DPR: Semua fraksi belum sepakat pasal penghinaan presiden hidup lagi

Merdeka.com - Pasal penghinaan presiden kembali muncul dalam revisi UU Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang tengah dibahas antara pemerintah dan DPR. Dalam draf revisi UU KUHP yang beredar, pasal 264 KUHP tentang penghinaan presiden bakal dihidupkan kembali.

Pasal 264 tersebut berbunyi 'Setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan atau gambar atau memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum atau menyebarluaskan dengan sarana teknologi informasi yang berisi penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden dengan maksud agar isi penghinaan diketahui umum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.'

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Agus Hermanto menilai seluruh fraksi belum sepakat agar pasal penghinaan presiden dimasukkan kembali ke dalam revisi UU KUHP.

"Karena yang mempunyai ide keinginan belum semuanya seluruh fraksi," kata Agus di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (2/2).

Agus menjelaskan, seluruh fraksi masih berdiskusi untuk kembali membahas pasal penghinaan presiden tersebut. Karena itu belum ada keputusan apapun di tingkat fraksi untuk menghidupkan lagi pasal penghinaan presiden.

"Sehingga semua isu semua kemungkinan semua hal yang berkaitan dengan apa yang ada di dalam KUHP itu masih belum ada ketetapan," tegasnya.

Terpisah, anggota Panja revisi UU KUHP Junimart Girsang membenarkan pasal penghinaan presiden masuk dalam pembahasan. Namun, dia mengingatkan bahwa pasal ini pernah dibatalkan MK dengan alasan bertentangan dengan konstitusi negara demokrasi.

"Saya kemarin mengatakan bahwa jangan sampai nanti MK membatalkan kembali. Jawaban saya itu saja, jangan sampai nanti pasal ini diuji lagi di MK kemudian dibatalkan lagi," ujarnya.

Pasal penghinaan terhadap presiden ini sebetulnya pernah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) pada tahun 2006. Mahkamah Konstitusi menilai pasal tersebut bertentangan dengan konstitusi.

Sebagai negara hukum yang menganut prinsip demokratis dan menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM), pasal tersebut tidak relevan lagi diterapkan di republik ini. Dalam putusannya, MK juga memerintahkan pemerintah dan DPR menghapus norma itu dari RUU KUHP.

Mahkamah Konstitusi melalui putusan Nomor 013-022/PUU-IV/2006 pernah membatalkan pasal penghinaan presiden dan wakil presiden dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Gugatan uji materi tersebut diajukan oleh Eggi Sudjana dan Pandapotan Lubis. MK menilai Pasal 134, Pasal 136, dan Pasal 137 KUHP bisa menimbulkan ketidakpastian hukum karena tafsirnya yang amat rentan manipulasi.