan kualitas hidup warga.
Baca Selengkapnya