DPR serahkan Daftar Inventarisasi Masalah RUU Pemilu ke pemerintah
Merdeka.com - Pansus RUU Pemilu DPR menyerahkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Pemilu ke Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Kamis (19/1). Penyerahan DIM digelar di Ruang Pansus C, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Ketua Pansus RUU Pemilu Lukman Edy menjelaskan, DIM yang akan diserahkan ke Mendagri berjumlah 2885 DIM.
"Tapi itu termasuk DIM yang menyatakan hal tertentu yang tetap tidak ada perubahan. Jadi mungkin ada 500-700 pasal yang tetap. 2885 itu total semuanya," kata Lukman.
-
Apa yang dipantau DPR terkait Pilkada? 'Pilkada serentak ini pastinya tidak kalah ‘panas’ dari Pemilu kemarin. Dan salah satu ruang pertarungan ide itu adanya di ruang digital, media sosial. Nah peran Polri di sini yaitu memastikan agar tidak adanya hoaks yang dapat memecah belah masyarakat. Konten-konten ujaran kebencian dan fitnah juga harus dipantau. Jangan sampai ada pihak yang sengaja menggiring dan menyesatkan masyarakat. Saya yakin polisi bisa 100% menjaga kondusifitas keamanan sepanjang Pilkada,' ujar Sahroni dalam keterangan (11/9).
-
Apa saja yang diusulkan ke Kemenpan-RB? Anas menyebut proses pengumuman sempat tertunda karena beberapa kementerian dan lembaga belum menyampaikan formasi yang diperlukan.
-
Bagaimana usulan Baleg DPR soal DKJ di sampaikan? Mulanya, Awiek menyoroti Daftar Inventaris Masalah (DIM) RUU DKJ Nomor 572 terkait pemindahan status ibu kota ke IKN.
-
Kapan pelipatan surat suara DPRD DKI dimulai? KPU Jakarta Utara mulai melakukan proses pelipatan suarat suara DPRD Provinsi Jakarta yang melibatkan puluhan pekerja dari kalangan warga sekitar. KPU setempat mulai melakukan proses penyortiran dan pelipatan surat suara secara bertahap.
-
Apa yang DPR minta KPK usut? 'Komisi III mendukung penuh KPK untuk segera membongkar indikasi ini. Karena kalau sampai benar, berarti selama ini ada pihak yang secara sengaja merintangi dan menghambat agenda pemberantasan korupsi.'
-
Apa yang diadukan kepada Ketua KPU? Ketua KPU Hasyim Asyari didalilkan lalai dan tidak cermat dalam menentukan serta menetapkan anggota KPU Kabupaten Puncak yang terindikasi sebagai anggota aktif partai politik.
Selain menyerahkan DIM, Lukman menjelaskan setiap fraksi juga akan menyertakan rekapan kluster ke pemerintah melalui Mendagri. Rekapan kluster atau isu ini akan dihimpun dalam pandangan mini fraksi yang akan disampaikan sebelum DIM diserahkan.
"Setelah itu, tanggal 9 Februari nanti kita sudah mulai rapat Panja dengan Mendagri," ujarnya.
Ditemui terpisah, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, setiap fraksi pasti mengusulkan hal yang berbeda-beda terkait sistem pemilu, ambang batas parlemen serta ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden. Dia menilai wajar tiap fraksi memiliki kepentingan dalam RUU Pemilu.
Namun, Tjahjo berjanji pada prinsipnya, pemerintah menampung seluruh usulan dari tiap fraksi.
"Pada prinsipnya kami tampung, akan kami bahas bersama," kata Tjahjo sebelum menerima DIM RUU Pemilu, Kamis (19/1).
Tjahjo menjamin meski usulan berbeda-beda namun pada akhirnya akan ada kata mufakat antara pemerintah dan tiap fraksi di DPR. Sebab itu, Tjahjo mengutarakan hal yang harus diutamakan yakni terciptanya peningkatan kualitas dari UU Pemilu dari UU Pemilu sebelumnya.
"Yang penting ada peningkatan kualitas dari UU yang lama. Revisi ini kan menyempurnakan dari yang belum sempurna," ujarnya.
Lebih jauh, Tjahjo mengutarakan pemerintah sejatinya tak kaku dalam pembahasan RUU Pemilu. Pemerintah, kata dia, bersikap terbuka dalam menerima usulan apapun.
"Pemerintah DIM-nya enggak kaku, bukan apapun kami harus menyiapkan bahan, nasi rames kami siapkan bahan alternatif rendang, kalau seluruh temen-temen fraksi yang rendang diubah jadi telor kan enggak ada masalah. Yang penting kualitas pemilu ke depan ini," ujarnya.
Saat ini, setiap fraksi masih menyampaikan pandangan mini dalam DIM RUU Pemilu ke Menteri Dalam Negeri dan jajarannya.
(mdk/msh)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Draf akan diserahkan terlebih dahulu kepada pimpinan DPR untuk masuk dalam rapat paripurna.
Baca SelengkapnyaDPR juga membahas persiapan pengucapan sumlah janji dan terakhir penyerahan kepemimpinan DPR RI dari pimpinan sementara ke pimpinan terpilih.
Baca SelengkapnyaSembilan fraksi telah menyampaikan pendapatnya masing-masing atas keempat RUU.
Baca SelengkapnyaMuzzammil menyadari F-PKS tidak bisa sendiri dalam mengajukan hak angket karena terbentur dengan syarat pada UU Nomor 17 Tahun 2014.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi akan menunjuk sejumlah menteri untuk menyiapkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU DKJ setelah mendapat surat dari DPR.
Baca SelengkapnyaSembilan fraksi telah menyampaikan pendapatnya masing-masing atas keempat RUU.
Baca SelengkapnyaIdham mengungkapkan KPU banyak menerima masukan dari partai politik, lembaga swadaya masyarakat (LSM) hingga pihak lainnya.
Baca SelengkapnyaDIM RUU Wantimpres yang disusun pemerintah hampir sama dengan DIM yang diusulkan DPR RI.
Baca SelengkapnyaGibran memutuskan untuk tidak banyak bicara mengenai RUU Daerah Khusus Jakarta.
Baca SelengkapnyaRapat itu diskors usai banyak fraksi partai politik belum menyiapkan nama usulan Pj Gubernur pengganti Heru Budi.
Baca SelengkapnyaAnggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PDI-Perjuangan, Endro S Yahman mengusulkan, dibentuk panja untuk evaluasi Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaDPR menyetujui RUU Dewan Pertimbangan Presiden menjadi RUU inisiatif DPR.
Baca Selengkapnya