Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

DPR serahkan Daftar Inventarisasi Masalah RUU Pemilu ke pemerintah

DPR serahkan Daftar Inventarisasi Masalah RUU Pemilu ke pemerintah Gedung DPR. Merdeka.com/Imam Buhori

Merdeka.com - Pansus RUU Pemilu DPR menyerahkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Pemilu ke Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Kamis (19/1). Penyerahan DIM digelar di Ruang Pansus C, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Ketua Pansus RUU Pemilu Lukman Edy menjelaskan, DIM yang akan diserahkan ke Mendagri berjumlah 2885 DIM.

"Tapi itu termasuk DIM yang menyatakan hal tertentu yang tetap tidak ada perubahan. Jadi mungkin ada 500-700 pasal yang tetap. 2885 itu total semuanya," kata Lukman.

Orang lain juga bertanya?

Selain menyerahkan DIM, Lukman menjelaskan setiap fraksi juga akan menyertakan rekapan kluster ke pemerintah melalui Mendagri. Rekapan kluster atau isu ini akan dihimpun dalam pandangan mini fraksi yang akan disampaikan sebelum DIM diserahkan.

"Setelah itu, tanggal 9 Februari nanti kita sudah mulai rapat Panja dengan Mendagri," ujarnya.

Ditemui terpisah, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, setiap fraksi pasti mengusulkan hal yang berbeda-beda terkait sistem pemilu, ambang batas parlemen serta ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden. Dia menilai wajar tiap fraksi memiliki kepentingan dalam RUU Pemilu.

Namun, Tjahjo berjanji pada prinsipnya, pemerintah menampung seluruh usulan dari tiap fraksi.

"Pada prinsipnya kami tampung, akan kami bahas bersama," kata Tjahjo sebelum menerima DIM RUU Pemilu, Kamis (19/1).

Tjahjo menjamin meski usulan berbeda-beda namun pada akhirnya akan ada kata mufakat antara pemerintah dan tiap fraksi di DPR. Sebab itu, Tjahjo mengutarakan hal yang harus diutamakan yakni terciptanya peningkatan kualitas dari UU Pemilu dari UU Pemilu sebelumnya.

"Yang penting ada peningkatan kualitas dari UU yang lama. Revisi ini kan menyempurnakan dari yang belum sempurna," ujarnya.

Lebih jauh, Tjahjo mengutarakan pemerintah sejatinya tak kaku dalam pembahasan RUU Pemilu. Pemerintah, kata dia, bersikap terbuka dalam menerima usulan apapun.

"Pemerintah DIM-nya enggak kaku, bukan apapun kami harus menyiapkan bahan, nasi rames kami siapkan bahan alternatif rendang, kalau seluruh temen-temen fraksi yang rendang diubah jadi telor kan enggak ada masalah. Yang penting kualitas pemilu ke depan ini," ujarnya.

Saat ini, setiap fraksi masih menyampaikan pandangan mini dalam DIM RUU Pemilu ke Menteri Dalam Negeri dan jajarannya.

(mdk/msh)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Baleg DPR Tunggu Supres RUU Kementerian Negara
Baleg DPR Tunggu Supres RUU Kementerian Negara

Draf akan diserahkan terlebih dahulu kepada pimpinan DPR untuk masuk dalam rapat paripurna.

Baca Selengkapnya
Usai Dilantik, DPR Bakal Adakan Rapat Konsultasi Bahas Tata Cara Penetapan Calon Ketua dan Wakil Ketua DPR
Usai Dilantik, DPR Bakal Adakan Rapat Konsultasi Bahas Tata Cara Penetapan Calon Ketua dan Wakil Ketua DPR

DPR juga membahas persiapan pengucapan sumlah janji dan terakhir penyerahan kepemimpinan DPR RI dari pimpinan sementara ke pimpinan terpilih.

Baca Selengkapnya
Revisi UU Kementerian Negara, Keimigrasian, TNI dan Polri Jadi Inisiatif DPR
Revisi UU Kementerian Negara, Keimigrasian, TNI dan Polri Jadi Inisiatif DPR

Sembilan fraksi telah menyampaikan pendapatnya masing-masing atas keempat RUU.

Baca Selengkapnya
PKS Bakal Kembali Gulirkan Isu Hak Angket Masa Sidang Selanjutnya
PKS Bakal Kembali Gulirkan Isu Hak Angket Masa Sidang Selanjutnya

Muzzammil menyadari F-PKS tidak bisa sendiri dalam mengajukan hak angket karena terbentur dengan syarat pada UU Nomor 17 Tahun 2014.

Baca Selengkapnya
Jokowi Tunggu Surat DPR Sebelum Tunjuk Utusan Bahas RUU Daerah Khusus Jakarta
Jokowi Tunggu Surat DPR Sebelum Tunjuk Utusan Bahas RUU Daerah Khusus Jakarta

Presiden Jokowi akan menunjuk sejumlah menteri untuk menyiapkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU DKJ setelah mendapat surat dari DPR.

Baca Selengkapnya
DPR Belum Terima Surpres RUU Kementerian hingga RUU TNI
DPR Belum Terima Surpres RUU Kementerian hingga RUU TNI

Sembilan fraksi telah menyampaikan pendapatnya masing-masing atas keempat RUU.

Baca Selengkapnya
Dua Rancangan Peraturan KPU akan Dikonsutasikan ke DPR Hari Ini
Dua Rancangan Peraturan KPU akan Dikonsutasikan ke DPR Hari Ini

Idham mengungkapkan KPU banyak menerima masukan dari partai politik, lembaga swadaya masyarakat (LSM) hingga pihak lainnya.

Baca Selengkapnya
Menkum HAM: DIM RUU Wantimpres Batasi Jumlah Anggota Dewan Pertimbangan Agung
Menkum HAM: DIM RUU Wantimpres Batasi Jumlah Anggota Dewan Pertimbangan Agung

DIM RUU Wantimpres yang disusun pemerintah hampir sama dengan DIM yang diusulkan DPR RI.

Baca Selengkapnya
Reaksi Gibran soal Gubernur Jakarta Diusulkan Dipilih Langsung Presiden
Reaksi Gibran soal Gubernur Jakarta Diusulkan Dipilih Langsung Presiden

Gibran memutuskan untuk tidak banyak bicara mengenai RUU Daerah Khusus Jakarta.

Baca Selengkapnya
Parpol Belum Siapkan Nama, DPRD DKI Tunda Rapat Bahas Pj Gubernur Pengganti Heru Budi
Parpol Belum Siapkan Nama, DPRD DKI Tunda Rapat Bahas Pj Gubernur Pengganti Heru Budi

Rapat itu diskors usai banyak fraksi partai politik belum menyiapkan nama usulan Pj Gubernur pengganti Heru Budi.

Baca Selengkapnya
Komisi II DPR Usul Bentuk Panja untuk Evaluasi Pemilu 2024
Komisi II DPR Usul Bentuk Panja untuk Evaluasi Pemilu 2024

Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PDI-Perjuangan, Endro S Yahman mengusulkan, dibentuk panja untuk evaluasi Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya
RUU Wantimpres Disahkan jadi Inisiatif DPR
RUU Wantimpres Disahkan jadi Inisiatif DPR

DPR menyetujui RUU Dewan Pertimbangan Presiden menjadi RUU inisiatif DPR.

Baca Selengkapnya