Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

DPR Soal Model Surat Suara: Efisien yang Dijadikan Satu dengan Menulis Nomor Urut

DPR Soal Model Surat Suara: Efisien yang Dijadikan Satu dengan Menulis Nomor Urut model surat suara pemilu 2024. ©2021 Merdeka.com/istimewa

Merdeka.com - Anggota Komisi II DPR Zulfikar Arse Sadikin mendukung wacana penyederhanaan surat suara untuk Pemilu 2024. Dia mengusulkan opsi penyederhanaan dengan menjadikan satu surat suara dengan nomor urut.

"Efisien yang dijadikan satu dengan menulis nomor urut," kata Zulfikar kepada merdeka.com, Kamis (12/8).

Menurut dia, rencana KPU menyederhanakan surat suara pemilu itu bisa berdampak pada efisiensi biaya dan waktu serta memudahkan pemilih saat pemungutan suara.

"Sebagai ikhtiar untuk membuat penyelenggaraan pemilu lebih efisien dari aspek biaya dan waktu serta lebih memudahkan pemilih dan petugas dalam pemungutan dan perhitungan suara," ujar dia.

Politikus Partai Golkar itu menyarankan KPU untuk membuat kesepakatan dengan penyelenggara pemilu dan lembaga terkait agar memberikan jalan keluar dari masalah rumitnya surat suara pada Pemilu 2019.

"Yang perlu dilakukan terlebih dahulu adalah membangun kesepahaman dan kesepakatan seluruh stakeholder bahwa terobosan yuridis dan teknis tersebut bisa dituangkan dalam Peraturan KPU, baik UU sudah mengatur atau belum mengatur," papar Zulfikar.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) membuat rancangan penyederhanaan surat suara untuk Pemilu 2024. Ada enam model yang tengah dikaji oleh KPU.

Anggota KPU RI Evi Novida Ginting menjelaskan, penyederhanaan surat suara karena berkaca pada permasalahan Pemilu 2019 lalu. Salah satunya beban kerja yang menyebabkan petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) meninggal dunia akibat kelelahan.

"Membuat kita berpikir kembali bagaimana KPU bisa menyederhanakan seluruh administrasi di penyelengaraan, pemungutan dan penghitungan suara serta rekapitulasi," jelas Evi kepada wartawan, Senin (9/8).

Selain itu, menurut survei LIPI tahun 2019, surat suara yang diterapkan Pemilu 2019 lalu membuat tingginya surat tidak sah. Karena pemilih sulit memberikan suara karena banyaknya jumlah surat suara.

Secara teknis surat suara yang lama menyulitkan dan memakan waktu lama bagi pemilih untuk membuka dan melipat surat suara hingga memasukan ke dalam kotak suara. KPU mencatat waktu yang dibutuhkan enam menit per pemilih. Penyederhanaan surat suara diperlukan juga demi efisiensi jumlah surat suara dan jumlah kotak suara berkurang.

(mdk/ray)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Prabowo Usul Kepala Daerah Dipilih DPRD, MUI: Gagasan Realistis dan Lebih Maslahat
Prabowo Usul Kepala Daerah Dipilih DPRD, MUI: Gagasan Realistis dan Lebih Maslahat

Presiden Prabowo Subianto ingin adanya perubahan sistem politik dimana kepala daerah dipilih oleh DPRD. Menurutnya, dengan sistem ini bisa menghemat uang negara

Baca Selengkapnya
Catat, Surat Keterangan Perekaman KTP Bisa Digunakan untuk Syarat Mencoblos
Catat, Surat Keterangan Perekaman KTP Bisa Digunakan untuk Syarat Mencoblos

Masyarakat belum memiliki KTP tetapi sudah didata dapat menggunakan surat keterangan bahwa mereka telah melakukan perekaman bisa digunakan saat Pemilu

Baca Selengkapnya
DPR RI Setujui Usulan Pemerintah soal Pilkada Hanya 1 Putaran
DPR RI Setujui Usulan Pemerintah soal Pilkada Hanya 1 Putaran

Ketua Baleg DPR RI, Supratman Andi Agtas menjelaskan pemenang Pilkada tak perlu memperoleh suara 50+1 seperti pada aturan Pilpres.

