DPR Sebut Usulan Revisi UU Pemilu Masuk Prolegnas Sulit Karena Pemerintah Menolak

Merdeka.com - DPD RI mengusulkan revisi UU Pemilu masuk kembali dalam Prolegnas Prioritas 2022. Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menilai sulit revisi UU Pemilu masuk dalam Prolegnas Prioritas tahunan. Sebab, sikap pemerintah sebelumnya menolak revisi UU Pemilu dan mengeluarkannya dari Prolegnas Prioritas 2021.

Willy mengatakan, jika pemerintah dan DPR menolak usulan DPD maka tidak akan masuk revisi UU Pemilu dalam Prolegnas Prioritas 2022.

"Ini yang enggak mau revisi undang-undang, pemerintah. Yaudah kalau bertepuk sebelah tangan, enggak bisa," ujar Wakil Ketua Baleg Willy Aditya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (25/11).

Willy menilai, usulan DPD RI sah saja sebagai aspirasi politik. Namun dia mengingatkan, dua RUU yang diusulkan DPD yaitu RUU Daerah Kepulauan dan UU BUMDES tidak jelas sampai hari ini juntrungannya. Apalagi kalau ingin menjadi usulan DPD perlu dibahas dalam rapat kerja dengan pemerintah, DPR dan DPD RI.

"Jadi kita harus objektif kalau sebagai aspirasi manuver politik sah-sah saja. Tapi apakah itu akan masuk Prolegnas nah itu keputusan politik yang tidak hanya di DPD tapi ada dalam Raker Baleg pemerintah, DPR dan DPD RI," ujarnya.

Politikus NasDem ini enggan bicara kemungkinan masuk revisi UU Pemilu tahun depan. Namun, ia melihat sejauh ini masih sulit untuk masuk.

"Kita lihat di raker saja kemungkinan itu seperti apa itu keputusan politik kecuali ada lompatan politik yang ajaib barangnya bisa masuk. Tapi sejauh ini masi sulit," ujar Willy.

Komite I DPD RI mengusulkan kembali revisi UU Pemilu masuk Prolegnas Prioritas tahun 2022. Keputusan tersebut diambil dalam rapat pleno dan akan disampaikan dalam Panmus dan Paripurna DPD RI pada bulan Desember. Revisi UU Pemilu sebelumnya telah dikeluarkan DPR RI dari Prolegnas Prioritas pada 9 Maret 2021.

Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi mengatakan, keputusan itu diambil berdasarkan tinjauan di daerah dan masukan stakeholders terkait pemilu. UU Pemilu saat ini dinilai banyak kelemahan dan perlu direvisi sebelum penyelenggaraan Pemilu 2024.

"Berbagai permasalahan dan catatan terhadap penyelenggaraan Pemilu sebelumnya tahun 2019 diharapkan menjadi masukan dasar bagi penyempurnaan regulasi Pemilu di Indonesia," ujar Fachrul.