Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

DPR sebut patroli bersama di wilayah perbatasan masih tahap wacana

DPR sebut patroli bersama di wilayah perbatasan masih tahap wacana TB Hasanuddin. ©2012 Merdeka.com

Merdeka.com - Kasus penculikan WNI kembali terjadi. Teranyar, seorang WNI diculik di wilayah Kinabatangan, Sabah, Malaysia, berdekatan dengan wilayah perbatasan laut Filipina pada Rabu (3/8) lalu. Namun, hingga saat ini, belum diketahui aktor atau pun motif di balik aksi penculikan itu.

Menanggapi masalah ini, Wakil Ketua Komisi I DPR Tubagus Hasanuddin mengatakan pemerintah harus mempercepat patroli bersama negara-negara di daerah rawan penculikan.

Sebetulnya, jelas dia, sudah ada rencana patroli bersama antara Indonesia dengan Malaysia dan Filipina untuk mengantisipasi aksi penculikan. Namun, menurutnya, rencana itu baru sebatas kebijakan.

"Belum jalan karena baru tingkat kebijakan saja sementara strategi di lapangan kan belum," kata Hasanuddin saat dihubungi, Jakarta, Senin (8/8).

Meski begitu, diakuinya, proses patroli bersama sulit dilakukan karena membutuhkan prosedur dan mekanisme. Dia menjelaskan sebelum dilaksanakan di tingkat panglima militer ketiga negara, para menteri pertahanan ketiga negara harus lapor terlebih dahulu ke presiden.

"Tidak mudah, butuh waktu. Belum sampai pada unit pelaksana apakah itu di AL atau di panglima. Sesudah itu dijabarkan lagi prosedurnya dilaporkan ke presiden masing-masing," jelasnya.

Sebelumnya diketahui, seorang Warga Negara Indonesia kembali diculik di perairan perbatasan Malaysia-Filipina. Kali ini yang mengalaminya adalah Harman Mangga (30), kapten kapal ikan yang sedang berlayar di Perairan Kinabatangan. Penculik menuntut tebusan 10 ribu Ringgit Malaysia (setara Rp 32.4 juta) untuk pembebasan Harman.

(mdk/sho)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Baleg DPR Gelar Rapat Pleno Carry Over, Singgung DIM RUU TNI dan Polri
Baleg DPR Gelar Rapat Pleno Carry Over, Singgung DIM RUU TNI dan Polri

Anggota Baleg Fraksi PDIP Sturman Panjaitan, mengatakan terdapat lima hingga enam RUU yang belum turun daftar inventarisasi masalah (DIM)

Baca Selengkapnya
Baleg Bicara Nasib RUU Perampasan Aset, Diharapkan Masuk Prolegnas Prioritas Tahun 2026
Baleg Bicara Nasib RUU Perampasan Aset, Diharapkan Masuk Prolegnas Prioritas Tahun 2026

Saat ini RUU Perampasan Aset hanya masuk dalam dalam daftar prolegnas tahun 2025-2029.

Baca Selengkapnya
Menkumham Respons RUU Pilkada Batal Disahkan Hari Ini: Pemerintah Tak Bisa Berbuat Banyak
Menkumham Respons RUU Pilkada Batal Disahkan Hari Ini: Pemerintah Tak Bisa Berbuat Banyak

Rapat tersebut menghasilkan keputusan setuju atas RUU Pilkada sehingga layak untuk dibawa ke rapat paripurna yang dijadwalkan pada Kamis ini.

Baca Selengkapnya
Dasco Isyaratkan RUU Pilkada Disahkan DPR Periode Berikutnya: Kita Perlu Penyempurnaan
Dasco Isyaratkan RUU Pilkada Disahkan DPR Periode Berikutnya: Kita Perlu Penyempurnaan

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan terbuka peluang revisi UU pilkada disahkan pada DPR selanjutnya atau periode 2024-2029.

Baca Selengkapnya
Puan Sebut Belum Ada Pergerakan Hak Angket, Begini Sikap PKB dan NasDem
Puan Sebut Belum Ada Pergerakan Hak Angket, Begini Sikap PKB dan NasDem

Puan Sebut Belum Ada Pergerakan Hak Angket, Begini Sikap PKB dan NasDem

Baca Selengkapnya
Ketua DPR Puan Maharani Tegaskan Sampai Kini Belum Ada Pergerakan Resmi Hak Angket Pemilu
Ketua DPR Puan Maharani Tegaskan Sampai Kini Belum Ada Pergerakan Resmi Hak Angket Pemilu

Hingga saat ini belum ada tindak lanjut atau pergerakan resmi terkait wacana pengguliran hak angket di DPR.

Baca Selengkapnya
Masinton PDIP Ungkap Rapat Baleg DPR Bahas Revisi UU Pilkada sampai Dijaga Brimob
Masinton PDIP Ungkap Rapat Baleg DPR Bahas Revisi UU Pilkada sampai Dijaga Brimob

Anggota Fraksi PDIP DPR RI Masinton Pasaribu mengatakan pembahasan Revisi UU Pilkada di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI pada Rabu (21/8) sampai dijaga Brimob.

Baca Selengkapnya
Baleg DPR Blak-blakan Alasan RUU PPRT Mandek
Baleg DPR Blak-blakan Alasan RUU PPRT Mandek

Rencana pembahasan RUU PPRT itu sudah mulai masuk di DPR RI pada awal periode 2019-2024.

Baca Selengkapnya