Baca Selengkapnya
MK Kabulkan Gugatan Ubah Desain Surat Suara Pilkada Calon Tunggal Jadi Model Plebisit, Berlaku Mulai 2029
MK Kabulkan Gugatan Ubah Desain Surat Suara Pilkada Calon Tunggal Jadi Model Plebisit, Berlaku Mulai 2029

MK mengabulkan permohonan uji materi yang diajukan oleh mahasiswa dan karyawan swasta bernama Wanda Cahya Irani dan Nicholas Wijaya.

Baca Selengkapnya
PAN Dukung Usulan Prabowo Kepala Daerah Dipilih DPRD: Biaya Politik Pemilihan Langsung Sangat Tinggi
PAN Dukung Usulan Prabowo Kepala Daerah Dipilih DPRD: Biaya Politik Pemilihan Langsung Sangat Tinggi

Sistem pemilihan kepala daerah lewat DPRD pernah diterapkan pada masa Orde Baru.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Jawaban KPU Usai Prabowo Usul Kepala Daerah Kembali Dipilih DPRD
VIDEO: Jawaban KPU Usai Prabowo Usul Kepala Daerah Kembali Dipilih DPRD

Komisioner KPU Idham Holik enggak berkomentar lebih jauh mengenai usulan tersebut

Baca Selengkapnya
Ternyata, PKB jadi Partai Pertama yang Usulkan Pemilihan Gubernur Lewat DPRD
Ternyata, PKB jadi Partai Pertama yang Usulkan Pemilihan Gubernur Lewat DPRD

Anggota Komisi II Fraksi PKB DPR RI Indrajaya mengatakan partainya yang pertama kali mengusulkan pemilihan Gubernur melalui DPRD.

Baca Selengkapnya
FOTO: KPU Jakut Mulai Pelipatan Surat Suara DPRD DKI untuk Pemilu 2024
FOTO: KPU Jakut Mulai Pelipatan Surat Suara DPRD DKI untuk Pemilu 2024

Pelipatan surat suara untuk pemilihan DPRD Provinsi DKI Jakarta pada Pemilu 2024 ini melibatkan puluhan warga sekitar.

Baca Selengkapnya
Wacana Kepala Daerah Dipilih DPRD: PDIP Pasrah Berjuang Sendiri di DPR, Andalkan Kekuatan Rakyat
Wacana Kepala Daerah Dipilih DPRD: PDIP Pasrah Berjuang Sendiri di DPR, Andalkan Kekuatan Rakyat

PDIP sebagai parpol oposisi di parlemen seorang diri hanya bisa pasrah. Mengakui kalah suara apabila dilakukan pengambilan keputusan di DPR.

Baca Selengkapnya
FOTO: Intip Kesibukan KPUD Tangerang Selatan Mulai Melipat Kertas Suara Pemilu 2024 di Gudang Logistik
FOTO: Intip Kesibukan KPUD Tangerang Selatan Mulai Melipat Kertas Suara Pemilu 2024 di Gudang Logistik

Untuk tahapan awal, Kantor KPU Tangerang Selatan setempat mulai melakukan pelipatan kertas suara DPRD.

Baca Selengkapnya
KPU RI Gelar Simulasi Pemungutan Pilkada Paslon Tunggal di Maros
KPU RI Gelar Simulasi Pemungutan Pilkada Paslon Tunggal di Maros

Simulasi pemungutan suara paslon tunggal untuk finalisasi Peraturan KPU (PKPU) tentang pemungutan dan penghitungan suara (tungsura)

Baca Selengkapnya
Ketum Golkar Respons Ide Prabowo Kepala Daerah Dipilih DPRD: Masih Dikaji
Ketum Golkar Respons Ide Prabowo Kepala Daerah Dipilih DPRD: Masih Dikaji

Golkar sedang menyusun konsep sistem politik seperti apa yang baik untuk negara saat ini.

Baca Selengkapnya