DPR Soal Diskusi UGM Diteror: Jangan Beri Ruang ke Mereka yang Anti Demokrasi

Merdeka.com - Anggota Komisi III DPR Fraksi Partai Gerindra, Habiburokhman ingin penegak hukum mengusut tuntas soal ancaman pada peserta maupun panitia diskusi di UGM soal pemecatan Presiden. Dia ingin para pihak yang merasa terancam melapor ke polisi.

"Saya berharap kasus tersebut diusut tuntas. Kami sarankan yang mendapat teror segera membuat laporan polisi ke Polda DIY (Daerah Istimewa Yogyakarta) agar pelaku tidak keburu menghilangkan bukti," kata Habiburokhman, Senin (1/6).

Dia menambahkan, selama kasus ini diusut, masyarakat jangan berspekulasi siapa pelakunya. Sebab hal itu bisa menimbulkan fitnah.

"Siapapun pelakunya harus dihukum sesuai dengan ketentuan UU yang berlaku. Kita tidak boleh memberi ruang gerak kepada mereka yang anti demokrasi," ucapnya.

Habiburokhman enggan membahas terlalu jauh motif pengancaman tersebut. Dia hanya menduga ada pihak ketiga yang ingin memecah belah.

"Terlalu jauh bahas motif, bisa jadi ada pihak ketiga yang mau Indonesia kacau. makanya kita minta tangkap dulu pelakunya," pungkasnya.

Constitutional Law Society (CLS) atau Komunitas Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UGM menggelar diskusi bertajuk 'Persoalan Pemecatan Presiden di Tengah Pandemi Ditinjau dari Sistem Ketatanegaraan'. Tema diskusi tersebut sempat memancing polemik dan menjadi viral di medsos.

Diskusi virtual itu rencananya akan digelar Jumat (29/5). Namun karena menuai kontroversi akhirnya diskusi itu urung diselenggarakan. Paska menjadi kontroversi, diskusi tersebut justru berbuah teror pada pembicara maupun penyelenggaranya.

Dekan FH UGM, Sigit Riyanto menyebut penyelenggara diskusi sempat mengalami teror. Teror ini mulai bermunculan pada Kamis (28/5) malam.