Follow
DPR sebut tak masalah singkatan BIN jadi Badan Intelijen Nasional
Merdeka.com - Wakil Ketua DPR, Agus Hermanto menyatakan kesalahan penulisan singkatan Badan Intelijen Negara menjadi Badan Intelijen Nasional sesuatu yang biasa. Hal itu menurutnya tak perlu dibesar-besarkan.
"Halah itu kan sesuatu yang tidak masalah. Segala sesuatu hal yang kayak gitu masak dibikin suatu masalah," kata Agus di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (8/7).
Di sisi lain menurut Agus, hal yang lebih penting adalah subtansinya. Di antaranya menyangkut fungsi BIN dan Panglima TNI yang harus dipantau.
-
Apa yang diresmikan Jokowi? Jokowi prihatin atas dominasi impor dalam penggunaan perangkat teknologi di Indonesia, dengan nilai impor yang mencapai lebih dari Rp30 triliun. Hal itu disampaikan Jokowi saat meresmikan Indonesia Digital Test House (IDTH) di Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi (BBPPT), Kota Depok, Jawa Barat Selasa, (7/5).
-
Apa yang Jokowi ajak untuk ditanggulangi? 'Selain itu kejahatan maritim juga harus kita tanggulangi seperti perompakan, penyelundupan manusia, narkotika, dan juga ilegal unregulated unreported IUU Fishing,'
-
Apa yang ditekankan Jokowi soal UU Perampasan Aset? 'Terakhir saya titip upayakan maksimal penyelamatan dan pengembalian uang negara sehingga perampasan aset menjadi penting untuk kita kawal bersama,' ucap Jokowi.
-
Apa yang dibilang Jokowi soal kampanye? 'presiden boleh berkampanye.''
-
Apa yang dipesan Jokowi ke TNI-Polri? 'TNI Polri harus berani masuk ke hal-hal yang berkaitan dengan teknologi. Pesawat tempur perlu, iya. Tank perlu, iya. Tapi hati-hati juga dengan drone.' kata Jokowi.
-
Bagaimana Jokowi ingin UU Perampasan Aset dikawal? 'Terakhir saya titip upayakan maksimal penyelamatan dan pengembalian uang negara sehingga perampasan aset menjadi penting untuk kita kawal bersama,' ucap Jokowi.
"Itu kan semua kita kembalikan yang penting fungsinya dan lain sebagainya," tuturnya.
Seperti diketahui Presiden Joko Widodo (Jokowi) hari ini dijadwalkan melantik Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) dan Panglima TNI yang baru. Pelantikan bakal dilakukan di Istana Kepresidenan, Jakarta.
Undangan acara pun sudah disebar kepada para tamu undangan. Namun, publik ramai mendapati surat undangan pelantikan yang salah menyebut kepanjangan dari BIN.
Persoalannya ada di kepanjangan BIN yang sebenarnya Badan Intelijen Negara tapi ditulis Badan Intelijen Nasional. Belum diketahui apakah surat undangan tersebut asli atau hoax. Yang jelas, kesalahan penyebutan kepanjangan BIN itu ramai menjadi perbincangan publik di media sosial.
(mdk/efd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Dalam rapat, Komisi I DPR mengingatkan BIN agar menjadi koordinator dari seluruh aparat intelijen
Baca Selengkapnya
Adapun mengenai jumlah anggota DPA dan siapa yang masuk dalam DPA, Syarief Hasan mengatakan diserahkan sepenuhnya kepada presiden terpilih, Prabowo Subianto.
Baca Selengkapnya
Ketakutan dwifungsi itu lantaran ada jabatan kementerian yang boleh diisi TNI.
Baca Selengkapnya
Menkopolhukam: CISRT Jangan Hanya Sebagai Ikon Semata
Baca Selengkapnya
TNI sudah melakukan reformasi internal, baik dari segi struktur, doktrin hingga kultur atau budaya.
Baca Selengkapnya
Presiden Jokowi juga menyinggung soal netralitas ini untuk BIN.
Baca Selengkapnya
Letjen (Purn) Muhammad Herindra akan menjabat sebagai Kepala BIN untuk menggantikan Budi Gunawan yang telah diberhentikan oleh Presiden Jokowi.
Baca Selengkapnya
DPR RI menggelar rapat panja, pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden (UU Wantimpres)
Baca Selengkapnya
Menko Polhukam memastikan dwi fungsi TNI yang ada di dalam RUU TNI tidak akan membawa TNI ke masa orde baru.
Baca Selengkapnya
Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) sebelumnya pernah gonta-ganti nomenklatur.
Baca Selengkapnya
Wacana angkatan siber kembali mencuat setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto untuk membentuk matra baru di TNI.
Baca Selengkapnya
Diketahui, dalam rapat pleno sembilan fraksi menyetujui atas perubahan tersebut.
Baca Selengkapnya