DPR Setujui Penambahan Pagu Indikatif Kemendikbud-Ristek 2020 Rp20,16 T
Merdeka.com - Komisi X DPR RI menyetujui usulan penambahan pagu indikatif Kemendikbud-Ristek untuk tahun 2022. Jumlah tambahan yang diajukan Kemendikbudristek sebesar Rp20,16 triliun.
"Dan selanjutnya akan menyampaikan usulan tersebut ke Badan Anggaran DPR RI," kata Pimpinan Rapat, Sayful Huda, Selasa (15/6).
Berdasarkan surat Menkeu dan Kepala Bappenas, pagu indikatif Kemendikbudristek untuk tahun 2022 sebesar Rp73,082 triliun. Dengan adanya usulan penambahan sebesar Rp20,16 triliun, maka total pagu indikatif Kemendikbudristek untuk tahun 2022 menjadi Rp93,24 triliun.
-
Siapa yang meminta anggaran Rp20 triliun? Jelang rapat, Menteri HAM Natalius Pigai sempat dicecar terkait permintaan anggaran Rp20 triliun.
-
Apa yang diusulkan KKP untuk anggaran 2024? Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengusulkan tambahan anggaran pagu indikatif TA 2024 senilai Rp 714,44 miliar atau tepatnya Rp714.440.000.000.
-
Mengapa KKP mengajukan anggaran tambahan? Jika disetujui, anggaran KKP pada tahun depan mencapai Rp 7,62 triliun, meningkat dari anggaran sebelumnya sebesar Rp 6,9 triliun.
-
Bagaimana anggaran tambahan KKP akan digunakan? Rinciannya, Rp200 miliar untuk penambahan biaya operasional kapal pengawas selama 60 hari sehingga total hari layar menjadi 100 hari yang dikelola Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Perikanan dan Kelautan (DJPSDKP).
-
Apa saja yang diusulkan ke Kemenpan-RB? Anas menyebut proses pengumuman sempat tertunda karena beberapa kementerian dan lembaga belum menyampaikan formasi yang diperlukan.
-
Siapa yang ajukan tambahan anggaran Kemensos? Komisi VIII DPR menyetujui usulan tambahan anggaran tahun 2024 yang diajukan Kementerian Sosial.
"Sehingga usulan pagu indikatif RAPBN TA 2022 menjadi Rp93,24 triliun," lanjut Huda.
Mendikbudristek Nadiem Makarim, dalam paparannya menjelaskan, Kementerian yang dia pimpin mengalami defisit anggaran lebih dari Rp20 triliun.
"Sekadar memaparkan kan bahwa kita punya total defisit sekitar lebih dari Rp20 triliun," ujar Nadiem.
Jika dirinci, maka defisit anggaran tersebut terdiri dari Rp2,9 triliun di dalam program PAUD dan wajib belajar 12 tahun, Rp752 miliar di program pemajuan dan pelestarian bahasa dan kebudayaan, serta Rp5,5 triliun di program kualitas pengajaran dan pembelajaran.
Selanjutnya, defisit sekitar Rp5,7 triliun untuk program pendidikan tinggi, defisit sekitar Rp2,3 triliun untuk program pendidikan dan pelatihan vokasi, Rp1,9 triliun untuk program dukungan manajemen, dan sekitar Rp887 miliar.
"Kalau dalam skenario terburuk tidak mendapatkan tambahan anggaran tersebut, tentunya Komisi X juga sangat mengerti, kita harus melakukan realokasi yang cukup masif secara internal untuk memastikan program-program prioritas kita tidak terkorbankan," terangnya.
(mdk/ray)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Mendikbudristek Nadiem Makarim dalam rapat meminta adanya penambahan anggaran.
Baca SelengkapnyaPada kesempatan yang sama, Mensos juga memaparkan capaian kinerja tahun 2023, dengan serapan anggaran sebesar 64,36%.
Baca SelengkapnyaAnggaran 4 persen yang tidak terserap juga bisa dimanfaatkan untuk menyelesaikan masalah uang kuliah bagi sebagian mahasiswa
Baca SelengkapnyaJumlah tersebut mengalami perubahan Rp1.150.000.000.000 dari anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya.
Baca SelengkapnyaMendikbudristek, Nadiem Anwar Makarim mengatakan Pagu Anggaran Kemendikbudristek TA 2025, sebesar Rp83,19 triliun belum optimal
Baca SelengkapnyaPras berharap, Pemprov DKI dapat menggunakan anggaran itu sebaik mungkin.
Baca SelengkapnyaDPRD DKI Jakarta mengesahkan Raperda tentang Perubahan APBD tahun anggaran 2024 menjadi peraturan daerah (Perda) dengan besaran Rp85.190.596.577.676.
Baca SelengkapnyaTambahan anggaran tersebut merupakan dampak kebijakan kenaikan gaji PNS 8 persen di tahun depan.
Baca SelengkapnyaErick menyampaikan target tersebut dinilai cukup besar dengan pagu anggaran 2025 yang didapat sebesar Rp277 miliar.
Baca SelengkapnyaPenambahan anggaran terkini digunakan untuk memenuhi kualitas pembangunan infrastruktur IKN.
Baca SelengkapnyaSri Mulyani mencatat anggaran program bansos dalam APBN 2024 mencapai Rp496 triliun.
Baca SelengkapnyaAgus membacakan usulan kebutuhan anggaran Polri tahun anggaran 2025 sebesar Rp162,15 triliun.
Baca Selengkapnya